2011, peran Polri dipertanyakan

MEDAN – Kepolisian Negara RI sebagai pelindung, pengayom dan pelindung masyarakat dalam menjalankan tugas mulia tersebut kerap masih mendapat hujatan dari segelintir warga. Terutama bila mengambil tindakan yang bersinggungan dengan masyarakat, bahkan sampai ada jatuhnya korban jiwa.

Beberapa kasus pengamanan yang kerap terjadi bentrok antara polisi dengan warga yang melakukan tindakan membahayakan kepentingan bagi masyarakat luas.
Sepanjang 2011 institusi penegak hukum ini kerap kali diguncang oleh berbagai kasus terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menjadi korban adalah masyarakat. Beberapa kasus HAM diantaranya adalah kasus Mesuji yang diduga sembilan orang yang tewas pada tahun 2011, tujuh korban di Desa Sodong, satu korban di register 45 dan satu korban di wilayah PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI).

“Info 30 orang itu tidak benar. Korban yang meninggal sembilan orang,” kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri, Irjen Saud Usman Nasution. Hal ini terkait, sejumlah warga asal Lampung melaporkan kasus pembunuhan keji yang terjadi di daerah Mesuji, Lampung, ke Komisi III DPR pada hari Rabu (14/12), mereka merupakan keluarga korban.

Selain itu, tiga anggota Polri juga terbukti melakukan kekerasan fisik kepada warga terkait kasus bentrok antara massa pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada hari Sabtu (24/12). Untuk itu, dalam waktu dekat ketiga oknum anggota Polri itu menghadapi sidang disiplin, yaitu Bripda F, Briptu S dan Briptu F.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo mengatakan bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada anggota polisi yang diduga melakukan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugasnya. “Tahun 2011 tidak ada pelanggaran HAM, tapi pidana yang sedang diproses, karena itu ada ketentuannya yang ada dalam Undang-Undang mengenai unsur-unsurnya,” kata Timur.

Adapun hukuman yang terberat pidana adalah masuk kurungan bila tidak sesuai lagi untuk jadi polisi maka dipecat, proses tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat, katanya.

Timur menambahkan bahwa pihaknya saat ini juga telah menjalin kerjasama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusi (Komnas HAM) untuk menyelidiki kasus ini lebih lanjut. “Kita sudah bekerjasama dengan Komnas HAM mengenai penyelidikan dan penyidikan dan kita sangat terbuka mengenai hal-hal tersebut,” kata Timur. Penandatangan nota kesepahaman antara Komnas HAM dan Polri dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2011.

Sepanjang tahun 2011 sebanyak 267 anggota Polri telah dikenakan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), sementara itu, pada tahun 2010 Polri telah memberhentikan sebanyak 298 orang anggotanya, sehingga mengalami penurunan sebanyak 31 orang atau 10,4 persen. “Untuk penyelesaian masalah kode etik Polri, seluruhnya sudah tuntas atau 100 persen,” kata dia.

“Polri atas dukungan masyarakat telah berupaya melakukan yang terbaik untuk menjalankan tugas pokoknya sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang. Namun kami menyadari sepenuhnya, bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan terutama pada sektor pelanyanan publik, maka atas nama jajaran kepolisian saya mohon maaf,” kata Timur.

Dana pengamanan yang diberikan PT Freeport Indonesia yang diberikan kepada anggota Polri untuk menjaga aset-aset perusahaan tambang tersebut beroperasi di bumi Papua menimbulkan polemik. Pemberian dana pengamanan sebesar 14 juta dolar AS untuk anggota Polri yang bertugas di perusahaan tersebut telah diakui oleh Freeport. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan bahwa pemberian dana pengamanan oleh Freeport kepada Polri seharusnya melalui mekanisme resmi.

Anggota Kompolnas, Novel Ali, mengatakan Polri sudah mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang cukup besar, maka bila menerima dana harus sesuai mekanisme dan jangan sampai melanggar Undang-Undang Polri itu sendiri.

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menilai kinerja Polri di tahun 2011 sebenarnya relatif membaik jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah Polri berhasil mengungkap sejumlah kasus terorisme, narkoba, korupsi, dan kasus kriminal besar lainnya. “Dari sisi politik, di sepanjang tahun 2011, Polri terlihat cukup netral. Setidaknya, netralitas tersebut terlihat dari sistem pengamanan yang dilakukan Polri dalam berbagai pilkada di sejumlah daerah,” kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane.

Namun dalam pengamanan pilkada, polisi terkadang lengah, deteksi dini dari intelijen tidak maksimal, sehingga proses pilkada sering diwarnai konflik dan anarkis. Dengan adanya kasus-kasus bentrokan polisi dengan rakyat di berbagai tempat, seperti di Freeport, Mesuji maupun tempat lain, persepsi masyarakat terhadap Polri menjadi negatif. Pemihakan yang berlebihan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang dilakukan polisi-polisi yang bertugas di lokasi-lokasi pertambangan dan perkebunan membuat Polri tidak profesional dan tidak proporsional.(waspada)