Dahlan Hasan, Pembangunan Madina dan Sinergitas Pusat Daerah (bagian 1)

Catatan : Dahlan Batubara

Otonomi Daerah menuntut setiap kepala daerah untuk lebih visioner dan gesit serta inovatif dalam menggenjot laju pembangunan daerah.

Di sisi lain, memajukan sektor-sektor penting di daerah serta upaya memakmurkan penduduk bukan perkara mudah. Itu membutuhkan kemauan luar biasa dari pemimpin suatu daerah.

Dan, semua orang pasti satu pemahaman bahwa pembangunan Kabupaten Mandailing Natal itu harus dikebut. Bahkan perlu lompatan. Agar terget-target menuju kemajuan di sektor-sektor strategis dapat diraih.

Tetapi, semua itu membutuhkan kerja keras, kecerdasan, membutuhkan tim dari berbagai lini, berbagai kekuatan.

Mengebut pembangunan pun tak bisa jika hanya bergantung pada APBD, butuh dukungan APBN.

Lebih dari itu, sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menjadi urgen karena dalam strategi percepatan pembangunan daerah membutuhkan kebijakan yang integratif antara pusat dan daerah.

Oleh karena itu, lobi-lobi yang dilakukan Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution dalam beberapa tahun terakhir kepada pemerintah pusat harus dijempoli sebagai upaya bupati memupuk sinergitas pusat dan daerah tersebut.

Harus juga dipahami bahwa lobi-lobi taklah semudah hanya bertemu saja, lalu sorongkan proposal. Tetapi lobi membutuhkan strategi, kecerdasan dan kelincahan dari seorang bupati.

Sebab, sinergitas Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat merupakan kemustian dalam rangka percepatan pertumbuhan pembangunan daerah.

Urgensi sinergitas itu dalam bentuk komunikasi dan koordinasi yang kontiniu, terarah dan terukur. Sehingga pemerintah pusat mampu lebih memahami kondisi dan kebutuhan daerah.

Banyaknya ragam kebutuhan daerah adalah suatu tantangan. Dan itu memerlukan jawaban-jawaban berupa langkah konkrit dan ketajaman visi serta sinergitas antara daerah dan pusat yang bersifat kordinatif, kumulatif dan solutif.

Tak dapat disangkal bahwa dalam 30 tahun terakhir ditengarai pembangunan ekonomi Indonesia tertinggal akibat lemahnya pembangunan berbagai lini secara nasional terutama di daerah.

Kondisi ini memimbulkan kesadaran di kalangan pemerintah, pakar ekonomi hingga Bank Indonesia yang melihat perlunya peningkatan intensitas hubungan sinergi pusat daerah.

Berdasar itu, langkah-langkah yang ditempuh Bupati Mandailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Nasution selama ini dalam penguatan kordinasi dengan pemerintah pusat patut dilihat sebagai sebuah prestasi memupuk intensitas pemahaman pemerintah Indonesia terhadap akumulasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal.

Berkat lobi-lobi pantang lelah yang dilakukan Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution itu, pemerintah pusat sudah kian memahami dan mengetahui secara detail kondisi dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal serta gambaran solusinya.

Alhasil, dalam beberapa tahun terkahir, Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution telah meletakkan fondasi-fondasi pembanguan strategis sebagai upaya percepatan pembangunan daerah. Mulai dari sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, ekonomi hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Di sisi infrastruktur, lobi-lobi yang kontiniu dilakukan bupati Dahlan Hasan Nasution kepada Pemerintah Pusat serta Menteri Perhubungan telah menghasilkan Memorandum of Understading (MoU) pembangunan Bandara Abdul Haris Nasution atau populernya Bandara Bukit Malintang tahun ini.

Tahun 2020 ini pembangunan runway bandara ini akan dimulai. Proses tender diperkirakan akan berlangsung Januari-Pebruari 2020.

Sedangkan kontiniu pembangunan pelabuhan laut Palimbungan di Batahan terus dikejar, termasuk infrastruktur jalan menuju Palimbungan.

Kebutuhan bandar udara, pelabuhan laut dan jalan jembatan merupakan dua jenis infrastruktur yang menjadi daya dorong pertumbuhan ekonomi Mandailing Natal.

Infrastruktur adalah aspek vital dalam akselerasi pembangunan daerah. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi.

Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi dan energi.

Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Sektor infrastruktur ini juga menjadi satu poin syarat bagi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) di Batahan yang dirancang Pemerintah Pusat dan Pemkab Mandailing Natal.

KEK sebagai buah hasil lobi bupati kepada Pemerintah Pusat itu diharapkan akan menjadi satu titik kekuatan lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah yang bukan saja akan menyerap hasil-hasil perkebunan petani untuk bahan baku industri tetapi juga akan menyerap banyak tenaga kerja di kawasan KEK.

Merangsang pertumbuhan perkebunan, pertanian, peternakan hingga perikanan yang menjadi mata usaha mayoritas penduduk Madina juga menghendaki dukungan infrastruktur.

Komoditas kopi (Mandeling Coffee) yang sejatinya menjadi satu dari beberapa komoditas andalan primadona perkebunan Madina pun harus dilihat membutuhkan infrastruktur karena menyangkut pasaran ekspor.

Telah banyak transaksi ekspor kopi Mandailing di luar Madina luput dari jangkauan kita.

Salah satu contoh adalah Sun Woo Corporation dari Korea Selatan menggunakan merek Arabica Coffee Mandheling di negaranya.

Sun Woo melakukan kontrak dagang dengan PT. Santama Arta Nami dari Medan, Sumatera Utara, untuk pembelian Kopi Arabika Mandailing sebesar US$1 juta untuk jangka 2016 hingga 2019.

Transaksi Sun Woo ini harus kita lihat betapa pentingnya kehadiran bandara Bukit Malintang dan pelabuhan Palimbungan hingga KEK di Madina.

Kehadiran pelabuhan, bandara, jalan hingga KEK ini akan kian urgen di tahun tahun mendatang mengingat kampanye “Mengembalikan Kejayaan Kopi Mandailing” yang digulirkan bupati mulai terasa geliatnya dimana di berbagai kawasan animo bertanam kopi kian menunjukkan fakta meningkat.

Bahkan bupati telah berhasil melobi Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal planologi bagi pengembalian kejayaan Kopi Mandailing untuk Madina seluas lebih kurang 60 ribu hektar.

Dalam kaitan itu semua, bupati memiliki fikiran bahwa penyegeraan pembangunan bandara Bukit Malintang serta penuntasan pembangunan pelabuhan Palimbungan menjadi keharusan. (Bersambung)