Rabu, 2 Sep 2026
light_mode

32 kabupaten/kota dimintakan ikut PNS masuk BPJS

  • account_circle Redaksi Abdul Holik
  • calendar_month Kamis, 20 Mar 2014
  • print Cetak

MEDAN –  Sekdaprosu Nurdin Lubis mengimbau kepada 32 kabupaten/kota se-Sumut untuk mengikutkan seluruh PNS-nya masuk program BPJS-Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Pemprovsu segera mendaftarkan 11.863 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprovsu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bukan kalangan PNS saja, Pemprovsu juga mengharuskan non PNS seperti anggota DPRD, tenaga honorer, dan para pekerja outsourching atau pihak-pihak yang menerima gaji dari pemerintah  diikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Sekdaprovsu mengatakan, sudah menjadi tanggungjawab dan kewajiban pemerintah untuk  memberikan jaminan kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan kepada para PNS.  Untuk pembayaran iuran bulanan BPJS Ketenagakerjaan akan ditanggung di APBD Pemprovsu.

“Mengenai iuran, menjadi kewajiban pemerintah membayar PNS, sesuai Peraturan Presiden No. 109 tahun 2013 tentang penahapan kepesertaan jaminan sosial. PNS diwajibkan ikut masuk program  jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sementara, untuk non PNS wajib disertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua,” jelasnya.

Dia mengatakan, untuk mewujudkan kepesertaan PNS masuk sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan harus dibuat dulu payung hukumnya,yakni MoU antara Pemprovsu dengan BPJS Ketenagakerjaan Sumut.

Demikian juga dengan kabupaten/kota di Sumut harus melakukan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Itu nanti kita rencanakan MoU-nya dilakukan secara bersama-sama di Bina Graha Medan, terkecuali Kabupaten Simalungun. Sebab Simalungun sudah terlebih dahulu mendaftarkan PNS-nya masuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.  Kita memberikan apresiasi kepada Bupati Simalungun JR Saragih. Tapi yang 32 kabupaten/kota lagi belum, tentu tugas kita untuk menghimbau dan mendorong 32 kabupaten/kota agar mendaftarkan PNS-nya masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.(wasp)

  • Penulis: Redaksi Abdul Holik

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pembangkit Besar PLN Beroperasi Awal Desember

    Pembangkit Besar PLN Beroperasi Awal Desember

    • calendar_month Selasa, 26 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sibolga – Pada awal Desember 2013, sejumlah pembangkit listrik berkapasitas besar milik PT PLN di Wilayah Sumbagut ditargetkan sudah beroperasi setelah menjalani masa pemeliharaan, hingga mengakibatkan terjadinya defisit listrik kurun waktu terakhir. “Pemeliharaan terhadap mesin pembangkit diperkirakan sudah selesai pada akhir Nopember 2013, ditambah pengoperasian mesin pembangkit listrik hasil sewaan PLN yang ditempatkan di sejumlah […]

  • Kinerja Polisi Sumut Memprihatinkan

    Kinerja Polisi Sumut Memprihatinkan

    • calendar_month Minggu, 26 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Banyaknya kasus kekerasan dan perampokan di Sumatera Utara akhir-akhir ini, dinilai akibat kelalaian dan melemahnya kinerja Kepolisian Sumut. Hal itu disampaikan Ketua Keluarga Besar Mahasiswa Mandailing Natal (KB Mahsiswa Madina) Musliadi Nasution SPdI melalui telepon, Ahad (26/09/2010). Dikatakan, pihaknya sangat prihatin melihat kinerja Kepolisian Sumut karena masih banyak kasus yang belum bisa dituntaskan yang terjadi […]

  • Bupati Madina Dilaporkan ke Mabes Polri

    Bupati Madina Dilaporkan ke Mabes Polri

    • calendar_month Jumat, 2 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution resmi dilaporkan ke Mabes Polri, Kamis (1/10) terkait dugaan penggelapan uang warga. “Hari ini tepat 1 Oktober 2015, saya selaku kuasa hukum dari bapak H.Tajuddin Pardosi telah secara resmi melaporkan Dahlan Hasan Nasution (bupati Madina) ke Bareskrim Mabes Polri,” kata Razman Arief Nasution kepada wartawan melalui […]

  • Panyabungan Ibu Kota Kabupaten (3-habis)

    Panyabungan Ibu Kota Kabupaten (3-habis)

    • calendar_month Jumat, 16 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Terbuka dan Egaliter Oleh: Basyral Hamidi Harahap Sejarahwan Mandailing Land Hunter Istilah land hunter, pemburu tanah, yang ditulis oleh DR. Michel Van Langenberg dalam North Sumatra Under the Dutch Colonial Rule: Asfects of Structural Change yang dimuat dalam Review of Indonesian and Malaysian Affairs, vol.II no.1-2, 1997, dikutip oleh Prof. Dr. Usman Pelly dalam […]

  • DPR RI Mulai Godok Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing

    DPR RI Mulai Godok Pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing

    • calendar_month Jumat, 4 Okt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 4Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPR RI mulai menggodok pembahasan pembentukan Kabupaten Pantai Barat Mandailing, pemekaran dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Kepastian itu diketahui setelah Badan Legislasi DPR RI mengeluarkan surat perihal permintaan kepada fraksi-fraksi DPR RI untuk menjadi anggota Panja RUU tentang pembentukan Daerah Otonom Baru yang agendanya termasuk pemekaran Kabupaten Madina. “Ini merupakan perkembangan […]

  • KPU Madina Rampungkan Pemindaian Data

    KPU Madina Rampungkan Pemindaian Data

    • calendar_month Jumat, 11 Des 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – KPU Mandailing Natal sudah merampungkan proses pemindaian Formulir C1 (sertifikasi hasil pemungutan suara di tingkat TPS) Pilkada Madina, sore tadi, Jum,at (11/12). Perampungan itu mencapai 100 persen di seluruh TPS di Mandailing Natal (Madina) yang berjumlah total 908 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh kecamatan. Operator Situng KPU Madina, Beny Aswin […]

expand_less