Mengapa Bupati Madina Ngotot CPNS Putra Daerah?

PANABUNGAN (Mandailing Online) – Fakta yang diungkapkan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Informasi Publik (KIP) KemenPAN-RB, Herman Suryatman, Rabu, (10/6/2014) tentang sikap bupati Mandailing Natal (Madina) soal CPNS 2013 cukup tepat.

Herman Suryatman mengungkap kengototan Bupati Madina Dahlan Hasan untuk mengakomodir sebanyak mungkin putra asli daerah lulus tes CPNS 2013.

Bupati Madina memiliki sikap bahwa hasil seleksi CPNS 2013 sejatinya adalah putra putri daerah yang berdomisili di kawasan tempat kerjanya.

Dalam sebuah wawancara antara Mandailing Online dengan Plt. Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution beberapa waktu lalu di rumah dinas wakil bupati, Dahlan Hasan Nasution mengungkapkan sikapnya bahwa CPNS sejatinya putra daerah.

Bupati mencontohkan kasus kekurangan guru di kawasan desa pedalaman seperti Desa Batahan, Kecamatan Kotanopan. Kekurangan itu karena tak ada guru PNS di sekolah itu yang berasal dari desa setempat.

Banyak guru hanya bertahan sebentar di desa-desa jauh, akibatnya terjadi kekurangan guru dan yang merugi adalah generasi muda di desa itu.

Dalam konteks putra daerah ini, bukan CPNS dari luar kabupaten atau luar provinsi yang dimaksud bupati, tetapi dari desa lain yang jauh. Contohnya, meski berada dalam satu kecamatan CPNS dari Kelurahan Kotanopan belum tentu bertahan di Desa Batahan.

Pengertian maksud bupati ini adalah guru PNS di desa pedalaman harus guru yang berasal dari desa tersebut atau paling tidak desa tetangga agar tak ada niat pindah.

Trend perpindahan PNS dari kawasan pedesaan ke kota selama ini sangat merugikan daerah. Para bupati selama ini selalu dalam posisi sulit. Jika CPNS sudah memperoleh status PNS maka beberapa tahun kemudian akan bersusaha pindah ke tempat yang bagus.

Beking PNS yang pindah itu ada yang berstatus anggota DPRD, ada pejabat polisi, ada pejabat kejaksaan, ada pejabat kehakiman, ada juga tokoh Madina yang tinggal di Jakarta. Para beking ini akan menekan bupati supaya meloloskan permohonan pindah, dan bupati tak bisa menolak karena yang para beking adalah orang-orang berpengaruh yang mampu mengganggu stabilitas sosisl politik kabupaten.

Berdasar itu, bupati menyatakan bahwa sikapnya yang ngotot pada putra daerah bukan sebagai pola pikirnya yang sempit alias egoisme daerah, melainkan sebuah keinginan agar para PNS bisa bertahan dan dan memiliki tanggungjawab yang tinggi karena dia bertugas di kawasannya.

Editor: Dahlan Batubara