Sabtu, 7 Mar 2026
light_mode

Kontektualitas PKI di Mandailing

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 11 Okt 2021
  • print Cetak

Grafis

Catatan: Askolani Nasution
Budayawan

Di Tugu Perintis Kotanopan, ada tulisan tentang Pemberontakan Rakyat tahun 30-an. Tak banyak yang tahu kalau pemberontakan yang meluas di nyaris semua wilayah Hindia Belanda itu berkaitan dengan Pemberontakan Silungkang malam tahun baru 1927 di Sumatera Barat. Lalu menjalar ke berbagai wilayah, termasuk ke kawasan Mandailing.

Ada tiga kelompok perjuangan penting di Mandailing masa awal 30-an: Partindo yang berafiliasi ke Soekarno, Permi yang yang dimotori kelompok nasionalis Islam, dan PKI. Ketiganya mengusung isu kemerdekaan dengan ideologi yang berbeda. PKI misalnya mengusung jargon membubarkan pemerintahan kolonial di Indonesia.

Partindo basisnya di Hutapungkut. Permi basisnya di Pesantren Subulus Salam Sayurmaincat, dan PKI menyebar di wilayah Mandailing Julu dan Mandailing Godang.

PKI belum menonjolkan ideologi anti tuhan dalam bayangan kita, tetapi lebih kepada pola-pola perjuangannya, aksi massa, isu tentang kemiskinan dan penderitaan rakyat, dst. Partindo, Permi, dan PKI sama-sama luas pendukungnya.

Setelah Partindo dibubarkan, orang-orangnya beralih ke PNI, Permi masuk Masyumi. Dalam Pemilu 1955, PNI, Masyumi, dan PKI sama-sama menjadi peraih suara terbanyak. Tapi Masyumi mendominasi wilayah Mandailing. Ini menjadi persoalan baru.

Masyumi awalnya didukung NU dan Muhammadiyah. Lalu karena menjadi pemenang pemilu, Masyumi mendapat kue besar untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan di Mandailing. Namanya pejabat pemerintah, mereka tidak boleh pakai sarung.

Menjadi persoalan karena yang basic NU di Masyumi tidak mau menanggalkan sarung. Padahal mereka akan menjadi asisten wedana (camat), dan lain-lain. Karena itu semua jabatan pemerintahan didominasi oleh orang Muhammadiyah. Itu yang menguatkan keluarnya NU dari Masyumi dan membentuk partai sendiri.

Tahun 57, Masyumi mendukung PRRI di Mandailing. PKI mendukung pemerintahan pusat. Maka rivalitas antara Masyumi dan PKI makin meruncing. Ketika Pusat kemudian memadamkan pemberontakan tahun 1958 — masa itu disebut “margabung” di Mandailing — orang-orang Masyumi mulai tersingkir dari pemerintahan. Digantikan oleh PNI, NU, dan PKI.

Tahun 1958 sampai 1965, itu masa jaya PKI di Mandailing. Tokoh-tokoh PKI mendominasi berbagai akses ekonomi. Hutan misalnya, hak tebang kayu diserahkan kepada orang-orang PKI. PKI juga mendomasi pemerintahan desa. Bahkan tukang cukur pun didomonasi orang PKI. Sebaliknya, orang-orang masyumi mendapat perendahan yang luar biasa.

Askolani Nasution

Orang-orang Masyumi membangun kedekatan dengan tentera melalui Buterpera (Koramil). Karena TNI-AD memang menjadi lawan politik utama PKI, terutama faksi Jenderal Nasution.

Bagaimana selanjutnya orang-orang PKI dibantai di Mandailing? Ah, itu top secret.

 

Naskah: dicopy dari akun facebook Askolani II.

Judul artikel: Mandailing Online

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gempa Kuat Terasa di Padang

    Gempa Kuat Terasa di Padang

    • calendar_month Kamis, 7 Feb 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PADANG,(MO)- Gempa dengan kekuatan relatif besar, Kamis (7/2/2013) pagi, terasa di Kota Padang, Sumatera Barat. Guncangan gempa yang terjadi sekitar pukul 05.00 itu mengagetkan sebagian warga yang masih terlelap. Sebagian warga juga terlonjak dari tidurnya menyusul guncangan kuat tersebut. Selama sekitar setengah jam, sebagian warga memperbincangkan gempa tersebut sebelum kembali pada aktivitas masing-masing. Berdasarkan informasi […]

  • Pemkab Madina: Pendirian Tower di Madina Square Belum Ada Izin

    Pemkab Madina: Pendirian Tower di Madina Square Belum Ada Izin

    • calendar_month Rabu, 13 Agt 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mandailing Natal, Parlin Lubis menyatakan bahwa pendirian tower mini T-20 di atas salah satu ruko di kompleks Madina Square, Panyabungan belum memiliki izin. “Sampai sekarang ini tower tersebut belum memiliki izin, dan kita baru menerima permohonan izin mereka semalam, namun tidak kita proses akibat dari […]

  • Kapolda Copot Kapolres Siantar

    Kapolda Copot Kapolres Siantar

    • calendar_month Senin, 6 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Dilaporkan Siksa Wartawan Trans TV, AKBP Fatori Membantah Diusut Propam, Diancam Sanksi Kode Etika dan Pidana MEDAN- Sikap tak terpuji Kapolres Siantar AKBP Drs Fatori SIK membuat Kapoldasu Irjend Pol Oegroseno berang. Dampaknya tak tanggung-tangung, Fatori dicopot dari jabatannya lantaran diduga menganiaya Andi Siahaan (37), wartawan kontributor Trans TV di Pematang Siantar. ”Indikasi ada. Sekarang […]

  • 152 hakim nakal di Sumut dilaporkan

    152 hakim nakal di Sumut dilaporkan

    • calendar_month Rabu, 23 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Komisi Yudisial (KY) pada tahun 2013 sampai dengan triwulan ketiga (Januari-September) telah menerima 1664 laporan pelanggaran kode etik dan kehormatan hakim. Laporan terbanyak dugaan pelanggaran hakim berasal dari Jakarta, sebanyak 363 laporan. “Laporan yang masuk berjumlah 1644, dengan 5 daerah terbanyak adalah Jakarta 363 laporan, Jawa Timur 179 laporan, Sumatera Utara […]

  • Shooting Film “Senandung Willeam”

    • calendar_month Kamis, 23 Mei 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kru Tympanum Novem ketika melakukan shooting film “Senandung Willeam” atau lebih dikenal Willeam Iskandear di Desa Hutabangun Kecamatan Bukit Malintang. Film colosal yang mengangkat tokoh pendidikan Mandailing ini merupakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal.(Hol)

  • Revisi SK 44, Batas Hutan Madina Bakal Digaris Ulang

    Revisi SK 44, Batas Hutan Madina Bakal Digaris Ulang

    • calendar_month Rabu, 30 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemkab Mandailing Natal (Madina) mulai menyiapkan pemencangan batas sementara hutan di seluruh kawasan Madina. Upaya ini menjawab kungkungan SK 44 yang kontroversial. Itu terungkap dalam rapat dihadiri oleh Plt. Bupati Madina Dahlan Hasan, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) wilayah I Medan, Kadis Kehutanan Madina, BPN Madina, para camat, kepala desa […]

expand_less