Rabu, 22 Jul 2026
light_mode

Terkait Tingginya Harga Mitan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 3 Jan 2011
  • print Cetak


Dinilai Tak Maksimal Awasi
MADINA- Tingginya harga minyak tanah (mitan) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sejak sebulan lalu hingga saat ini dikecam Ketua Komisi II DPRD Madina, Ir H Alimakmur. Dia menuding Pemkab tidak maksimal mengawasi harga jual, sehingga harga mitan di sejumlah pedagang mencapai Rp9.000-Rp10.000 per liter.
Ir H Alimakmur kepada METRO, Selasa (28/12) mengatakan, pihaknya akan memanggil Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Madina dalam waktu dekat karena dinilai kurang dalam pengawasan harga jual mitan. Sehingga, sebagian besar warga Madina sangat mengeluhkan kelangkaan dan mahalnya harga mitan.
”Akan saya panggil pejabatnya terkait harga minyak tanah hingga Rp10 ribu per liter. Sebab minyak tanah merupakan kebutuhan dasar ibu rumah tangga, dan kami tak akan pernah setuju dan akan bertindak apabila harga mitan yang dijual jauh di atas HET (Harga Eceran Tertinggi). Pengawasan yang seharusnya dilakukan Bagian Perekonomian tak dikerjakan maksimal, padahal dana untuk pengawasan itu ada ditampung,” katanya.
Diakui Ali, harga mitan Rp10 ribu per liter merupakan harga yang tidak akan mampu dibeli oleh sejumlah masyarakat Madina yang masih tergolong ekonomi rendah.
”Bahkan warga saya dengar telah beralih dari minyak tanah ke kayu bakar. Padahal kita hanya membolehkan harga sesuai HET yang ditetapkan. Saya yakin ini merupakan permainan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi ini,” ujarnya lagi.
Meski demikian, sebut Alimakmur, pihaknya sebagai rekan kerja Bagian Perekonomian Pemkab Madina akan mengkonfrontir ke pejabat terkait mengapa kondisi itu bisa terjadi.
“Hari Rabu (29/12), pejabat terkait akan dihadirkan, dan akan kita pertanyakan soal harga minyak tanah ini. Dan kalau memang ada pangkalan nakal akan kita tindak sesuai peraturan yang ada. Jadi pejabat terkait akan kami minta penjelasan yang logis karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Pemkab Madina melalui Kasubbag Yuri saat dihubungi METRO belum lama ini mengatakan, harga jual atau HET mitan sebesar Rp3.500 per liter. Jika ada pengecer resmi yang menjual mitan di atas HET, maka pihaknya akan menindaknya.
”Kami hanya menindak pengecer resmi yang menjual minyak tanah di atas HET yang ditetapkan yakni Rp3.500 per liter. Sedangkan bagi warga yang menjual minyak tanah dengan harga yang mahal itu bukan tanggung jawab kami, dan itu hal yang ilegal, dan diharap untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib. Karena polisi lah yang memiliki wewenang untuk itu,” terang Yuri. (wan)
Sumber : Metrotabagsel

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kapoldasu: Penyidik tangani korupsi harus seperti KPK

    Kapoldasu: Penyidik tangani korupsi harus seperti KPK

    • calendar_month Senin, 20 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Penanganan kasus-kasus korupsi idealnya seperti dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimulai dengan penelitian, penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan. Kapolda Sumut Irjen Oegroseno mengatakan itu tadi malam, terkait penanganan kasus-kasus korupsi oleh penyidik Satuan III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Sumut selama 2010 yang terkesan jalan di tempat. Karena itu, Kapolda meminta penyidik Tipikor dalam menanggani […]

  • Pengeroyokan Terus Terjadi: Islam Solusi Hakiki

    Pengeroyokan Terus Terjadi: Islam Solusi Hakiki

    • calendar_month Selasa, 30 Mei 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Siti Khadijah Sihombing, S.Pd Aktivis Dakwah Hari ini kita dikejutkan dengan banyaknya berita pengeroyokan anak dibawah umur. Bukan hanya anak yang menjadi korban tetapi pelakunya juga seorang anak dibawah umur. Seperti kasus pengeroyokan anak laki-laki kelas dua SD berinisial MHD, usia 9 tahun, warga Sukaraja, Kabutapen Sukabumi, Jawa Barat yang tewas akibat dikeroyok oleh […]

  • Ogah Larut di Isu “Siti Mawarni”, Bobby Fokus Gas Sumut

    Ogah Larut di Isu “Siti Mawarni”, Bobby Fokus Gas Sumut

    • calendar_month Sabtu, 16 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum   Di akhir pekan ini, publik bolek pilih santai. Ogah bicara soal politik. Tapi, politik hari ini tidak selalu keras, ketus atau sarkas. Kebijakan politis juga punya sisi human interest. Karena itu, ngobrol soal politik tak harus tegang. Bisa santai. Tergantung sudut pandang. Seperti juga Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif […]

  • IMA Madina Pekanbaru Gelar Halal Bihalal dan Dialog Interaktif

    IMA Madina Pekanbaru Gelar Halal Bihalal dan Dialog Interaktif

    • calendar_month Sabtu, 28 Mar 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) — Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru, Riau menggelar Halal Bihalal sekaligus Dialog Interaktif di Dilan Coffee Shop, Panyabungan, Madina, Jum’at (27/3/2026). Kegiatan itu bertema “Merajut Ukhuwah di Idul Fitri, Menguatkan Solidaritas Anggota, Kader dan Alumni IMA Madina Pekanbaru dalam Membangun Mandailing Natal yang Berkemajuan.” Berlangsung penuh khidmat, kehangatan, dan […]

  • Kabut Asap Selimuti Paluta

    Kabut Asap Selimuti Paluta

    • calendar_month Kamis, 15 Sep 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PADANGBOLAK- Kabut asap menyelimuti wilayah Gunung Tua sekitarnya, Kecamatan Padang Bolak dan sebahagian wilayah kecamatan di Paluta, sejak Selasa (13/9). Diduga kabut asap itu berasal dari titik api yang terkonsentrasi di daerah Jambi, Palembang, dan Lampung, yang ditiup angin hingga ke wilayah Paluta. Pantauan METRO, Rabu (14/9), di Bukit Tor Boru Tompul, Desa Hutalombang, […]

  • Wagub Erry Ngaku tak Tahu-Menahu Soal Bansos Sumut

    Wagub Erry Ngaku tak Tahu-Menahu Soal Bansos Sumut

    • calendar_month Kamis, 6 Agt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

      JAKARTA – Wakil Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengaku tidak tahu-menahu masalah dana bantuan sosial Provinsi Sumatera Utara 2011-2013. Hal itu dikatakan Erry di sela-sela menjalani pemeriksaan di Pidana Khusus Kejagung, Rabu (5/8). Erry mengaku, mendapat amanah sebagai Wagub Sumut pada 2013. Sedangkan bansos yang diperiksa kejaksaan adalah tahun 2011, 2012 dan 2013. […]

expand_less