Dibutuhkan Konsorsium Pengusaha Daerah untuk Percepatan Ekonomi

Irwan Hamdani Daulay

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah, para kepala daerah di Indonesia perlu membentuk wadah berkumpulnya para pengusaha daerah.

“Wadahnya bisa sejenis konsorsium” ujar Irwan Hamdani Daulay, pelaku usaha di Madina, dalam satu keterangan pers diterima Mandailing Online, Ahad (5/4/2023).

Konsorsium ini diharapkan mampu memberikan sumbang saran, bantuan pembangunan, sumber daya manusia (SDM), penjaminan perbankan (avalist) maupun permodalan terhadap program-program pemerintah daerah yang tidak tertampung dalam APBD.

Konsorsium ini tentu didirikan oleh pengusaha yang sedang berinvestasi di daerah, baik perusahaan besar maupun UMKM dan didukung oleh Kadin, HIPMI maupun organisasi profesi yang bergerak dalam bisnis.

Gagasan ini, kata Irwan, dianggap penting di saat para kepala daerah sedang berusaha memulihkan perekonomian daerah dengan anggaran yang sangat minim, melambatnya investasi serta terganggunya daya beli masyarakat.

Bagi Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumut, yang saat ini memiliki banyak perusahaan berinvestasi baik pada sektor  perkebunan, pabrik minyak kelapa sawit (PMKS), pertambangan, usaha panas bumi, perdagangan maupun jasa sangat memungkinkan untuk membentuk konsorsium ini.

Banyak hal yang dapat dilakukan konsorsium itu nantinya, misalnya dukungan alat berat untuk pembukaan jalan dan pengerasan jalan desa-desa terilisolir, rehabilitasi sekolah-sekolah di daerah terpencil, bantuan pendidikan bagi kalangan miskin, bantuan bencana alam.

“Selain bantuan tersebut konsorsium pengusaha juga dapat memberikan sumbang saran dan dukungan SDM bagi percepatan pembangunan perekonomian daerah, baik berupa perencanaan, studi kelayakan maupun turut mempromosikan berbagai proposal investasi baik di dalam negeri maupun PMA (Penanaman Modal Asing),” kata pria yang saat ini menjabat Staf Khusus Bupati Madina.

Kosorsium pengusaha tersebut juga dapat memfasilitasi pendirian dan pengembangan usaha-usaha masyarakat terutama di sektor pertanian, peternakan dan perikanan, baik dalam bentuk pendampingan, avalist untuk pembiayaan perbankan maupun menjadi off taker terhadap produk-produk yang dihasilkan.

“Untuk mewujudakan ide ini Pemerintah Daerah perlu mengundang para pengusaha dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah, kendala-kendala yang dihadapi dan berikut solusi yang diprogramkan, tentu melihat luasnya ruang lingkup permasalahan yang dihadapi daerah dan suatu yang tidak mungkin hanya mengharapkan Pemerintah Daerah yang berjalan sendiri menyelesaikannya,” katanya.

Oleh karena itu, imbuh Irwan, kolaborasi dengan seluruh stakeholder terutama dengan para pengusaha menjadi keniscayaan.

Editor: Dahlan Batubara