Minggu, 30 Agu 2026
light_mode

Ratusan Pejabat Batam Lapor Kekayaan kepada KPK

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 9 Des 2010
  • print Cetak


.BATAM : Ratusan orang pejabat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau melaporkan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Rabu 8 Desember 2010.

“Pelaporan harta kekayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan para penyelenggara negara dalam mengisi LHKPN agar dapat terpantau,” kata Wahyudi dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan setiap penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN yakni pejabat yang menyandang jabatan dan fungsi strategis serta dimungkinkan berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Tidak ada batasan pangkat bagi pejabat yang wajib melaporkan harta kekayaannya, kata dia.

Pelaporan LHKPN dilakukan dengan cara mengisi formulir.

Formulir itu terbagi menjadi dua yakni form A bagi para pejabat yang baru pertama kali melaporkan harta kekayaan dan form B bagi pejabat yang akan melakukan perubahan laporan dikarenakan promosi, mutasi maupun purnadinas.

Pelaporan itu akan diverifikasi oleh KPK dan hasilnya dapat diakses melalui situs resmi milik KPK.

Mardi Candra, hakim Pengadilan Agama Kota Batam yang ikut melaporkan harta kekayaannya mengatakan kewajiban pelaporan merupakan ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh Undang-undang.

“Supaya dapat dikontrol dan diawasi kekayaan para pejabat negara,” kata dia.

Dia mengaku isian laporan yang disampaikan sesuai dengan harta kekayaan riil yang dimilikinya.

Sebagai pejabat di lembaga yang bergerak di penegakan hukum dia mengatakan pelaporan harta kekayaan cukup efektif untuk menekan perilaku korupsi para pejabat.

Selain dirinya, pejabat yang melaporkan harta kekayaannya berasal dari lembaga lain seperti Pemkot Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Polresta Barelang, Pengadilan Negeri, Badan Pertanahan Nasional Kota Batam dan Kantor Pelayanan Pajak Batam.(an)
Sumber : EksposNews

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemkab Madina Optimis Target PAD 700 Juta Sektor Perizinan Terpenuhi

    Pemkab Madina Optimis Target PAD 700 Juta Sektor Perizinan Terpenuhi

    • calendar_month Jumat, 29 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tahun 2016 ini Bagian Perekonomian Pemkab Mandailing Natal memiliki target PAD sebesar 700 juta rupiah dari sektor perizinan HO. Pihak Bagian Perekonomian optimis mampu memenuhi target itu. Sebab, berdasar pengalamannya tahun 2015,  Bagian Perekonomian justru merealisasikannya sebesar 109 % dari target Rp.700 juta. Meski begitu, Pihak Bagian Perekonomian tetap secara rutin […]

  • Masyarakat Sambut dengan Gembira Hewan Kurban Ikanas

    Masyarakat Sambut dengan Gembira Hewan Kurban Ikanas

    • calendar_month Minggu, 10 Jul 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Masyarakat beberapa desa menyambut gembira dan haru hewan kurban dari Ikatan Keluarga Nasution (Ikanas) yang disembelih pada Minggu (10/7). Proses penyembelihan ini pun turut disaksikan oleh pengurus DPC Ikanas Khusus Mandailing Natal yang ditunjuk oleh panitia sebagai tim monitoring. Hal ini, kata Ketua Harian DPC Khusus Ikanas Mukhtar Nasution yang memonitor […]

  • NII Juga Rambah PNS, di Sumut Belum Ditemukan

    NII Juga Rambah PNS, di Sumut Belum Ditemukan

    • calendar_month Sabtu, 30 Apr 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA- Seluruh gubernur, bupati dan wali kota hingga camat diminta untuk mengawasi gerak-gerik para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan masing-masing, jangan sampai terpengaruh ajaran kelompok radikal Negara Islam Indonesia (NII). Perintah Mendagri, Gamawan Fauzi ini menyusul pernyataan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah yang mengaku mendapat laporan adanya anggota NII yang menjadi PNS. “Kita sudah […]

  • Oww.. Ternyata Ini Modus DPRD Rajin Kunker ke Luar Daerah

    Oww.. Ternyata Ini Modus DPRD Rajin Kunker ke Luar Daerah

    • calendar_month Senin, 12 Okt 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Tak berlebihan jika rombongan DPRD kota maupun daerah sering mendatangi kementerian atau lembaga. Sebab, dari kunjungan kerja itu, mereka bisa mendapatakn tambahan pemasukan. “Ya memang rata-rata anggota DPRD 70-80 persen waktunya ada di luar daerah. Padahal harusnya mereka kan mengabdi di daerahnya. Bisa kunker tapi porsinya cukup 40 persen saja,” kata Bambang Riyanto, […]

  • Kasus Sibanggor, DPR Lebih Resfon Dibanding DPRD Madina

    Kasus Sibanggor, DPR Lebih Resfon Dibanding DPRD Madina

    • calendar_month Rabu, 3 Feb 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPR RI lebih resfon dibanding DPRD Mandailing Natal terkait kasus keracunan warga Sibanggor menewaskan 5 orang di lokasi PT SMGP. Buktinya, hingga kini pihak DPRD Mandailing Natal belum melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan manajemen PT SMGP. Sementara Komisi VII DPR RI hari ini, Rabu (3/2/2020) telah melakukan RDP dengan memanggil […]

  • 35 Imigran Gelap Asal Srilanka Terdampar di Mandailing Natal

    35 Imigran Gelap Asal Srilanka Terdampar di Mandailing Natal

    • calendar_month Senin, 19 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA, (MO)- Akibat mengalami kerusakan kapal di tengah laut, 35 orang imigran gelap asal Srilanka tujuan Australia terdampar di Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Para imigran tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan tradisional di Kecamatan Natal. Ketika itu kapal motor mereka tengah terombang-ambing di Laut Selat India. Para nelayan tradisional berusaha menolong dengan menarik kapal […]

expand_less