Selasa, 20 Okt 2026
light_mode

Mahasiswa Tak Digubris Kadisdik, Ketua Komisi I: Aspirasi Masyarakat Saja Tak Ditanggapi

  • account_circle Roy Adam
  • calendar_month Rabu, 22 Jun 2022
  • print Cetak

Ketua Komisi I DPRD Madina Zubaidah Nasution (Depan)/Mandailing Online.

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Aksi unjuk rasa organisasi mahasiswa PC PMII Mandailing Natal (Madina) yang tidak digubris Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lis Mulyadi Nasution mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD Zubaidah Nasution.

“Aspirasi masyarakat saja yang kita sampaikan melalui lembaga yang sah dan sebagai mitra pemerintah yang diamanahkan undang-undang tidak digubris,” kata Zubaidah ketika dihubungi Mandailing Online, Rabu (22/6).

Ketua KPPG ini pun mengerti kegeraman mahasiswa dengan tindak-tanduk Lis Mulyadi yang juga menjabat Kasatpol PP Madina.

“Jadi, kita paham perasaaan adek-adek mahasiswa yang geram terhadap sikap dinas yang menjadi harapan kita dapat membina dan menghasilkan aset dan generasi penerus putra-putri Madina,” sebutnya.

Zubaidah menambahkan, seharusnya para pejabat menerima dan mendengar aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa atau masyarakat karena hal itu merupakan bentuk perhatian terhadap pembangunan di Madina.

“Kadis seharusnya menyahuti mahasiswa karena ketidakberesan kinerja di Dinas Pendidikan harus segera dihentikan,” terangnya

Anggota fraksi Partai Golkar ini menilai, dengan banyaknya persoalan di dinas yang seharusnya mengangkat mutu dan kualitas pendidikan itu sudah seharusnya Bupati H. M. Ja’far Sukhairi Nasution mengambil tindakan tegas.

“Sebagai komisi yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, ada beberapa hal yang pernah kita sampaikan kepada Disdik, tapi seperti anjing menggonggong kafilah berlalu,” imbuhnya.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Madina menggelar unjuk rasa di Dinas Pendidikan. Namun, orasi mahasiswa hanya dianggap angin lalu oleh kadisdik. Lis Mulyadi enggan menerima dan menjumpai mahasiswa.

“Kami menduga Dinas Pendidikan ini tidak trasparan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang telah dibuat,” kata juru bicara mahasiswa Sammir.

Sementara itu kordinator lapangan Abdul Malik berharap Kadisdik Lis Mulyadi Nasution agar menyerahkan jabatannya atau tidak rangkap jabatan.

“Kami berharap kepada bapak kadis untuk bisa menemui kami dan bertukar pikiran. Kalau tidak bisa menjadi Kadis, jangan merangkap jabatan,” serunya.

 

Peliput: Roy Adam

  • Penulis: Roy Adam

Rekomendasi Untuk Anda

  • ISU GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (1)

    ISU GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA (1)

    • calendar_month Rabu, 14 Sep 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh :  Moechtar Nasution Wakil Direktur GEREP Institute   A.PENDAHULUAN Isu gender bukanlah hal baru untuk diperbincangkan dalam konteks pembangunan sumber daya manusia akan tetapi pengarusutamaan gender ini sepertinya hanya berlaku untuk hal-hal yang lebih banyak menyedot perhatian publik semisal politik, ekonomi, pendidikan dan kepemimpinan. Untuk kategori yang disebutkan tadi, sangat jelas sekali jika pengarusutamaan […]

  • PMII Sesalkan Pemotongan BOS & Uang Lauk Pauk Guru

    PMII Sesalkan Pemotongan BOS & Uang Lauk Pauk Guru

    • calendar_month Jumat, 30 Sep 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan,Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Utara (PKC PMII Sumut) menyesalkan pemotongan Biaya Operasional Sekolah (BOS), uang lauk pauk dan dana kesejahteraan guru yang dilakukan KUPT serta Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhan Batu. Demikian ditegaskan Sekretaris PKC PMII Sumut Darwin Sipahutar di Medan, Kamis (29/09/2011). Disebutkan, hal ini telah mencoreng dunia pendidikan. Dana yang […]

  • Mengeksploitasi Galian C di Kelurahan Sihitang, Excavator PU Diangkut Paksa

    Mengeksploitasi Galian C di Kelurahan Sihitang, Excavator PU Diangkut Paksa

    • calendar_month Kamis, 15 Sep 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Satu unit Excavator milik Dinas PU Pemkab Tapsel ‘diangkut paksa’ dari lokasi eksploitasi galian C di Kelurahan Sihitang, Kecamatan Psp Tenggara, Senin (12/9) malam. Uniknya, yang melakukannya LSM LIRa dan diserahkan ke Mapolres Kota Padangsidimpuan. Wali Kota LIRa Psp Edi Ariyanto Hasibuan, kepada METRO, di Sekretariat Kantor LIRa, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (14/9), mengatakan, langkah […]

  • Darul Mursyid Raih Nilai Tertinggi se-Sumut

    Darul Mursyid Raih Nilai Tertinggi se-Sumut

    • calendar_month Senin, 1 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    TAPSEL (Mandailing Online) – Pesantren Modern Unggulan Terpadu Darul Mursyid mendapat nilai tertinggi akreditas I se-Sumatera Utara dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah (BAN-SM). Perolehan nilai A dari BAN-SM ini bukan kali pertama diperoleh Darul Mursyid, melainkan sudah beberapa kali. Hanya saja, nila A yang terkandung kali ini cukup tinggi yakni 96 atau tertinggi. Kepala […]

  • Lebaran Ini, Tarif Angkutan Diperkirakan Naik 20 %

    Lebaran Ini, Tarif Angkutan Diperkirakan Naik 20 %

    • calendar_month Rabu, 16 Jul 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Di lebaran 2014 kali ini tarif angkutan pedesaan dan antar kabupaten diperkirakan akan naik hingga mencapai 20 %, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai 15 %. Hanya saja besaran rupiahnya belum diketahui. Dinas Perhubungan Mandailing Natal (Madina) masih menunggu keputusan dari pihak Provinsi Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Kepala Bagian […]

  • Advokad Minta Menteri ESDM Tutup PT. SMGP di Madina

    Advokad Minta Menteri ESDM Tutup PT. SMGP di Madina

    • calendar_month Rabu, 13 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – Ketua Umum Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara (PB PASU) Eka Putra Zakran, SH.MH meminta Menteri ESDM mencanut izin dan sekaligus menutup beroperasinya PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) di Mandailing Natal. Eka Putra menyatakan itu menyusul hasil investigasi Walhi Sumut yang menemukan indikasi pelanggaran HAM oleh PT. SMGP pada […]

expand_less