Bangunan Talut PNPM Tak Dapat Difungsikan
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Minggu, 21 Agt 2011
- print Cetak
Singkil,
Bangunan talut Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di kawasan Trans Nelayan Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil dinilai mubazir karena tidak dapat difungsikan untuk apa pun juga.
Bangunan talut permanen yang berada di luar kampung di pinggir ruas jalan provinsi itu dinilai syarat dengan kepentingan. Padahal diharapkan fungsinya sebagai saluran pembuangan menanggulangi banjir di Desa Sukadamai pada musim hujan.
“Bangunan talut yang didanai PNPM itu tidak mempunyai fungsi bagi masyarakat apalagi untuk menanggulangi banjir, tidak mungkin. Bangunan hanya sebagai bangunan mubazir yang syarat dengan kepentingan pihak tertentu”, ungkap Abi, ketua pemuda setempat kepada Analisa di Singkil, Kamis (18/8).
Selain itu, pembangunan talut di atas lahan gambut itu kondisinya sudah patah. Proyek tahun 2011 yang didanai Bank Dunia senilai Rp350 juta itu juga semakin tidak jelas, karena hampir sebulan lebih tidak dikerjakan lagi.
Abi yang ditemani rekannya menjelaskan, sejak awal program PNPM Mandiri itu dinilai sudah ada masalah. Di mana usulan masyarakat yang masuk di kabupaten berdasarkan perangkingan, Kampung Sukadamai mendapat urutan dua dengan program pembekoan (pengorekan) saluran pembuangan banjir sepanjang 4 km di perkampungan itu.
Namun ternyata pelaksanaan usulan dari masyarakat dipending oleh PPK kecamatan, dengan alasan PNPM 2011 harus pekerjaan mutu (harus talut beton). Padahal, tekstur tanah di sukadamai adalah gambut yang tidak memungkinkan dibeton. “Sedangkan tim konsultan PPK kecamatamn tidak pernah melihat apakah layak atau tidak talut yang dibuat, ujar Abi.
Dipending
Setelah pekerjaan dipaksakan juga, sehingga menimbulkan kendala dalam pelaksanaan dan memaksa tim turun ke lapangan. Seperti mereka perkirakan sebelumnya, saat ini pelaksanaan pekerjaan dipending.
Dikatakan, berbagai ketimpangan menjadi perhatian masyarakat, namun masyarakat seakan tidak mampu berbuat apa pun mengatasi ketimpangan itu. Ketimpangan di antaranya tidak ada papan informasi, sehingga tidak ada rab yang terpantau masyarakat.
Abi dan kawan-kawan berharap aparat terkait memeriksa pelaksanaan program PNPM Mandiri di kampung itu sehingga masyarakat tidak dirugikan.
Sementara Faskab yang baru, Irfan yang dihubungi Analisa mengatakan masih berada di Banda Aceh. Dia baru bertugas di Aceh Singkil belum mengetahui permasalahan itu.(sjp)
Sumber : analisadaily.com
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
