Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Anggota DPRD Sumut Fahrizal Efendi Nasution Desak Poldasu Tetapkan Tersangka di SMGP

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 9 Feb 2021
  • print Cetak

Anggota DPRD Sumut, Fahrizal Efendi Nasution SH saat berbicara di Komisi B DPRD Sumut.(dokumen)

MEDAN (Mandailing Online) – Anggota DPRD Sumut, H. Fahrizal Efendi Nasution, SH Glr Sutan Kumala Bongsu Lenggang Alam Nasution mendesak Polda Sumut menetapkan tersangka tragedi pembukaan sumur PLTP Sorik Marapi yang menewaskan 5 warga Sibanggor Julu.

“Setelah Tim Polda Sumut turun melakukan investigasi, semestinya saat ini sudah ada tersangka dari manajemen PT SMGP,” kata Fahrizal kepada wartawan via telefon seluler, Selasa (9/2/2021) di Medan.

Tim dari Poldasu itu sendiri termasuk lengkap, mulai dari tim Labfor, tim Inafis hingga Reserse Kriminal Umum serta ahli radiasi.

Selain itu, Fahrizal juga menyatakan hasil investigasi yang dilakukan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menunjukkan mal operasional di lapangan panas bumi Sorik Marapi pada 25 Januari 2021 menewaskan 5 warga Sibanggor Julu. Hasil investigasi itu sendiri telah dipaparkan dengan gamblang oleh Dirjen EBTKE, Dadan Kusdiana pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu, 3 Februari 2021 di gedung DPR RI.

Oleh karena itu, Fahrizal politisi Hanura dari Dapil VII termasuk Mandailing Natal ini melihat bahwa hasil investigasi Dirjen EBTKE tersebut sudah sangat gamblang menyiratkan dengan lugas adanya unsur-unsur pidana untuk diterapkan.

“Meski pihak PT SMGP telah melakukan perdamaian dengan masing-masing keluarga korban, namun unsur pidananya tidak serta merta gugur,” imbuhnya.

Fahrizal melihat di kasus ini ada unsur kelalaian dan juga sangat mungkin kesengajaan yang menyebabkan hilangnya nyawa 5 warga di kawasan PLTP Sorik Marapi yang dikelola PT SMGP (Sorik Marapi Geothermal Power).

Peristiwa tewasnya 5 warga Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal itu terjadi 25 Januari 2021 pada saat pihak PT SMGP melakukan  pembukaan sumur SMP-T02 untuk komisioning PLTP Unit II (15 MW).

Selain menewaskan 5 warga, puluhan lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat menghirup zat H2S yang keluar dari sumur SMP-T02 untuk komisioning PLTP Unit I.

Pada akhir Januari 2021 tepatnya 26 Januari Polda Sumut telah menurunkan tim khusus terdiri dari Labfor sebanyak tiga orang, Inafis berjumlah 4 orang, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut dan Brimob Polda Sumut.

“Brimob personel yang ahli radiasi sebanyak 11 orang dan Unit Jantanras Krimum Polda Sumut 16 orang,” ungkap Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP MP Nainggolan kepada wartawan, Selasa (26/1/2021).

Sementara itu, hasil investigasi Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Rabu, 3 Februari 2021 menunjukkan mal operasional di lapangan panas bumi Sorik Marapi pada 25 Januari 2021.

Hasil investigasi Dirjen EBTKE itu setidaknya mencuatkan 6 poin, yakni 1) Perencanaan kegiatan yang tidak matang; 2) Pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan; 3) Peralatan dan instalasi penunjang yang belum siap/lengkap; 4) Lemahnya koordinasi antar tim pelaksana kegiatan; 5) Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat yang tidak memadai; 6) Kompetensi personil pelaksana kegiatan yang tidak memadai.

Peliput : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tambang Emas Ilegal di Linggabayu Madina Bebas Beroperasi

    Tambang Emas Ilegal di Linggabayu Madina Bebas Beroperasi

    • calendar_month Minggu, 29 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ||Mandailing Online – Aparat kepolisian diminta untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap tambang emas ilegal yang beroperasi di lahan bekas tambang M3 Simpang Durian dan Kelurahan Tapus  di Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Berikut adalah daftar inisial nama yang diduga pemilik tambang emas ilegal sekaligus alat berat yang beroperasi di lokasi: AM, AD, […]

  • Peradi Tabagsel Nilai KPU Inkonsisten

    Peradi Tabagsel Nilai KPU Inkonsisten

    • calendar_month Jumat, 12 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara pemilu di Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur persyaratan calon legislatif, baik persyaratan menjadi anggota DPR, DPRD Propinsi, mapun DPRD Kabupaten/Kota. “Karena persyaratan untuk menjadi anggota legislatif telah ditetapkan dalam UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,” kata Ketua DPC Perhimpunan […]

  • SKATTER… SKATTERRR…

    SKATTER… SKATTERRR…

    • calendar_month Kamis, 16 Jun 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Cerpen RINA YOULIDA Nasi sudah jadi bubur. Tak guna lagi disesali, tak perlu… Mungkin itulah kalimat yang pantas disampaikan terhadap Jaultop yang sudah jatuh bangkrut karena kebiasaan barunya yang ia lakoni, hanya sekitar lima bulan belakangan ini. Skatter… ya skatter. Sebuah permainan dengan aplikasi Higgs Domino yang sedang viral di masyarakat dan sangat digandrungi anak-anak, […]

  • Warga Bandar Panjang Adukan Kepdes

    Warga Bandar Panjang Adukan Kepdes

    • calendar_month Selasa, 9 Agt 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Warga Desa Bandar Panjang, Muarasipogi, Mandailing Natal, Sumut, meminta camat memproses pengaduan mereka. Pengaduan itu tertanggal 20 Juni 2022 ditujukan kepada camat. Surat pengaduan yang diteken sebanyak 157 warga itu berisi 9 poin tentang kinerja kepala desa yang dinilai tidak transparan dalam menjalankan program-program yang bersumber dana dari Dana Desa. Dari […]

  • CPNS tak Harus Putra Daerah

    CPNS tak Harus Putra Daerah

    • calendar_month Selasa, 31 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 2Komentar

    JAKARTA – Banyaknya protes dari daerah lantaran yang lolos tes CPNS bukan putra asli daerah, mendapat tanggapan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang juga Ketia Panselnas Pengadaan CPNS 2013, Eko Sutrisno. Dikatakan, sebagai abdi masyarakat, seorang pegawai negeri harus bersedia ditempatkan di mana saja. Selain itu, lanjutnya, pegawai negeri juga menjalankan peran sebagai penyatu […]

  • Sarjana yang Menganggur Meningkat

    Sarjana yang Menganggur Meningkat

    • calendar_month Jumat, 3 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan bahwa besarnya nilai ekspor tidak serta merta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, jumlah pengangguran terdidik di Indonesia justru meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Agustus 2010, tingkat pengangguran lulusan universitas sebesar 11,92 persen. Sedangkan pengangguran lulusan sekolah dasasr ke bawah hanya 3,81 persen. Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas Syahrial […]

expand_less