Sabtu, 15 Agu 2026
light_mode

Terkait Smart Village, 2 Pejabat Pemkab Madina Tak Hadiri Panggilan Jaksa

  • account_circle Muhammad Hanapi
  • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
  • print Cetak

Kantor Kejaksaan Negeri Madina di jalan willem iskandar, Kelurahan dalan lidang, Kecamatan Panyabungan( ist )

PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) telah melakukan pemanggilan pertama terhadap 2 pejabat pemkab Madina terkait “Smart Village”, namun tidak dihadiri.

Demikian penjelasan Kajari Madina, Dr Muhammad Iqbal, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Herianto, SH kepada wartawan, Kamis (12/06/2025).

”mereka belum datang, kemaren jadwalnya dan akan kita panggil ulang,”pungkas Kasi Pidsus Kejari Madina, Herianto, SH singkat.

Menanggapi hal ini Aktifis Anti Korupsi Sumatera Utara (Sumut), Arief Tampubolon menyatakan jika panggilan ke 2 tidak juga datang, penyidik Kejari Madina sudah bisa jemput paksa selanjutnya.

“Artinya sudah bisa ditetapkan jadi tersangka dan ditahan,”tegas Arief

Lalu Presidium Mimbar Rakyat Anti Korupsi (MARAK) itu pun berpendapat tidak datangnya ke 2 pejabat pemkab Madina tersebut menunjukan itikat tidak baik untuk pemberantasan korupsi.

”Sejatinya, kedua pejabat tersebut harus kooperatif untuk kebenaran dalam dugaan kasus korupsi desa digital smart village kabupaten Madina ini,”tandasnya lagi.

Kemudian Alumni Lemhannas RI ini juga berharap Kejari Madina jangan lagi menunggu lama untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi desa digital smart village yang disinyalir merugikan miliaran rupiah ini.

“Selain ke 2 pejabat pemkab Madina, penyidik Kejari Madina juga harus memanggil pihak-pihak yang menikmati aliran uang korupsi tersebut,”ungkap Arief mengakhiri. (*)

  • Penulis: Muhammad Hanapi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peneliti YRKI: Ada Yang Salah Dalam Tata Kelola Desa

    Peneliti YRKI: Ada Yang Salah Dalam Tata Kelola Desa

    • calendar_month Sabtu, 16 Nov 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PADANGSIDIMPUAN (Mandailing Online) -Yayasan Rumah Konstitusi Indonesia (YRKI) kembali menyoroti perkembangan Desa setelah 5 tahun berlangsungnya pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peneliti YRKI, Agus Anwar Sipahutar, SH.I, MH menyebutkan bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya UU Desa tersebut adalah untuk memberdayakan agar menjadikan Desa itu menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, […]

  • Terisolir, Kaum Ibu Desa Batahan Hanya Dua kali Setahun Melihat Pasar

    Terisolir, Kaum Ibu Desa Batahan Hanya Dua kali Setahun Melihat Pasar

    • calendar_month Jumat, 9 Mei 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) – Berkunjung ke pasar Kotanopan bagi kaum ibu di Desa Batahan Kecamatan Kotanopan, Mandailing Natal (Madina) adalah kesempatan langka. Pasalnya angkutan umum hanya sekali dalam seminggu mesuk ke desa ini kaibat parahnya infrastruktur jalan. Perongkosan pun sangat mahal, 50.000 rupiah per orang. Ditengah kemiskinan, uang 50.000 adalah nilai yang sangat mahal sehingga […]

  • Sapa Saya Dengan “Menjuah-juah”

    Sapa Saya Dengan “Menjuah-juah”

    • calendar_month Selasa, 18 Feb 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Memantapkan Jati Diri Suku Karo   Kolom : Venessa Nde Ginting Terkadang tanpa kita sadari kita sendirilah yang mengajari suku-suku lain berfikir untuk menyapa kita dengan “horas” bukan dengan “mejuah-juah”. Teringat dulu ketika saya bekerja di luar negeri di salah satu perusahaan Jerman yang memang sangat bagus di Pulau Penang. Di sana saya banyak bertemu […]

  • 207 Pengaduan Dugaan Korupsi di Sumut Masuk ke KPK

    207 Pengaduan Dugaan Korupsi di Sumut Masuk ke KPK

    • calendar_month Senin, 29 Jul 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi serius catatan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyebut Sumatera Utara peringkat pertama provinsi terkorup di Indonesia. Pasalnya bukan saja catatan yang dirilis Fitra tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semata, namun lembaga antirasuah ini sendiri mencatat dari total 6.111 pengaduan masyarakat yang masuk sepanjang […]

  • PT Jaya Kontruksi “Prank” Keluarga Korban Bobokan Saluran Drainase Jalan Kota Panyabungan

    PT Jaya Kontruksi “Prank” Keluarga Korban Bobokan Saluran Drainase Jalan Kota Panyabungan

    • calendar_month Kamis, 5 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN( Mandailing Online )– masih ingat kasus Aini Safitri ( 12 th ) yang jatuh di bobokan lubang saluran drainase pasar lama Panyabungan, Mandailing Natal ( Madina ) yang dikerjakan oleh PT Jaya Kontruksi ( Jakon ) yang membuat ianya dirawat di RSUD Panyabungan karena luka luka pada pekan lewat. Ternyata kabarnya saat ini perusahaan […]

  • DPRD Segera Paripurnakan Provinsi Sumteng

    DPRD Segera Paripurnakan Provinsi Sumteng

    • calendar_month Senin, 11 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam waktu dekat akan membawa usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara ke rapat paripurna. “Segera akan kita bawa ke rapat paripurna karena pimpinan DPRD Sumatera Utara (Sumut) telah menerima kelengkapan berkas usulan pembentukan provinsi baru ini dari pihak pemrakarsa,” ujar Wakil Ketua DPRD Sumut Kamaluddin Harahap di […]

expand_less