Sabtu, 11 Apr 2026
light_mode

Dalih Biaya ” Administrasi” Dana BOS, Kepsek di Panyabungan Ngaku Setor 1 Juta. Manager BOS Disdik Madina Membantah

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Kamis, 9 Apr 2026
  • print Cetak

ilustrasi

MADINA|| Mandailing Online – Pengakuan mengejutkan dari sejumlah Kepala Sekolah di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Mereka diwajibkan membayar “biaya administrasi” kepada Manager Dana BOS Dinas Pendidikan Madina saat pencairan Dana Operasional Sekolah (BOS).

Pemotongan dana ini terjadi setiap kali pencairan, dengan jumlah yang bervariasi tergantung dana yang dicairkan.

” paling rendah yang kita setor itu Rp 1 juta rupiah, ya tergantung siswa nya. Yang nyetorkan kalau tidak Kepala Sekolah disuruh Operator sekolah ” kata Kepala sekolah yang minta namanya di rahasiakan.

Kepala Sekolah itu mengaku, dana yang masuk ke rekening memang sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam print out rekening koran resmi. Namun saat pencairan dana itu di minta pihak Manager Dana Bos Dinas Pendidikan Mandailing Natal secara berpariasi sesuai dengan banyaknya dana yang diterima sekolah dan ini berlaku setiap termen pencairan dana.

Manager Dana BOS Dinas Pendidikan Madina saat dikonfirmasi membantah pernyataan Kepala Sekolah tersebut. Ia mengaku tidak pernah melakukan pengutipan seperti yang dituduhkan.

” saya bantah itu, karena saya gapernah melakukan pengutipan itu meski dikatakan biaya Administrasi ” kata Isa Rangkuti

Pengutipan biaya oleh manajer dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau pihak Dinas Pendidikan saat pencairan dana BOS dengan dalih “biaya administrasi”, “biaya operasional pencairan”, atau sejenisnya adalah bentuk pungutan liar (pungli) dan penyelewengan dana BOS. Dana BOS disalurkan langsung ke rekening sekolah dan harus digunakan sepenuhnya untuk operasional pendidikan, bukan untuk pemotongan oleh pihak luar.

Dari data yang didapat ada lebih dari 400 sekolah SD dan SMP di Kabupaten Mandailing Natal. (*)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Guru di Siantar Pertanyakan Pencairan Dana Insentif dan Tunjangan Profesi

    Guru di Siantar Pertanyakan Pencairan Dana Insentif dan Tunjangan Profesi

    • calendar_month Minggu, 31 Jul 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PEMATANGSIANTAR : Hingga saat ini dana insentif dan tujangan profesi tahun anggaran 2011, belum ada diterima para guru di Kota Pematangsiantar. Harusnya triwulan pertama dan kedua (Januari-Juli), dana itu sudah dicairkan. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari Pemko Pematangsiantar, untuk segera membayarkan hak para guru yang telah mendapat sertifikasi tersebut. Untuk mempertanyakan kejelasan […]

  • PGRI Keluhkan Belum Meratanya Penyebaran Guru

    PGRI Keluhkan Belum Meratanya Penyebaran Guru

    • calendar_month Sabtu, 26 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Dr Sulistyo M.Pd mengatakan, penyebaran guru sampai saat ini masih belum merata terutama di daerah pedalaman, sehingga berdampak pada pemerataan kualitas pendidikan. “Memang kalau di perkotaan ataupun daerah padat, hal itu tidak terjadi. Tapi di pedesaan, pedalaman, daerah pinggiran hutan, dan pegunungan kenyataan kekurangan guru itu sangat terasa,” […]

  • 1,5 Juta Peserta Tes CPNS

    1,5 Juta Peserta Tes CPNS

    • calendar_month Selasa, 24 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Yang Lolos 65 Ribu Sebagian Wilayah Timur Tunda Pengumuman JAKARTA – Kendati pengumuman hasil tes kompetensi dasar (TKD) CPNS akan dilakukan serentak pada 24 Desember, namun sebagian wilayah timur Indonesia tidak bisa melaksanakannya. Rencananya diundur hingga pekan kedua Januari. “Ada beberapa daerah yang tidak bisa diumumkan hasil TKD-nya besok. Terutama di wilayah timur seperti Papua […]

  • 11 Ranperda Terkendala Perencanaan Prolegda

    11 Ranperda Terkendala Perencanaan Prolegda

    • calendar_month Kamis, 18 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Penundaan pembahasan 11 Ranperda oleh Badan Legislasi DPRD Mandailing Natal (Madina) tidak melulu berfaktor dana sekretariat DPRD Madina. Beberapa ranperda dari 11 Ranperda itu ada yang sangat krusial sehingga membutuhkan koordinasi mutlak dengan lembaga terkait di Jakarta. Sejatinya perencanaan pengajuan 11 harus dimatangkan sebelum pengesahan APBD 2013 agar tak terbentur anggaran […]

  • Bupati Nonaktif Madina dan Bawahannya Menangis

    Bupati Nonaktif Madina dan Bawahannya Menangis

    • calendar_month Kamis, 19 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 3Komentar

    Medan – Bupati Nonaktif Mandailing Natal (Madina) Muhammad Hidayat Batubara dan bawahannya, mantan Plt Kadis PU Madina Khairul Anwar Daulay menangis dalam sidang perkara dugaan suap pembangunan RSUD Panyabungan di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (18/12). Kedua pesakitan atau terdakwa perkara dugaan suap pembangunan RSUD Panyabungan ini, seolah-olah mengikuti terdakwa lain dalam perkara yang sama, Surung […]

  • Peran Strategis Kadin Madina Mendukung Upaya Pemkab Dalam Percepatan Pembangunan Madina

    Peran Strategis Kadin Madina Mendukung Upaya Pemkab Dalam Percepatan Pembangunan Madina

    • calendar_month Senin, 2 Apr 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Upaya percepatan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal tak melulu disandarkan pada pundak pemerintah daerah. Diperlukan dukungan dan peran serta keterlibatan dari berbagai kalangan. Peran masyarakat sangat urgen karena masing-masing elemen memiliki kemampuan khusus di bidangnya. Sehingga peranan khusus itu akan memberikan daya dukung yang kuat dalam memberhasilkan program-program yang dirancang pemerintah daerah. Peranan Kamar Dagang […]

expand_less