Pemkab Madina Raih UHC Award 2026
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Kamis, 26 Feb 2026
- print Cetak
JAKARTA (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menerima Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 Kategori Madya yang berlangsung di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/2/2026).
Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution. Selain Madina ada 31 provinsi dan 397 kabupaten/kota se-Indonesia yang turut diundang atas pencapaian serupa.
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada kepala daerah yang sukses memastikan lebih dari 98 persen masyarakat di wilayahnya mendapatkan jaminan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Atika Azmi menyampaikan keberhasilan ini merupakan buah sinergi yang kuat antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madina, BPJS Kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Menurut dia, capaian ini bukan sekadar mengejar angka statistik, melainkan bukti komitmen berkelanjutan dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil bagi seluruh warga Madina.
“UHC Award ini menjadi bukti nyata Pemkab Madina memiliki kepedulian tinggi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat. Kami memastikan alokasi anggaran yang kuat untuk mendaftarkan warga kurang mampu sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD,” ujar Atika di sela-sela acara.
Wakil bupati berharap komitmen tersebut terus terjaga sehingga manfaat program JKN benar-benar dirasakan oleh lapisan masyarakat terbawah.
“UHC Award 2026 ini bukan sekadar ajang apresiasi. Ini adalah instrumen strategis untuk mendorong komitmen dan sinergi Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan yang menyeluruh dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Mandailing Natal,” kata Atika.
Sementara pihak BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi Pemda dalam menjaga keberlangsungan UHC serta meningkatkan mutu layanan kesehatan secara optimal.
Acara penghargaan UHC Award 2026 terbagi dalam beberapa kategori. Penghargaan level Utama diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada 13 pemerintah daerah yang mencapai status UHC tertinggi. Sedangkan kategori Madya diserahkan oleh menteri terkait. (dab)
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
