Sabtu, 5 Sep 2026
light_mode

Sempat Tertunda, Akhirnya Pemerintah dan DPRD Setujui Ranperda RPJMD

  • account_circle Roy Adam
  • calendar_month Kamis, 10 Feb 2022
  • print Cetak

Paripurna Ranperda RPJMD Tahun 2021-2026/Roy Adam.

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Setelah pengambilan keputusan sempat tertunda karena tak kuorum, akhirnya pemerintah dan DPRD menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Mandailing Natal (Madina) tahun 2021-2026.

Persetujuan tersebut diperoleh pada lanjutan paripurna Ranperda RPJMD pada Rabu (9/2) malam.

Rapat dipimipin langsung oleh Ketua DPRD Erwin Efendi Lubis didampingi Wakil Ketua Erwin Efendi Nasution dan dihadiri 25 anggota DPRD.

Sementara dari pihak pemerintah terlihat Bupati H. M. Ja’far Sukhairi Nasution, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution, Sekdakab Gozali Pulungan, para asisten, beberapa kepala OPD, dan camat.

Persetujuan bersama tersebut ditandai dengan penyerahan buku Ranperda RPJMD dari Bupati kepada Ketua DPRD untuk diserahkan kepada panitia khusus (Pansus).

Bupati Sukhairi Menyerahkan Buku Ranperda RPJMD kepada Ketua DPRD Erwin Lubis/Roy Adam.

Sesuai kesepakatan seluruh fraksi, anggota pansus tidak diubah dan merujuk pada pansus yang dibentuk dalam pembahasan rancangan awal.

Adapun anggota DPRD yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Pansus RPJMD adalah sebagai berikut; Dodi Martua (fraksi Demokrat), Lely Hartati (Persatuan Madina), Zainuddin Nasution (Gerindra), Suhandi (Gerindra), Teguh W Hasahatan Nasution (Persatuan Madina), Sobir Lubis (Golkar), Syariful Sarlink (Golkar), Edi Anwar (PKB), Ahmad Budiman Borotan (PKS), Maraganti Batubara (Hanura), Zainal Abidin (Persatuan Madina), dan Nisat Sidik Nasution (Amanah Berkarya).

Sebelumnya, dalam menjawab pandangan umum fraksi Bupati Sukhairi mengatakan akan menjadikan pandangan setiap fraksi sebagai rujukan dan masukan dalam pembahasan selanjutnya.

“Insyaallah seluruh pandangan fraksi yang kami terima akan kami jadikan rujukan atau masukan untuk konteks pembahasan RPJMD ini berjalan dengan baik,” katanya.

Paripurna kemudian diskors untuk memberikan waktu bagi pansus untuk bekerja. Skors rencananya akan dibuka pada Rabu 16 Februari 2022 pukul 10.00 WIB dengan agenda pembahasan tingkat kedua.

 

Peliput: Roy Adam

  • Penulis: Roy Adam

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kubu Prabowo-Hatta Optimis Menang di MK

    Kubu Prabowo-Hatta Optimis Menang di MK

    • calendar_month Selasa, 22 Jul 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mengklaim punya data dan bukti kalau hasil rekapitulasi mereka, Prabowo-Hatta unggul, dari pasangan Jokowi-JK. "Data dan bukti yang kami punya bisa dipertanggungjawabkan," kata Tim Pemenangan Prabowo-Hatta dari Partai Amanat Nasional (PAN), Laurens Bahang Dama, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (22/7). Menurut dia, hasil perhitungan suara yang mereka lakukan berbeda dengan […]

  • HARGA SEBUAH STAN MADINA BERLABEL “BANJIR PENGUNJUNG” DI EXPO AOE 2026

    HARGA SEBUAH STAN MADINA BERLABEL “BANJIR PENGUNJUNG” DI EXPO AOE 2026

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle Ludfan Nasution
    • 0Komentar

    Membaca Strategi Komunikasi, Ekspektasi dan Capaian Pemkab Madina dalam Perhelatan Apkasi di Tangerang Oleh: Ludfan Nasution Koordinator Mandailing Epicentrum   Ada satu frasa yang berulang muncul dalam sejumlah pemberitaan mengenai keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam APKASI Otonomi Expo (AOE) 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, yakni: “Banjir pengunjung”. Pada hari […]

  • 14 Kabupaten/Kota dapat penghargaan

    14 Kabupaten/Kota dapat penghargaan

    • calendar_month Rabu, 11 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi memberikan penghargaan untuk 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara yang mampu merealisasikan target 100 persen dalam pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Pemberian penghargaan itu diiringi dengan penyerahan 4,3 juta e-KTP di Medan, yang diserahkan langsung kepada 14 bupati/wali kota yang didampingi Ketua DPRD dan Kepala Dinas Kependudukan masing-masing. […]

  • Mantan Birokrat Senior Pemkab Madina Dukung SAHATA, karena Alasan Ini

    Mantan Birokrat Senior Pemkab Madina Dukung SAHATA, karena Alasan Ini

    • calendar_month Kamis, 7 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dukungan para mantan birokrat senior di Pemkab Mandailing Natal (Madina) kepada pasangan calon nomor urut 2, Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA) terus mengalir. Setidaknya sosok Saipullah dinilai memiliki tiga faktor sebagai syarat yang diyakini mampu membawa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina menjadi pemerintah daerah yang berwibawa. Tiga faktor itu adalah […]

  • Satu Rumah Di Malintang Julu Habis Terbakar

    Satu Rumah Di Malintang Julu Habis Terbakar

    • calendar_month Selasa, 21 Jan 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MALINTANG (Mandailing Oline) – Satu unit rumah di Desa Malintang Julu, Kecamatan Bukit Malintang, Mandailing Natal (Madina) habis dilalap si jago merah, Senin malam (20/1/2014) sekira pukul 20.00 Wib. Api dapat dijinakkan oleh masyarakat sekitar satu jam kemudian memakai ember. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, sementara kerugian materi diperkirakan ratusan juta rupiah. Keterangan […]

  • 32 kabupaten/kota dimintakan ikut PNS masuk BPJS

    32 kabupaten/kota dimintakan ikut PNS masuk BPJS

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN –  Sekdaprosu Nurdin Lubis mengimbau kepada 32 kabupaten/kota se-Sumut untuk mengikutkan seluruh PNS-nya masuk program BPJS-Ketenagakerjaan. Sebelumnya, Pemprovsu segera mendaftarkan 11.863 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprovsu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bukan kalangan PNS saja, Pemprovsu juga mengharuskan non PNS seperti anggota DPRD, tenaga honorer, dan para pekerja outsourching atau pihak-pihak yang menerima […]

expand_less