Minggu, 6 Sep 2026
light_mode

Penembak Solatiyah Tidak Diberi Sanksi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 3 Jun 2011
  • print Cetak


Kabid Humas Poldasu AKBP Raden Heru Prakoso, Rabu (1/6), menegaskan, bila hasil pemeriksaan sesuai prosedur maka tidak ada pemberian sanksi bagi personel Polri yang menembak Solatiyah saat pembakaran camp Sorikmas Mining beberapa waktu lalu.
(Foto smg)
Direktur LBH Medan Nuryono SH memberi keterangan pers kepada sejumlah wartawan usai pengepungan yang dilakukan petugas Sat Reskrim Polda Sumut, Rabu (1/6).
“Bila terbukti mereka melakukan sesuai dengan prosedur untuk mengantisipasi unjuk rasa agar tidak ada anarkis. Tidak akan kita beri sanksi,” cetus Heru.
Heru menambahkan, sejauh ini pihaknya akan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan personel Polri yang melakukan penembakan. “Peluru yang digunakan juga peluru karet. Itu kan dipakai untuk menghalau tindakan anarkis dari para pengunujuk rasa, ” beber Heru.
Sementara itu, penyelidikan polisi terhadap aksi kerusuhan warga di camp PT Soring Mas Mining Madina sudah mengidentifikasi siapa provokator di balik kerusuhan hingga mengakibatkan tertembaknya seorang warga.
“Untuk provokatornya sudah teridentifikasi. Sekarang sedang kita cari,” ujar Kabid Humas Poldasu, AKBP Raden Heru Prakoso, Rabu (1/6).
Dijelaskan Heru, polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi, di antaranya empat dari masyarakat, dua dari karyawan PT SM dan 10 personel brimob yang melaksanakan pengamanan.
“Propam Poldasu juga melakukan penyelidikan terhadap anggota Polri. Pemeriksaan dilakukan dari dalam hingga keluar juga, ” ucap Heru. (adl/smg)
LBH Medan Dikepung
Petugas Sat Reskrim Poldasu, Rabu (1/6) siang, mengepung LBH Medan. Pengepungan dilakukan untuk menjemput Amdani Lubis yang sedang meminta perlindungan di sana. Amdani Lubis disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Poldasu.
Pengakuan Direktur LBH Medan, Nuryono SH, petugas berpakaian sipil dari Sat Reskrim Polda Sumut mengeliling kantor mereka di Jalan Hindu, Rabu (1/6) sekitar pukul 15.00 WIB. Petugas itu dipimpin langsung oleh Kasubdit Reskrim Polda Sumut, AKBP Rudi Rifani.
Namun, dia tidak mengetahui persis tujuan dari petugas melakukan pengepungan. Mereka mengetahui ada petugas yang mengelilingi kantor mereka karena salah satu petugas mereka kenal.
“Mereka mengelilingi kantor. Kita tidak tahu tujuan mereka. Semua tempat mereka kelilingi dan kalau tidak salah jumlahnya 15 orang,” katanya.
Menurut Nuryono, Poldasu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dan mengintimidasi. “Yang mereka lakukan itu namanya intimidasi. Kita akan ajukan hal ini ke Polda Sumut. Informasinya, mereka hendak menangkap salah satu korban kasus demo di PT Sorik Mas Mining. Jelas-jelas itu korban tetapi oleh mereka justru dijadikan tersangka,” tuturnya.
Hal senada juga diucapkan Koordinator Kontras Sumut M Rizal. Ditegaskan Rizal, warga korban dari penyerangan petugas tetapi oleh petugas dijadikan tersangka. “Kami melihat Kapolda Sumut, tidak beritikad baik dan arogan dengan mengintimidasi seperti ini. Jelas-jelas warga korban tetapi pihak kepolisian menjadikan warga korban penembakkan sebagai tersangka. Alasan mereka bahwa korban, Amdani Lubis, ikut melakukan pengerusakan sementara Amdani Lubis sendiri korban,” tegas Rizal.
Rizal menambahkan, pihaknya akan melaporkan hal itu ke Propam Polda Sumut dan Provost Polda Sumut dan Provost Brimob Polda terkait penembakkan warga Mandailing Natal. “Akan kita laporkan kejadian ini ke Propam Polda Sumut dan Provost Brimob,” akunya.
Sementara itu, saat warga korban penembakkan akan dievakuasi LBH Medan ke sesuatu tempat aman, pihak petugas langsung mendekati pengurus dan anggota LBH Medan dengan tujuan untuk menjemput korban. Di depan LBH Medan terjadi perdebatan yang cukup alot sehingga arus lalu-lintas menjadi macet.
Kasubdit Sat Reskrim Polda Sumut, AKBP Rudi Rifani saat diwawancarai wartawan terkait informasi petugas melakukan pengepungan di LBH Medan mengatakan, tidak benar melakukan pengepungan hanya berkoordinasi dengan LBH Medan.
“Tidak benar. Kita hanya koordinasi. Kawan-kawan bisa lihat, kita tidak ada melakukan pengepungan. Kita hendak masuk, tetapi mereka masih ada rapat dan kita menunggu di luar,” katanya.
Saat ditanyai mengenai penetapan tersangka, Rudi Rifani enggan berkomentar banyak. “Kalau untuk lebih lanjut silahkan tanya ke Kabid Humas Polda saja. Kita tidak ada masalah dengan LBH Medan,” cetusnya.
Sementara itu, Amdani Lubis (43), salah satu korban kasus kerusuhan di camp PT Sorik Mas Mining mengatakan, dia terkejut dijadikan sebagai tersangka. “Saya heran dan terkejut, sementara pada saat aksi itu saya tidak ada di lokasi karena saya berada di tempat keluarga teman saya yang meninggal. Saya kecewa dengan Polda Sumut yang menjadikan saya sebagai tersangka,” ujarnya. (jon/smg)
Humas Polres Madina:Belum Ada Tersangka
Sementara itu, Polres Madina hingga Rabu (1/6) justru belum menetapkan tersangka atas pembakaran camp PT Sorikmas Mining. Sejauh ini, Polres Madina masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari perusahaan yang bekerja di PT SM.
Kapolres Madina AKBP Ahmad Fauzi Dalimunthe SIK melalui Kasubbag Humas, AKP E Banjarnahor, Rabu (1/6), pihaknya belum menetapkan tersangka pelaku pembakaran camp PT SM yang terjadi Minggu (29/5) lalu.
“Kalau tersangka belum ada karena saat ini Polres masih memeriksa sejumlah saksi dan kalau jumlahnya sekitar 15 orang,” sebut AKP E Banjarnahor kepada METRO.
Namun, perwira dengan pangkat 3 balok di pundaknya ini menambahkan, Polres Madina akan terus mengusut pelaku pembakaran camp PT SM yang telah merugikan perusahaan besar itu. Sebab, tindakan warga tersebut merupakan kriminal. (wan)
Sumber : Metrotabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Harga Naik Atau Pemakaian BBM Bersubsidi Dibatasi

