Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

Kasus Derman Gultom, Bupati Madina Akan Surati Dirjen Pemasyarakatan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Sabtu, 25 Sep 2021
  • print Cetak

 

Bupati Madina (kiri) hendak meng-upa-upa Rahman, disaksikan ketua DPRD Madina (kanan).

NATAL (Mandailing Online) – Bupati Madina, Jakfar Sukhairi Nasution berharap hukuman pidana dan pemecatan bagi Derman Gultom, pegawai Lapas Natal yang diduga menganiaya Said Rahman anak dibawah umur.

Harapan itu dinyatakan bupati menjawab wartawan usai menjenguk anak dibawah umur itu di rumah orangtuanya, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Natal, Sabtu (25/9/2021).

Sukhari mengutuk keras tindakan penganiayaan terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut.

“Ini tindakan biadab dan di luar batas. Kita percayakan kepada pihak berwajib untuk (menjalankan) proses hukum yang seadil-adilnya,” tutur Sukhairi.

Menurut dia, Derman Gultom tidak hanya pantas dihukum pidana atas perbuatannya, tetapi juga harus mendapat sanksi pemecatan sebagai pegawai Lapas Kelas II-B Natal.

“Pemerintah daerah akan membuat surat (permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan) agar pelaku tidak hanya mendapat hukuman (pidana), tetapi juga mendapat sanksi pemecatan,” tutur Sukhairi.

Menurut Sukhairi, perilaku Derman Gultom sangat berbahaya dan tidak bisa dibiarkan tanpa proses hukum. “Pemerintah akan mengawal proses hukum yang seadil-adilnya,” ujarnya.

Untuk pemulihan psikologis korban, Sukhairi telah meminta Komisi Perlindungan Anak (KPA), dokter, dan Camat Natal untuk melakukan pendampingan, khususnya untuk memulihkan trauma korban (trauma healing).

Sementara Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis yang ikut membesuk meminta keluarga dan masyarakat bersikap bijak dan tidak mudah terprovokasi atas kejadian tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sukhairi dan Erwin meng-upa-upa anak berusia 14 tahun itu agar kondisi mentalnya cepat pulih dari trauma.

Sukhairi dan Erwin juga memberi dukungan moril dan semangat kepada anak yang masih berstatus santri di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru itu.

Kunjungan ke rumah korban penganiayaan tersebut  merupakan rangkaian kunjungan kerja Bupati Madina  ke sejumlah tempat di wilayah Pantai Barat, Madina.

Editor: Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sihar Sitorus Reses di Madina

    Sihar Sitorus Reses di Madina

    • calendar_month Kamis, 5 Mar 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABYNGAN (Mandailing Online) – Anggota DPR RI Komisi XI, Sihar PH Sitorus melakukan resea di Kabupaten Mandailing Natal sejak Rabu hingga Kamis (4-5/3/2020). Kebutuhan infrastruktur, ekonomi dan sektor pariwisata menjadi bahasan penting antara Pemkab Mandailing Natal (Madina) dengan Sihar. Pertemuan pada Kamis di aula kantor bupati Madina, pihak Pemkab Madina menyampaikan paparan kebutuhan Madina dilanjutkan […]

  • Memaknai Pemangku Adat Dalam Kontekstualitas Mandailing (2-selesai)

    Memaknai Pemangku Adat Dalam Kontekstualitas Mandailing (2-selesai)

    • calendar_month Sabtu, 7 Mar 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Askolani Nasution Budayawan/Sutradara   Pemanfaatan tanah kerajaan di Mandailing, Saba Bolak misalnya, diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Sewa sawah tidak berbentuk satuan mata uang atau emas, tetapi berupa bagi hasil produksi. Selain itu, luas tanah Saba Bolak pun tidak lebih luas dari sawah penduduk desa. Saba Bolak diberikan kepada rakyat sebagai […]

  • Judi Togel Marak di Tapsel

    Judi Togel Marak di Tapsel

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tapsel, Judi togel kian marak di Kabupaten Tapanuli Selatan sehingga diperkirakan dapat meningkatkan tindak kriminal, merusak sendi keagamaan, hukum, dan tatanan hidup bahkan berpotensi menghancurkan generasi. Menyikapi hal tersebut sejumlah tokoh ulama yang tergabung dalam Badan Silahturahmi Pondok Pesantren se Kabupaten Tapanuli Selatan mendatangi DPRD setempat untuk mendesak agar memberantas togel yang kian mewabah hingga […]

  • C1-Hasil Tak Tersegel, TPS 1 di Sihepeng Jadi Catatan Kejadian Khusus Pilkada Madina

    C1-Hasil Tak Tersegel, TPS 1 di Sihepeng Jadi Catatan Kejadian Khusus Pilkada Madina

    • calendar_month Sabtu, 30 Nov 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA ( Mandailing Online ): Di TPS 1 Desa Sihepeng Satu,Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) ada catatan kejadian khusus dan atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati tahun 2024. Catata khusus itu adanya terdapat C-hasil tidak tersegel di TPS 001 desa sihepeng […]

  • Kawasan Pendidikan Disepakati Masyarakat Tembakau untuk Bebas Rokok

    Kawasan Pendidikan Disepakati Masyarakat Tembakau untuk Bebas Rokok

    • calendar_month Minggu, 21 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SEMARANG: Asosiasi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) menyepakati jika ada larangan merokok di kawasan tertentu, seperti lingkungan pendidikan dan kesehatan, namun harus diberlakukan secara adil. “Kami sepakat jika ada larangan semacam itu, seperti di kawasan sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Silakan diatur dalam regulasi yang adil dan berimbang,” kata Wakil Ketua Umum AMTI, Budidoyo, di Semarang, […]

  • Kasus Pemutusan Listrik di Gedung BPM Tak Harus Terjadi Jika Sekretariat Pemkab Madina Sinergis

    Kasus Pemutusan Listrik di Gedung BPM Tak Harus Terjadi Jika Sekretariat Pemkab Madina Sinergis

    • calendar_month Rabu, 19 Apr 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kasus pemutusan listrik di gedung Badan Pemberdayaan Masyarakat  Mandailing Natal (Madina) oleh PLN harusnya tak terjadi jika sekretariat Pemkab Madina mampu mengantisipasi. Pemutusan itu akibat BPM Madina belum membayar tagihan rekening listrik sejak Januari 2017. Itu sebagai dampak lambannya bupati melakukan pengukuhan atau pelantikan pejabat di instansi ini sejak berlakunya PP […]

expand_less