Fraksi Golkar : Bupati Harusnya Mencopot Tersangka Koruptor
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Rabu, 10 Feb 2016
- print Cetak
As Imran Khaitamy Daulay
PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Madina harusnya tak menjamin pejabat tersangka koruptor yang berakibat polisi tak bisa melakukan penahanan.
“Seharusnya bupati mencopot jabatan, bukan memberikan jaminan,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Mandailing Natal (Madina) As. Imran Khaitamy Daulah SH kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (9/2).
Itu dikatakan Imran terkait kegagalan Polres Madina menahan Kepala Dinas Perhubungan Madina, Harlan Batubara menyusul adanya surat bupati Madina bernomor 180/98/P-1/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 yang ditandatangani Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, dan surat Plt Sekretaris Daerah Madina Syafe’i Lubis nomor 180/196/P-1/2016 tanggal 2 Pebruari 2016 kepada Polres Madina yang meminta penangguhan penahanan terhadap pria tersangka kasus korupsi sebesar sekitar 1,7 milyar rupiah itu, serta surat jaminan An. Bupati Mandailing Natal yang ditandatangani oleh Sekda Madina No 180/188/P-I/2016.
“Kita terkejut dengan adanya surat jaminan bupati itu,” ujar Imran.
Menurut Imran, sikap bupati itu bertolakbelakang dengan pernyataan-pernyataan yang kerap disampiakan bupati di forum kegiatan bupati yang mengatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama, “hal tersebut juga disampaikan bupati pada waktu kunjungan kerja Kajatisu beberapa waktu yang lalu,” ungkap Imran.
“Bupati seharusnya memberikan efek jera kepada anggotanya di Pemkab Mandailing Natal ini, bukan malah memberikan jaminan, dan Bupati seharusnya mendukung kinerja Polres Madina dengan mendesak agar kasus ini diproses sampai ke akar-akarnya,” tegas Imran.
Alasan bupati bahwa Harlan masih diperlukan untuk pembangunan bandar udara Bukit Malintang dan pelabuhan di Kecamatan Batahan, masih banyak pejabat yang ada di lingkungan Pemkab Mandailing Natal ini yang bisa untuk melanjutkannya.
“Saya rasa itu adalah pertimbangan yang sangat keliru, bukan tidak mungkin masih ada PNS di lingkungan pemkab Madina yang mampu untuk melanjutkannya,” tegas Imran.
Peliput : Maradotang Pulungan
Editor : Dahlan Batubara
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
