Minggu, 30 Agu 2026
light_mode

Mutasi di Madina Harus Berdasar pada Pembenahan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 7 Jan 2012
  • print Cetak

Panyabungan. Wakil Ketua DPD KNPI Sumut Anas Suheri Lubis yang juga putra asli Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mengatakan, pihaknya mendukung pelaksanaan mutasi yang dilakukan di jajaran Pemkab Madina baru-baru ini. Namun, mutasi yang dilakukan harus mempertimbangkan berbagai hal khususnya untuk tujuan pembenahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, jujur dan bersih.
Menurut Suheri berbagai hal yang mutlak harus dipertimbangkan dalam melaksanakan mutasi di antaranya faktor senioritas, daftar urut kepangkatan (DUK) yang sudah baku di lingkungan pemerintah serta keahlian (kapasitas) sesuai dengan dinas, badan, kantor yang ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Kita tidak mau ada aroma yang tidak sedap dalam mutasi yang baru saja dilakukan minggu lalu.
Sebab sudah beredar informasi dan jadi topic pembicaraan hangat di kalangan masyarakat dugaan pengutipan pada setiap jabatan yang akan diduduki, sehingga sangat bertentangan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur,” kata Anas saat melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah tokoh pemuda Madina di Hotel Madina Sejahtera, Jum’at (6/1).

Dikatakannya, tokoh pemuda pada prinsipnya sepakat dengan perombakan sejumlah pejabat di setiap SKPD demi untuk pengelolaan managemen di setiap instansi sesuai dengan kapasitasnya dalam rangka menata dan mengefektifkan peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik.

“Kita berpendapat sekaligus menyarankan mutasi yang akan dilakukan seharusnya dimulai dari eseleon II bukan III atau IV. Dasar pertimbangan ini kita sampaikan mengingat eselon II adalah SKPD yang akan memimpin dan mengorganisasikan eselon-eselon di bawah beserta stafnya,” ujarnya.

Anas juga mengharapkan, Bupati Madina memfungsikan Badan Pertimbangan Jabatan (Baperjakat) dalam proses perekrutan dan penempatan pimpinan SKPD demi untuk mendapatkan pejabat yang kapabel dan dapat ditampilkan dihadapan public serta dapat dipertanggung jawabkan secara bersama-sama.

“Pejabat yang ditempatkan pada posisi masing-masing nantinya diharapkan diisi oleh putra daerah dan juga tidak tertutup kemungkinan meminang figur-figur dari luar daerah yang dianggap mampu sehingga ke depan diharapkan kenerja pemerintah dapat lebih baik,” sebutnya.

Wakil Ketua Nasional Demokrat Madina, Irwan Nasution juga mengharapkan, bupati Madina dalam menjalankan roda pmerintahan kedepan harus lebih baik sesuai dengan harapan rakyat banyak yang telah memberikan kepercayaan kepada HM Hidayat Batubara SE-Drs Dahlan Hasan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Madina.

“Dari sejumlah selogan dan program pasangan tersebut ketika mencalonkan diri sebagai bupati dan wakil bupati Madina masih membekas dan menjadi sebuah harapan besar dalam rangka perubahan hidup seluruh warga menuju peningkatan perekonomian warga yang berujung pada peningkatan kesejahteraan,” katanya.

Menurutnya, langkah-langkan yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati Madina saat ini terus diikuti warga dan sudah menjadi pembahasan di kalangan masyarakat bawah, sehingga dengan mutasi-matasi yang bergulir harus bersifat profesionalisme menempatkan seseorang menduduki jabatan.

“Sebagai putra daerah yang aktif melakukan berbagai pembangunan di berbagai bidang dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kita harapkan pemda juga harus menunjukkan berbagai perubahan,” sebutnya. (henri.medanbisnis)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pusat Ambil Alih Izin Lingkungan dari Pemda

    Pusat Ambil Alih Izin Lingkungan dari Pemda

    • calendar_month Senin, 17 Feb 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Pemerintah Pusat mengambil alih izin terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah dalam Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Dalam draf yang diperoleh CNNIndonesia.com, Pasal 24 ayat 1 menyebut dokumen Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup. “Uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh Pemerintah Pusat,” tulis Pasal 24 […]

  • LBH Medan Siap Gugat Kapolri Dan Jajaran

    LBH Medan Siap Gugat Kapolri Dan Jajaran

    • calendar_month Minggu, 5 Jun 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Wakil Direktur LBH Medan, Muslim Muis SH mengatakan, pihaknya selaku kuasa hukum Amdani Lubis dan Syarifuddin Lubis akan menggugat Kapolri terkait dengan penentuan status Daftar Pencarian Orang (DPO) serta Tersangka yang keliru ditetapkan oleh Polresta Madina. “Amdani sudah di lepas, sedangkan syarifuddin ditahan. Biar dilepas atau tidaknya Syarifuddin, kita akan menggugat itu, karena […]

  • Oknum Perwira Polisi Dilaporkan ke Polresta Medan

    Oknum Perwira Polisi Dilaporkan ke Polresta Medan

    • calendar_month Kamis, 2 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Dua omak-omak R Purba (55) warga Jalan Selambo Toba, Patumbak, dan S Siburian (45) warga Jalan Balai Desa, Pasar XII, Patumbak, mendatangi Mapolresta Medan melaporkan oknum perwira polisi yang melakukan tindakan kekerasan, Senin (30/07/2012). Kedua omak-omak ini pun curhat tentang apa yang dialami oleh keluarganya kepada sejumlah media di Ruangan Media Centre Mapolresta Medan. R […]

  • Pembongkaran Dua Kuburan Bukan Akibat Perebutan Warisan

    Pembongkaran Dua Kuburan Bukan Akibat Perebutan Warisan

    • calendar_month Rabu, 13 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pembongkaran dua kuburan di Desa Huta Lombang Lubis, Kecamatan Panyabungan, Mandailing Natal (Madina), Sumut bukan akibat perebutan harta warisan, melainkan disebabkan kesepakatan yang tidak terrealisasi. Hal itu ditegaskan Sakti Matondang, keponakan Nurhayati (almarhumah) dan Fahrizal Piliang (almarhum). “Tak ada yang berebut, mungkin yang ada merebut. Ini perlu saya luruskan supaya […]

  • SMP Muara Batanggadis Cuma Ada 1 Guru PNS

    SMP Muara Batanggadis Cuma Ada 1 Guru PNS

    • calendar_month Selasa, 7 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    Panyabungan (MO)- Ini terjadi di SMP Negeri 6 Kecamatan Mura Batang Gadis, Madina. Sekolah ini hanya diisi 1 guru PNS merangkap kepala sekolah. Selebihnya diperkuat beberapa tenaga guru honor. Kondisi ini gambaran kepincangan sebaran tenaga pendidik, di mana wilayah terpencil seperti Kecamatan Muara Batang Gadis mengalami kekurangan guru. Sementara di kawasan kota-kota di Madina kelebihan […]

  • Menkominfo Usulkan Kebebasan Pers Yang Berkarakter

    Menkominfo Usulkan Kebebasan Pers Yang Berkarakter

    • calendar_month Sabtu, 12 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kupang, Menkominfo Tifatul Sembiring menyatakan bahwa komitmen pemerintah atas kebebasan pers tetap dihormati, namun ia mengusulkan kepada kalangan pers supaya kebebasan pers itu yang berkarakter. Saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2011 di Kupang, NTT, Rabu siang, ia mengatakan bahwa ada enam ciri kebebasan pers yang berkarakter, di antaranya bermoral, ada etika sesuai kode etik […]

expand_less