Rabu, 14 Okt 2026
light_mode

8 Fraksi DPRD Sumut Setuju hak Interpelasi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 22 Agt 2011
  • print Cetak


Delapan dari sepuluh fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Utara menyetujui untuk mengajukan hak interpelasi terhadap sejumlah kebijakan Pelaksana Tugas Gubernur Gatot Pujo Nugroho.

Dalam rapat di DPRD Sumut di Medan, Senin, 22 Agustus 2011 delapan fraksi yang menyetujui interpelasi itu adalah Fraksi Partai Golkar, PDI Perjuangan, Hanura, Gerindra Bintang Reformasi, PPP, PAN, PDS, dan PPRN.

Adapun dua fraksi lain yakni Fraksi PKS menolak interpelasi karena tidak memiliki klausul dan alasan yang kuat, sedangkan Partai Demokrat mengusulkan agar interpelasi itu ditunda.

Sebelum penyampaian pandangan fraksi, dibacakan beberapa alasan usulan interpelasi yang digagas 16 anggota DPRD Sumut dari berbagai fraksi.

Alasan pertama adalah pemutasian 110 pejabat eselon tiga pada 10 Juni 2011 yang sebagian merupakan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) sejumlah proyek di lingkungan Pemprov Sumut.

Hal itu menyebabkan berbagai program yang telah dicanangkan berpotensi mengalami kegagalan dan menurunkan daya serap anggaran.

Kekhawatiran itu terbukti dari serapan anggaran yang hanya mencapai 23 persen hingga Juni 2011 dan dianggap sebagai prestasi terbaik di Pemprov Sumut.

Kebijakan mutasi itu juga dinilai melanggar PP 13 tahun 2002 tentang Syarat Pengangkatan Jabatan Struktural PNS karena banyak yang tidak memenuhi syarat berprestasi selama dua tahun dan memiliki kompetensi jabatan.

Tim pengusul mencontohkan adanya eselon tiga berpendidikan dokter hewan yang justru dimutasi di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Baperasda) Sumut.

Demikian juga dengan pengusulan calon Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut yang telah menjalan proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and profer test) di Kementerian Dalam Negeri.

Tim pengusul mempertanyakan kebijakan Gatot Pujo Nugroho yang kembali mengusulkan tiga nama baru sebagai Sekdaprov Sumut.

Usulan itu dibahas dan disampaikan 16 anggota DPRD Sumut yakni Yan Syahrin, Ferry Kaban, dan Abu Bokar Tambak (Fraksi Gerindra Bintang Reformasi), Marasal Hutasoit (Fraksi PDS), Sopar Siburian, Ramli, Tahan Panggabean dan Ahmad K Hasibuan (Fraksi Partai Demokrat).

Kemudian, Oloan Sitompul, Sony Firdaus, dan Roslynda Marpaung (Fraksi PPRN), Janter Sirait dan Mulkan Ritonga (Fraksi Golkar), Aduhot Simamora (Fraksi Hanura), Irwansyah Damanik (Fraksi Damanik), dan Alamsyah Hamdani (Fraksi PDI Perjuangan). (an)
Sumber : eksposnews.com

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • PDIP  Dukung Kajari Usut Kasus Korupsi Dinkes Madina

    PDIP Dukung Kajari Usut Kasus Korupsi Dinkes Madina

    • calendar_month Kamis, 9 Jun 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – PDI Perjuangan Mandailing Natal mendukung sepenuhnya langkah kejaksaan negeri yang akan melakukan pengusutan dan membongkar berbagai dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Mandailing Natal. Langkah Kejakasan Negeri Mandailing Natal (Madina) itu, menyusul adanya gerakan pengaduan Aliansi Rakyat Peduli Madina (ARPM) ke Kejaksaan Agung di Jakarta beberapa waktu lalu, dan kini pihak Kejaksaan […]

  • Atika dan Simpul Ekonomi Rakyat

    Atika dan Simpul Ekonomi Rakyat

    • calendar_month Selasa, 23 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Atika Azmi Utammi Nasution kian eksis menunjukkan jati diri sebagai kandidat pemimpin yang fokus pada penguatan ekonomi rakyat. Dia memperlihatkan suatu kekuatan daya dorong dari jiwa yang paling dalam untuk mengurai dilema sektor ril. Atika masuk ke sendi sendi dilema rakyat, menerobos fakta fakta kehidupan pelaku UKM dan petani. Mencari […]

  • Pegawai Honor Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati Madina

    Pegawai Honor Ucapkan Terimakasih Kepada Bupati Madina

    • calendar_month Senin, 25 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sejumlah pegawai honorer mengucapkan ribuan terimakasih kepada Bupati Madina, Ja’far Sukhairi Nasution menyusul perpanjangan SK Honorer dan TKS diteken hari ini. “Saya ucapkan terimakasih karena SK kami alhamdulillah sudah ditandatangani”, ujar Heri Gunawan kepada Mandailing Online di Panyabungan, Senin (25/4/2022). “Terimakasih kepada pak bupati dan bu wakil bupati Madina, kami akan […]

  • DCS Dapil 1 Hanura Madina

    DCS Dapil 1 Hanura Madina

    • calendar_month Selasa, 9 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014 Dapil 1 Hanura

  • Pemko Padangsidimpuan Gelar Kegiatan di Hotel

    Pemko Padangsidimpuan Gelar Kegiatan di Hotel

    • calendar_month Minggu, 14 Des 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Sidimpuan  – Surat Edaran (SE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang peraturan larangan rapat di hotel, tidak membuat surut Pemko Padangsidimpuan tetap melakukan kegiatan di hotel. Seperti halnya sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) digelar di Hotel Sitamiang, Jalan S.M Raja, Padangsidimpuan, Senin (8/12). Seminggu sebelumnya acara sosialisasi juga digelar Dinas Perizinan di […]

  • 38 Desa, 2 Kelurahan di Madina Tidak Terdaftar di Mendagri

    38 Desa, 2 Kelurahan di Madina Tidak Terdaftar di Mendagri

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 2Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sebanyak 38 desa dan 2 kelurahan pada 14 kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) belum terdaftar di Mendagri. Itu diketahui setelah keluarnya Keputusan KPU Nomor 630/Kpts/KPU/2013 dimana jumlah tertera hanya 364 desa/kelurahan di Madina yang seharusnya 404 desa/kelurahan. Ini bisa menganggu proses Pemilu 2014 mendatang, terutama bagi penyelengara pemilu. Keputusan KPU […]

expand_less