Selasa, 21 Apr 2026
light_mode

Anggaran Miliaran, Seberapa Rusak Ruang Kerja dan Toilet DPR?

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 7 Nov 2012
  • print Cetak

JAKARTA, (MO) — Menjelang akhir tahun, Dewan Perwakilan Rakyat kembali “mempercantik diri”. Sekretariat Jenderal DPR pun sudah menganggarkan Rp 6,2 miliar untuk renovasi ruang kerja dan Rp 1,4 miliar untuk perbaikan toilet. Anggaran yang cukup besar ini disebut-sebut sebagai tindak lanjut dari keluhan anggota DPR selama ini.

Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi Sekretariat Jenderal DPR Erry S Achyar mengatakan, ada 192 ruang kerja dan 197 toilet di gedung Nusantara I yang akan diperbaiki dan ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. Ia menjelaskan bahwa hampir sebagian besar toilet di gedung Nusantara I rusak. Di gedung itu, setidaknya ada 220 toilet yang sebagian besar terletak di sekretariat fraksi-fraksi yang tersebar mulai dari lantai 1 hingga lantai 23. Seberapa rusakkah kondisi toilet dan ruang kerja anggota Dewan?

Saat Kompas.com menelusuri beberapa lantai di gedung Nusantara I, kondisi toilet nyatanya masih sangat layak dipakai. Di lantai dasar gedung ini, misalnya, toilet yang terletak di samping ruang rapat komisi sudah sangat modern dengan interior dalam yang didominasi dengan konsep minimalis dengan pintu kaca. Sementara toilet di ruang-ruang fraksi, meski interiornya terkesan kuno, tetapi masih bersih dan layak dipakai.

Misalnya saja di toilet ruang Fraksi Partai Golkar yang ada di empat sudut. Toilet di tempat ini terbilang rapi dan bersih. Semua fungsi alat di toilet ini, seperti keran wastafel, selang, dan flush, masih berfungsi dengan baik. Salah seorang petugas kebersihan pun tampak tengah menyikat toilet pada Selasa (6/11/2012) sore.

Saat ditanyakan ke petugas itu soal toilet yang rusak di Fraksi Golkar, petugas kebersihan itu mengatakan, semua toilet yang ada di fraksi pohon beringin ini dalam keadaan baik. “Enggak ada yang rusak, Mbak. Coba saja diperiksa satu-satu,” ujar petugas itu. Ia melanjutkan bahwa kondisi toilet di gedung Nusantara I terbilang masih bagus. Petugas ini pun menilai kondisi toilet yang banyak rusak justru ada di gedung Nusantara II dan Nusantara III.

Kondisi toilet yang masih layak pakai juga ditemui saat Kompas.com memeriksa ke kantor Fraksi PDI-Perjuangan di lantai 5, 7, dan 8, serta kantor Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang terletak di lantai 15. Kerusakan kecil terjadi di toilet kantor Fraksi Partai Demokrat. Di salah satu toiletnya, terlihat tempat untuk menyangkutkan kepala selang WC lepas dari tempatnya semula sehingga selang WC itu diletakkan begitu saja di atas tempat sampah. Selebihnya, tidak ada kerusakan apa pun di toilet ini.

Sementara itu, kondisi ruang kerja anggota Dewan memang terbilang sederhana. Ruang kerja anggota Dewan terletak di kantor-kantor fraksi partai. Meski terkesan kuno, kondisi beberapa ruangan yang ditelusuri Kompas.com masih dalam kondisi prima. Misalnya saja di ruang Ketua Badan Kehormatan M Prakosa yang juga merupakan politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan. Ruangan Prakosa hanya terdiri dari dua ruang. Ruang pertama di depannya diisi oleh dua orang stafnya. Sementara di bagian dalam adalah ruang Prakosa yang disekat dengan dinding dan pintu.

Ruangan itu berukuran sekitar 5 x 3 meter. Di dalam ruangan Prakosa hanya ada sofa untuk diduduki enam orang, dan sebuah meja kerja beserta kursinya. Tidak ada furnitur mewah di dalamnya. Kondisi karpet, langit-langit, dan jendela yang konon katanya banyak yang rusak pun masih terbilang baik.

Hal yang sama juga terjadi di ruang Usman Ja’far. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini juga menempati bentuk ruangan yang serupa dengan Prakosa. Hanya saja, sofa di ruangan Usman cuma bisa diduduki empat orang. Penerangan di ruang Usman pun terbilang baik, demikian juga dengan kondisi langit-langit, lantai, jendela, serta pintu ruangan ini.

