Elizar Yahmid : Kesejatraan Nelayah di Pantai Barat Madina Hanya Dijanji Politik
- account_circle Muhammad Hanapi
- calendar_month Senin, 7 Okt 2024
- print Cetak
Kapal nelayan di Natal saat bersandar ( ist )
NATAL ( Mandailing Online ): Nelayan di wilayah Pantai Barat Kabupaten Mandailing Natal keluhkan tak adanya perhatian Pemerintah Daerah. Kesejahtraan seolah hanya pada saat janji politi saja. Meski TPI ( tempat pelelangan ikan ) telah ada, namun tidak serta merta membantu kesejahtraan nelayan. Harga ikan hasil tangkapan nelayan tetap saja dibawah sebab tidak adanya kontrol pemerintah daerah terhadap pengusaha dari luar daerah.
” perhatian terhadap nelayan jangan diwaktu Pemilihan Kepala Daerah saja, dengan memberikan iming-iming dan janji-janji tapi setelah terpilih perhatian terhadap kebutuhan mendasar nelayan tidak pernah diperhatikan,” kata Elizar Yahmid Senin 7/10/2024.
Ia menilai bahwa mereka hanya dijadilan bahan kampanye dan hanya dapat angan angan serta janji-janji saja tapi setelah terpilih tidak ada yang dipenuhi. “semua omong kosong, nelayan Pantai Barat tetap jauh dari kesejahteraan dan tidak pernah diperhatikan” Tegasnya
Kondisi nelayan di Pantai Barat ini sangat memprihatinkan, seharunya kata Elizar Yahmid Pemerintah memperhatikan harga ikan tangkapan nelayan, jangan sampai dikotak – katik orang dari Sumatera Barat.
Pemerintah kata Elizar Yahmid hanya memfasilitasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) namun tidak serta merta dengan kebutuhan mendasar nelayan untuk menjamin harga jual ikan tangkapan nelayan bertahan. seperti halnya yang terjadi pada Minggu (06/10/24) Harga jual ikan aso – aso hanya laku Rp 20.000′-/Kg, semestinya harga ikan itu Rp 40.000,-/Kg.
Nelayan Pantai Barat khususnya Kecamatan Natal kata Yahmid jauh dari kata menerima bantuan dari Pemkab Madina, kebutuhan mendasar nelayan di Pantai Barat Mandailing ialah bagaimana Pemerintah hadir dalam memberikan jaminan harga ikan agar tidak anjlok dan dipermainkan oleh tengkulak dari luar daerah.
Ia berharap di Pemerintahan yang baru nanti, nelayah pantai barat menjadi perhatian Pemkab Madina tanpa harus beralasan bahwa urusan nelayan tidak lagi menjadi wewenang Pemkab Madina fikri )
- Penulis: Muhammad Hanapi
