Pemkab Madina Diharapkan Proaktif Kembangkan E-Government

Muhammad Rizki Lubis

PANYABUNGAN ( Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal diharapkan lebih proaktif mengembangkan E-government di lingkungan pemerintah daerah.

Harapan itu terkait adanya rencana pembentukan Dinas Kominfo sebagai bagian dari Suorta yang baru, sehingga kinerja Dinas Kominfo nantinya akan bisa lebih maksimal.

Demikian disampaikan praktisi IT di Mandailing Natal, Muhammad Rizki Lubis kepada Mandailing Online, Jum’at (2//9).

Dikatakannya, sistem E-Government adalah salah satu upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat di dalam mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.

“Suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK, e-Government juga dapat diaplikasikan pada lingkungan yudikatif, atau administrasi publik sehingga nantinya efesiensi internal didalam pelayanan publik dapat ditingkatkan, “ ujarnya.

Rizki menjelaskan, mengingat E-Government merupakan urusan bersama seluruh SKPD di dalam melaksanakan implementasi, perlu dilakukan perencanaan yang komprehensif dan melibatkan seluruh komponen Pemerintah Daerah, sehingga nanti pelayanan system yang menjangkau ke seluruh tatakelola / birokrasi pemerintahan ini akan terlibat langsung di dalam pengimplementasinya. Sehingga tujuan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menjadi Good Governance (tata laksana pemerintahan yang baik) menjadi lebih nyata dan efektif.

“Tujuan dari implementasi pengembangan e-Government adalah untuk memudahkan warga untuk mendapatkan pelayanan publik dan berinteraksi dengan Pemerintah Daerah; memperbaiki kepekaan dan respon Pemerintah Daerah terhadap kebutuhan warga; meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan” sebut Riski.

Salah Satu penggunaan E-Government menurut Rizki, adalah memaksimalkan program e-KTP dengan membuat setiap kantor Camat bisa mencetak dan mengeluarkan e-KTP. Sehingga orang yang membutuhkan di seluruh wilayah Mandailing Natal terutama daerah pelosok tidak harus ke Panyabungan (ibukota kabupaten) yang menimbulkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga membebani masyarakat untuk tertib administrasi.

Peliput  : Dahlan Batubara