Bupati Diminta Evaluasi Kinerja SKPD
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Jumat, 27 Jul 2012
- print Cetak
PANYABUNGAN (MO) – Bupati Madina Hidayat Batubara dan Wakil Bupati Dahlan Hasan Nasution didesak sesegera mungkin melakukan evaluasi kinerja para pimpinan SKPD.
Terutama pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah ) yang kinerja tidak mendukung langkah dan kebijakan yang telah dibuat oleh bupati dalam mengisi pembangunan lima tahun ke depan.
Sekretaris Komisi I DPRD Mandailing Natal (Madina), Iskandar Hasibuan kepada wartawan, Jum’at (27/7) mengungkapkan banyak pimpinan SKPD rendah kinerja sehingga di lapangan banyak ditemukan kejanggalan dan kelemahan penanganan oleh pemerintah daerah.
“Kita melihat secara langsung dilapangan terkait dengan langkah-langkah yang dibuat oleh SKPD, khususnya masalah pendidikan, PUD, BLK, Dinas Perindag Koperasi dan Pasar serta instansi lainnya perlu mendapat perhatian khusus bupati,” ungkapnya.
Dikatakannya, baru-baru ini Komisi I DPRD Madina dalam pengawasan mendadak di lapangan, menemukan kejanggalan-kejanggalan yang sangat menyentuh hati anggota Komisi I.
“Contoh, persoalan anggaran Bantuan Siswa Miskin, BOS, DAK, ternyata kurang dibina dan diawasi oleh Dinas Pendidikan. Akibatnya, warga menimpakan keslahan kepada Bupati Hidayat Batubara,” bebernya.
“Makanya ada harapan agar bupati secepatnya melakukan evaluasi, artinya segera melakukan penggantian pimpinan SKPD jika tidak mampu membantu kebijakan pemerintah,” imbuhnya.
Selain itu, Komisi 1 DPRD Madina juga menerima banyak keluhan dari para kepala sekolah yang merasa diperas oleh pejabat di Dinas Pendidikan terkait kebijakan mutasi jabatan kepala sekolah baru baru ini.
“Beberapa kepala sekolah dari Panyabungan, Batang Natal mengadukan ke Komisi I, mengaku terpaksa memberikan uang puluhan juta. Dan bukti yang paling konkrit adalah staf Dikdas mengembalikan uang ke salah satu PNS di lingkungan Disdik Madina karena tidak jadi dilantik,” ungkap politisi PDI Perjuangan itu.
Terkait itulah, Iskandar melihat sangat wajar jika bupati segera melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap beberapa pimpinan SKPD yang dinilai tidak mampu menjabarkan visi dan misi bupati. (mar)
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
