RUU HKPD Jembatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Baik
- account_circle Roy Adam
- calendar_month Senin, 15 Nov 2021
- print Cetak
Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution dalam Acara Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI.
MEDAN (Mandailing Online) – Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) diharapkan bisa menjadi jembatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi Nasution di sela-sela kunjungan kerja Komisi XI DPR RI ke Sumatera Utara di Medan, Senin (15/11).
“RUU ini kita harapkan menjadi jembatan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik sehingga cita-cita pembangunan bisa tercapai,” katanya.
Atika menyampaikan beberapa poin yang menjadi perhatian Pemkab Madina.
Pertama, pemeliharaan jalan provinsi dan nasional yang bukan bagian dari tanggung jawab pemkab.
“Kondisi jalan saat ini adalah alarm alami bagi pemerintah,” terangnya.
Wakil Bupati peraih dua rekor MURI ini menambahkan Pemkab Madina meminta agar dana bagi hasil (DBH) sawit diprioritaskan untuk membangun jalan di wilayah penghasil sawit.
“Salah satu faktor rusaknya jalan adalah aktivitas pengangkutan hasil turunan sawit. Untuk itu kita minta DBH sawit lebih diprioritaskan untuk perbaikan jalan di wilayah penghasil sawit,” ujarnya.
Kedua, HKPD perlu merevisi korelasi pencapaian dan kewenangan yang bersinggungan langsung dengan DAK Pendidikan. Ketiga, DAU yang diterima Pemkab Madina pada tahun 2021-2022 fluktuatif akibat pandemi Covid-19.
“Kapasitas fiskal Madina hanya 26,85% untuk pembangunan dari PAD. Termasuk kategori rendah. Meski kabupaten di Sumatera Utara masih tergolong rendah, tapi ada beberapa kota yang masuk kategori tinggi,” ungkapnya.
Kesenjangan itu, jelas Atika, bertolak belakang dengan semangat otonomi daerah dan cenderung menghambat kemandirian fiskal.
Atika mengatakan Pemkab Madina berharap dengan adanya HKPD ini bisa memberikan angin segar dalam penerimaan dan pengelolaan anggaran sehingga visi-misi pemerintah daerah tercapai.
“Saya yakin setiap pemerintah berkeinginan menyejahterakan rakyatnya. Tidak terkecuali Pemkab Madina,” pungkasnya.
Reporter: Roy Adam
- Penulis: Roy Adam