    Harga Naik Atau Pemakaian BBM Bersubsidi Dibatasi

    • calendar_month Jumat, 8 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Depok – Pemerintah saat ini dihadapkan pada pilihan sulit, ibarat makan buah simalakama, terkait perkiraan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang membengkak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2011. Dua pilihan yang sama sulit adalah menaikkan harga BBM bersubsidi atau menerapkan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi agar pembengkakan subsidi BBM dapat diminimalisasikan atau dikurangi. Karena itu […]

  • Ini Biang Kerok Rendahnya PAD Madina dari Sektor Pajak

    Ini Biang Kerok Rendahnya PAD Madina dari Sektor Pajak

    • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA – Mandailing Online : Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah penerimaan dari sumber sumber didalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan Undang undang yang berlaku. Di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) Sumatera Utara, target PAD untuk tahun 2024 sendiri senilai Rp. 134.540 498.597,00 yang diperoleh dari berbagai sumber. Sektor pajak menjadi salah satu […]

  • Mobil Yang Ditumpangi Kadis Keuangan Madina Kecelakaan

    Mobil Yang Ditumpangi Kadis Keuangan Madina Kecelakaan

    • calendar_month Rabu, 12 Okt 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIDIMPUAN (Mandailing Online) – Mobil yang membawa Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Madina, Murnadi Pasaribu mengalami kecelakaan, tadi pagi, Rabu (12/10) di Jalinsum titik Tapanuli Selatan. Informasi yang diperoleh, kecelakaan itu terjadi di titik Desa Sorik, Tapanuli Selatan dalam perjalanan pulang dari Medan ke Mandailing Natal (Madina). Sejak pagi Murnadi dirawat di UGD […]

  • Pemungutan Suara Ulang di Madina Tanpa Kampanye

    Pemungutan Suara Ulang di Madina Tanpa Kampanye

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi, pemilukada ulang di Kabupaten Mandailing Natal hanya pemungutan suara ulang. Artinya, pesta demokrasi lima tahunan itu dihelat tanpa verifikasi data pemilih dan kampanye. Demikian ditegaskan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Jefri Antoni SH, kepada METRO, Senin (24/1). Menurut Jefri, untuk tahapan tidak ada lagi. Dalam hal […]

  • Anggota Komisi VII DPR Desak Pemerintah Cabut Izin SMGP

    Anggota Komisi VII DPR Desak Pemerintah Cabut Izin SMGP

    • calendar_month Senin, 8 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah diminta untuk lebih tegas dengan mencabut izin operasi PT. Sorik Merapi Geothermal Power (SMGP), di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mulyanto, anggota Komisi VII DPR, menyatakan manajemen SMGP tidak mampu mengelola dan mengoperasikan PLTP secara benar sehingga menyebabkan musibah kebocoran gas buang (H2S) yang menewaskan lima orang warga dan lebih dari 50 orang […]

  • SOLUSI ISLAM MENGATASI KRISIS PANGAN

    SOLUSI ISLAM MENGATASI KRISIS PANGAN

    • calendar_month Jumat, 18 Mar 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sudah berpekan-pekan krisis minyak goreng melanda Tanah Air sehingga memukul rumah tangga dan para pengusaha kecil menengah. Banyak yang mengantri dan berebut mendapatkan minyak goreng. Harganya pun melambung tinggi. Antrian ini juga sudah menelan korban. Seorang ibu rumah tangga meninggal saat mengantri minyak goreng. Warga bukan saja menghadapi krisis kelangkaan minyak goreng. Sejumlah harga kebutuhan […]

expand_less