Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

Terkait Tingginya Harga Mitan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 3 Jan 2011
  • print Cetak


Dinilai Tak Maksimal Awasi
MADINA- Tingginya harga minyak tanah (mitan) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sejak sebulan lalu hingga saat ini dikecam Ketua Komisi II DPRD Madina, Ir H Alimakmur. Dia menuding Pemkab tidak maksimal mengawasi harga jual, sehingga harga mitan di sejumlah pedagang mencapai Rp9.000-Rp10.000 per liter.
Ir H Alimakmur kepada METRO, Selasa (28/12) mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Madina dalam waktu dekat karena dinilai kurang dalam pengawasan harga jual mitan. Sehingga, sebagian besar warga Madina sangat mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga mitan.
”Akan saya panggil pejabatnya terkait harga minyak tanah hingga Rp10 ribu per liter. Sebab minyak tanah merupakan kebutuhan dasar ibu rumah tangga, dan kami tak akan pernah setuju dan akan bertindak apabila harga mitan yang dijual jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Pengawasan yang seharusnya dilakukan Bagian Perekonomian tak dikerjakan maksimal, padahal dana untuk pengawasan itu ada ditampung,” katanya.
Diakui Ali, harga mitan Rp10 ribu per liter merupakan harga yang tidak akan mampu dibeli oleh sejumlah masyarakat Madina yang masih tergolong ekonomi rendah.
”Bahkan warga saya dengar telah beralih dari minyak tanah ke kayu bakar. Padahal kita hanya membolehkan harga sesuai HET yang ditetapkan. Saya yakin ini merupakan permainan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini,” ujarnya lagi.
Meski demikian, sebut Alimakmur, pihaknya sebagai rekan kerja Bagian Perekonomian Pemkab Madina akan mengkonfrontir ke pejabat terkait mengapa kondisi itu bisa terjadi.
“Hari Rabu (29/12), pejabat terkait akan dihadirkan, dan akan kita pertanyakan soal harga minyak tanah ini. Dan kalau memang ada pangkalan nakal akan kita tindak sesuai peraturan yang ada. Jadi pejabat terkait akan kami minta penjelasan yang logis karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Madina melalui Kasubbag Yuri saat dihubungi METRO belum lama ini mengatakan, harga jual atau HET mitan sebesar Rp3.500 per liter. Jika ada pengecer resmi yang menjual mitan di atas HET, maka pihaknya akan menindaknya.
”Kami hanya menindak pengecer resmi yang menjual minyak tanah di atas HET yang ditetapkan yakni Rp3.500 per liter. Sedangkan bagi warga yang menjual minyak tanah dengan harga yang mahal itu bukan tanggung jawab kami, dan itu hal yang ilegal, dan diharap untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena polisi lah yang memiliki wewenang untuk itu,” terang Yuri. (wan)
Sumber : Metrotabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Polisi dan TNI Berjaga di Desa Sirambas, Korban Pengeroyokan Malam ini Buat Laporan Polisi

    Polisi dan TNI Berjaga di Desa Sirambas, Korban Pengeroyokan Malam ini Buat Laporan Polisi

    • calendar_month Jumat, 16 Agt 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – kasus pengeroyokan 6 remaja warga Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, Madina yang diduga dilakukan warga Desa Sabajior akhirnya menemui kata sepakat setelah dilakukan musyawarah desa di Balai Desa Sirambas. Ke 6 orang tua korban sepakat melaporkan kasus ini ke Polres Madina malam ini “Setelah berupaya mencari solusi permasalahan kejadian itu, orang […]

  • CPNS tak Lulus Lapor Kapoldasu

    CPNS tak Lulus Lapor Kapoldasu

    • calendar_month Sabtu, 8 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Rahudman: Silakan Tempuh Jalur Hukum MEDAN- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, tetap konsisten terhadap niatnya untuk mengungkap adanya indikasi permainan penerimaan CPNS Pemko Medan. Kekonsistenan LBH Medan itu kembali ditunjukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kapoldasu, Jumat (7/1), dengan nomor 012/LBH/S/I/2011 dengan hal mohon untuk diamankan lembar jawaban komputer (LJK) peserta ujian seleksi penerimaan CPNSD […]

  • Komunitas Minang Kabau Saiyo Dukungan Paslon SAHATA

    Komunitas Minang Kabau Saiyo Dukungan Paslon SAHATA

    • calendar_month Senin, 18 Nov 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Setelah menyimak rekaman video debat publik Pilkada Madina, komunitas Minang Kabau Saiyo (MKS) Mandailing Natal (Madina) akhirnya beralih dukungan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati Madina nomor urut 2, H. Saipullah Nasution-Atika Azmi Utammi Nasution (SAHATA). Organisasi masyarakat Minang tertua di Madina itu mendeklarasikan dukungannya kepada Paslon SAHATA di Posko […]

  • 4 Orang Terbakar, Penjual Minyak Tanah Eceran Dipukuli Warga

    4 Orang Terbakar, Penjual Minyak Tanah Eceran Dipukuli Warga

    • calendar_month Senin, 1 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) : Seorang pengecer minyak tanah, Minggu siang (31/1) sekitar pukul 13.00 Wib dipukuli warga desa Manambin Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal. Pria bernama Asnawi Lubis alias Lokot (45) warga Jorong Hutanauli, Kelurahan Rao, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat dipukuli warga karena mencoba melarikan diri setelah minyak tanah yang dibawanya terbakar menyebabkan korban luka. Informasi […]

  • Ketua DPRD Madina: Pemerintah Harus Tunaikan Janji kepada Penjaga Mess di Batahan

    Ketua DPRD Madina: Pemerintah Harus Tunaikan Janji kepada Penjaga Mess di Batahan

    • calendar_month Jumat, 24 Sep 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Keberadaan mess Pemkab Madina di Batahan, Kec. Batahan hampir terlupakan sejak berdiri sekitar 18 tahun silam. Hal itu terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi di gedung DPRD Madina pada Jumat (24/9). Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis sebelum menutup sidang meminta sedikit waktu untuk […]

  • Tenaga Honorer Sudah Dilema Sejak Masa Amru

    Tenaga Honorer Sudah Dilema Sejak Masa Amru

    • calendar_month Selasa, 10 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Dilema tenaga honorer di Pemkab Madina ternyata sudah muncul sejak masa kepemimpinan Bupati Amru Daulay pasca terbitnya PP Nomor 48 tahun 2005. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Provinsi Sumut membuat pemerintahan Amru pusing. Pasalnya penggajian ribuan tenega honorer menjadi masalah setelah munculnya PP 48. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Madina, Imran […]

expand_less