Erry sebelumnya sempat menjelaskan bahwa pihaknya kerap mendapat keluhan anggota Dewan akan ruang kerja dan toilet yang kondisinya tidak lagi prima. Ia mencontohkan, anggaran renovasi itu digunakan untuk mengganti keramik dengan parquet. “Lalu ada pergantian interior, wallpaper yang diganti karena ada kebocoran air atau dindingnya yang sudah rusak karena terkena matahari, lalu pergantian partisi,” ujarnya. Namun, dari beberapa contoh yang ditemui Kompas.com di tujuh lantai, kerusakan parah tidak ditemui. (kompas)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Wakil Bupati Madina Tinjau Pembangunan Drenase di Jalan Willem Iskandar

    Wakil Bupati Madina Tinjau Pembangunan Drenase di Jalan Willem Iskandar

    • calendar_month Jumat, 1 Sep 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ) Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution, tinjau pembangunan di bidang Infrastruktur jalan dan Drenase di jalan Willem Iskandar Pidoli Kecamatan Panyabungan, (31/08/2023). Tujuan kelapangan untuk memastikan proyek pembangunan jalan dan Drenase tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kegunaannya. Wakil Bupati Madina Meminta pada pihak kontraktor agar […]

  • Dana Perjalanan Dinas di Kesbangpol Madina capai 841 Jutaan Termasuk Kunker ke IKN

    Dana Perjalanan Dinas di Kesbangpol Madina capai 841 Jutaan Termasuk Kunker ke IKN

    • calendar_month Senin, 2 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tahun 2025 ini dana perjalanan dinas di badan kesatuan bangsa dan politik ( kesbangpol ) pemkab madina mencapai Rp.841.284.000 termasuk kunjungan kerja ke Ibukota Nusantara ( IKN ) di Provinsi Kalimantan Timur. Dari data yang didapat Mandailing Online diantara Rp. 841.284.000 itu ada biaya uang harian perjalanan dinas ke Kalimantan Timur. […]

  • Ops Ketupat Toba 2012,  Polisi Bersenjata Disiagakan

    Ops Ketupat Toba 2012, Polisi Bersenjata Disiagakan

    • calendar_month Sabtu, 11 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, (MO)- Personil polisi bersenjata akan disiagakan di sepanjang Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) guna memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang hendak mudik. “Hal ini merupakan upaya mengurangi gangguan keamanan menjelang maupun saat perayaan Idul Fitri 1433 Hijriah,” ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Wisjnu Amat Sastro usai apel gelar Pasukan Operasi (Ops) Ketupat Toba […]

  • Zakaria Rambe : Polisi Dinilai Menutup nutupi Akhir Dari Penertipan Tambang di Perbatasan Tapsel-Madina

    Zakaria Rambe : Polisi Dinilai Menutup nutupi Akhir Dari Penertipan Tambang di Perbatasan Tapsel-Madina

    • calendar_month Selasa, 10 Mar 2026
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    Medan ( Mandailing Online )- Zakaria Rambe, pengamat Hukum dan Sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara meminta aparat penegak hukum (APH) khususnya Polisi dan TNI untuk terbuka terkait penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Mandailing Natal (Madina) beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan oleh Zakaria karena menilai Polisi dan TNI terkesan menutup-nutupi akhir dari penertiban […]

  • Bupati Madina Hadiri HUT ke-71 IBI

    Bupati Madina Hadiri HUT ke-71 IBI

    • calendar_month Sabtu, 6 Agt 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Mandailing Natal (Madina) HM Jafar Sukhairi Nasution menghadiri kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-71 Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Gedung Serbaguna, Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, Sabtu (6/8). HUT ke-71 IBI tersebut mengusung tema ‘Perjalanan Panjang Profesi Bidan Mengawal Kesehatan Ibu dan Bayi untuk Mewujudkan Indonesia Unggul dan Indonesia Maju’. Sukhairi […]

  • Kangkangi LAHP Ombudsman, Gubernur Bakal Tolak Surat DPRD Terkait Penetapan Komisioner KPID Sumut

    Kangkangi LAHP Ombudsman, Gubernur Bakal Tolak Surat DPRD Terkait Penetapan Komisioner KPID Sumut

    • calendar_month Jumat, 29 Apr 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online)  – Kuasa hukum 8 Calon Komisioner KPID Sumut 2021-2024 Ranto Sibarani yakin Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menolak surat penetapan 7 nama komisioner KPID Sumut 2021-2024 yang kabarnya sudah disetujui dan diteken lima pimpinan DPRD Sumut. Ranto menyatakan Gubernur memiliki kewenangan menolak dan mengembalikan surat penetapan nama-nama terpilih dari DPRD jika mengacu pada […]

expand_less