Minggu, 30 Agu 2026
light_mode

Ini Biang Kerok Rendahnya PAD Madina dari Sektor Pajak

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Jumat, 5 Jul 2024
  • print Cetak

Ahmad Yasir Lubis Kepala Badan Pendapatan Daerah ( Bapenda) Pemkab Madina ( ist)

MADINA – Mandailing Online : Pendapatan Asli Daerah atau PAD adalah penerimaan dari sumber sumber didalam wilayah suatu daerah tertentu yang dipungut berdasarkan Undang undang yang berlaku. Di Kabupaten Mandailing Natal ( Madina) Sumatera Utara, target PAD untuk tahun 2024 sendiri senilai Rp. 134.540 498.597,00 yang diperoleh dari berbagai sumber.

Sektor pajak menjadi salah satu biang kerok kerap tidak tercapainya target PAD di Madina.

Kepala Badan Pendapatan Pemkab Madina (Mapenda), Ahmad Yasir Lubis mengakui sumber PAD Madina yang sulit capai target dari sektor pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak mineral bukan logam (MBL) atau galian C, pajak hiburan dan pajak sarang burung walet.

” Biang kerok nya ya sektor pajak, cukup sulit mencapai target meskipun upaya pengutipan dilakukan lewat kerja ama dengan Kecamatan dan Desa, ” Jelas Yasir pada Mandailing Online kamis 4/7/2024.

Yasir mencontohkan sektor pajak dari pengelolaan sarang burung walet. Data yang diperoleh Bapenda ungkapnya ada 260an penangkaran sarang burung walet di Madina. Penangkaran itu tersebar di Kecamatan Sinunukan, Lingga Bayu, Natal, dan kota Panyabungan. Target nya sendiri sekitar Rp. 400.000.000

Kesulitan pajak dari sektor ini jelas Yasir, pemilik sarang burung walet tidak pernah mengungkapkan berapa produksi nya.

Secara runtut, kebijakan pemungutan perpajakan tertuang di UUUU dan Peraturan Daerah (Perda) No. 01 tahun 2022 tentang perpajakan. Sehingga pihaknya tetap melakukan penagihan.

“Aturan mengenai perpajakan dikenakan atas dasar usaha atau aktivitas usaha. ada jual beli yang dilakukan, Izinnya, subjek pajaknya sudah ada, dan objek nya bisa dikenakan pajak,” Jelas Yasir yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Parawisata Pemkab Madina.

Untuk keseluruhan taget PAD.Kaban Bapenda menjelaskan sampai dengan periode pertengahan tahun 2024 ini per tanggal 30 Juni 2024. Realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Madina telah mencapai 42,84% atau setara dengan Rp.65.894.031.453,87 dari target Rp.134.540 498.597.

Berkaca dari Tahun lalu, PAD Madina paling signifikan bersumber dari Perolehan dari hak atas tanah dan bangunan kemudia tak over lahan atau jual beli kelapa sawit di pantai barat yang capainya retribusinya mencapai 28 miliar. ( Nap/fikri)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pegawai Dishub Binjai Cekik Wartawan

    Pegawai Dishub Binjai Cekik Wartawan

    • calendar_month Jumat, 19 Nov 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BINJAI- Malam hari raya Idul Adha di Kota Binjai memang terlihat ramai, seluruh masyarakat berbondong-bondong mengendarai sepeda motor menuju pusat kota guna menyaksikan pawai takbir yang dilepas Wali Kota Binjai Idaham. Akibatnya, sejumlah ruas jalan di Kota Rambutan itu menjadi macat diantaranya, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Veteran, Jalan Kartini, Jalan Sultan Hasanuddin dan masih ada […]

  • Pergeseran Jabatan Terjadi, Eli Mahrani Lantik 6 Ketua PKK Baru

    Pergeseran Jabatan Terjadi, Eli Mahrani Lantik 6 Ketua PKK Baru

    • calendar_month Rabu, 18 Jan 2023
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pergeseran jabatan yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) turut berimbas pada posisi ketua PKK di beberapa kecamatan. Atas hal tersebut, Ketua TP PKK Madina Eli Mahrani melantik enam ketua PKK kecamatan. Keenam ketua PKK kecamatan yang baru dilantik adalah Emmy Kholidah sebagai ketua TP PKK Kecamatan Panyabungan, Rohima […]

  • Pemkab Madina Aneh, Panggil Wartawan Karena Berita Tambang Emas Ilegal Diduga Melibatkan Kades

    Pemkab Madina Aneh, Panggil Wartawan Karena Berita Tambang Emas Ilegal Diduga Melibatkan Kades

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA -Mandailing Online: Pemkab Madina mulai berlagak aneh, untuk memenuhi unsur pemeriksaan terhadap Kepala Desa Simpang Banyak dengan dugaan keterlibatan kegiatan Penambangan Tanpa Izin (PETI) lewat Inspektorat Madina memanggil wartawan untuk dimintai keterangan. Melalui surat nomor : 700/1185/Insp/2025 Tanggal 14 Agustus 2025, bersifat Penting, memanggil Sahren Hasibuan salah satu wartawan media online di Madina. hal […]

  • Pengguna jalan harapkan Pemda cepat atasi longsor di Simarrobu.

    Pengguna jalan harapkan Pemda cepat atasi longsor di Simarrobu.

    • calendar_month Sabtu, 20 Des 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    Kenderaan terjebak dalam longsor jalan di Desa Simarrobu Kec. Batang Natal. Pengguna  jalan mengharapkan Pemda agar cepat membersihkan material longsor yang tertimbun kejalan.(hol)  

  • Atika Minta Polisi Hentikan Tambang Ilegal di Sungai Batang Gadis, Kotanopan

    Atika Minta Polisi Hentikan Tambang Ilegal di Sungai Batang Gadis, Kotanopan

    • calendar_month Sabtu, 4 Des 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi Nasution menemui Kapolres membicarakan upaya penghentian tambang ilegal di pinggiran Sungai Batang Gadis kawasan Kotanopan. Atika menyatakan, dia dan bupati Madina, Ja’far Sukhairi Nasution tidak akan tinggal diam terhadap aktivitas ilegal itu. Persoalan alat berat di DAS Batang Gadis, Kecamatan Kotanopan tidak luput dari perhatian […]

  • DPRD Segera Paripurnakan Provinsi Sumteng

    DPRD Segera Paripurnakan Provinsi Sumteng

    • calendar_month Senin, 11 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam waktu dekat akan membawa usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara ke rapat paripurna. “Segera akan kita bawa ke rapat paripurna karena pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut) telah menerima kelengkapan berkas usulan pembentukan provinsi baru ini dari pihak pemrakarsa,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap di […]

expand_less