Dinasti dan Aji Mumpung Politik Demokrasi Kapitalis

Oleh : Nahdoh Fikriyyah Islam
Dosen dan Pengamat Politik

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan akhirnya angkat bicara soal pemberian “tiket” kepada putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Walikota (Pilwalkot) Solo yang disebut-sebut bagian dari dinasti politik. Pencalonan Gibran telah melalui proses politik elektoral sejak di internal PDI Perjuangan dan akan bertarung pada Desember mendatang. Karena itu, majunya Gibran di Pilkada 2020 bukan bagian dari praktik dinasti politik.

Demikian ditegaskan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah dalam keterangannya mengurai, politik dinasti itu berbeda merupakan politik regenerasi kekuasaan yang dilangsungkan turun-temurun tanpa melalui proses politik elektoral dan pemilu sesuai aturan yang berlaku. Dalam penjelasannya Basarah memastikan bahwa proses politik itu telah dilalui oleh Gibran sejak ikut kontestasi Pilkada Solo hingga mendapat tiket Pilkada Solo dari PDI Perjuangan. (gelora.co. 20/07/2020)

Nama Gibran Rakabuming alias Putra Presiden Jokowi sebenarnya jauh – jauh hari telah disebut-sebut sebagai calon kandidat penguasa masa depan. Dan nama Gibran dibincangkan dalam nominasi calon pemimpin daerah yaitu Solo. Kota yang pernah membuat nama Sang Ayah naik daun dan terkenal sebelum maju ke jenjang karir politik nasional. Tidak berbeda dengan Sang Ayah, Gibran ternyata juga diusung oleh partai PDIP, partai yang membuat nama Jokowi melambung ke kursi RI 1.

Kini, Gibran ingin mencoba keberuntungan yang sama dan menapaki jejak Jokowi. Apakah langkah Gibran tersebut salah dalam kacamata politik? Lalu, apa yang melatarbelakangi Gibran semakin percaya untuk maju ke gelanggang politik? Untuk menjawab teka-teki ini memang tidak mudah. Namun beberapa uraian analisis berikut dapat membantu memberikan jawabannya.

Pertama, Gibran adalah anak penguasa nomor satu di negeri ini. Tentu kehadirannya dalam panggung politik akan terus menjadi sorotan. Sebab, Gibran maupun beberapa saudaranya yang lain pernah dikabarkan tidak tertarik dengan dunia politik. Bahkan Sang Ayah, yaitu Presiden Jokowi sendiri juga mengatakan hal senada. Tetapi saat Pilkada tahun ini, ucapan tersebut berbalik arah. Nama Gibran justru naik ke permukaan.

Kedua, partai PDI- P mengusung Gibran tentunya tidak sembarangan. Partai PDIP telah melihat elektabilitas nama keluarga Jokowi di Solo masih dihargai. Sehingga PDIP kemungkinan merasa akan kembali meraih kemenangan di Solo sebagaimana meraih kemenangan di Pemilu Presiden. Syahwat kekuasaan yang diinginkan partai ini sangatlah kental dan selalu ditonjolkan dengan rasa bangga. Ditambah PDIP sebagai partai penguasa dan pemenang pemilu.

Ketiga, meskipun banyak yang menyangkal khususnya partai PDIP tentang praktik politik dinasti, tetapi fakta di lapangan menyatakan demikian. Para penguasa negeri ini menginginkan keluarganya terlibat dalam politik kekuasaan. Begitu juga partai penguasa ingin menguasai seluruh wilayah dengan kader-kadernya. Apakah ini bukan dinasti? Jika tidak, lalu namanya apa?

Keempat, jika memang menolak dikatakan dinasti politik apakah karena aji mumpung? Mumpung berkuasa, mumpung masih ada jabatan, mumpung jadi anak penguasa, dan sebagainya. Sehingga aji mumpung itulah yang dimanfaatkan. Tetapi apapun namanya, dinasti kah, aji mumpung kah, tetap saja praktek menjadi penguasa dipusaran keluarga pejabat turun temurun adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Praktik kekuasaan turun temurun bukanlah perkara baru dalam sistem pemerintahan. Alaminya, seorang manusia pasti ingin memajukan orang-orang terdekatnya terlebih dahulu dan menjadikannya berkuasa ketika ia sedang menggengam kekuasaan. Dinasti politik kekuasaan telah ribuan tahun dipraktikkan manusia. Pertanyaannya adalah, apakah praktik dinasti politik membawa maslahat ataukah kerusakan bagi ummat khususnya kaum muslimin? Tentu melihatnya harus dengan kacamata Islam sebagai pegangan hidup dan aturan kepemimpinan.

Terjadinya dinasti politik dalam kekuasaan tidak lepas dari penerapan sistem demokrasi kapitalis yang melihat kursi kekuasaannya sebagai peluang untuk menarik anggota keluarga dan kelompoknya menjadi penguasa disekitarnya. Meskipun seperti kata Baharsah ada proses election dan keputusan hukum. Sebab, praktik election dan hukum yang digunakan bersandarkan kepentingan pribadi dan kelompok semata. Jadi, jelas tidak akan memberikan hasil yang fair dan bebas nepotisme.

Dinasti politik terbentuk karena dilatarbelakangi keserakahan jabatan dan juga profit yang tinggi. Tentu tidak begitu mudah untuk melepaskannya. Setidaknya, ketika kesempatan telah habis secara hukum maka eksistensi keberadaannya bisa dilanjutkan dengan memajukan anggota keluarga. Dalam hal ini, kemampuan dan ilmu bukanlah hal yang utama dalam pertimbangan.

Sangat berbeda dengan sistem perpolitikan dalam Islam. Jika seseorang ingin maju jadi seorang pemimpin, khususnya pemimpin daerah seperti Gubernur, Walikota, Bupati atau bahkan Kepala Desa, maka penentunya adalah kepala negara. Mandat langsung diberikan tanpa proses politik elektoral yang rumit dan mahal. Kepala negara harus mengutus wakil di daerah dengan kapasitas dan kemampuan yang tidak diragukan lagi. Baik dari segi keilmuan dan ketaqwaan.

Rasulullah SAW pernah mengutus Amru Bin Ash sebagai Gubernur Syam dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diamanahkan kepadanya. Rasulullah SAW mengangkat Amru Bin Ash karena memang melihat kemampuannya.

Begitu juga ketika Rasulullah SAW menganggkat Abu Bakar dan Umat bin Khattab sebagai Wakil (wuzara) beliau. Secara kekerabatan, Abu Bakar dan Umar adalah mertua Rasulullah SAW. Apakah itu dinasti politik? Bukan! Sebab pengangkatan keduanya karena kemampuan dan kepercayaan Rasulullah SAW kepada kedua sahabatnya yang tidak diragukan lagi ilmu dan keimanannya. Sementara Umar Bin Khattab pernah melarang anaknya agar tidak menjadi bagian pemerintahan selama ia menjadi Khalifah. Bukan seperti praktik politik demokrasi-kapitalis yang membangun dinasti dengan aji mumpung.

Pengangkatan anggota keluarga menjadi bagian dari pusaran kekuasaan hanya karena ingin membangun sebuah dinasti politik turun-temurun dalam sistem demokrasi-kapitalis. Meskipun ada proses elektoral dan keputusan hakim, kesannya hanya sebatas formalitas untuk menutupi praktik dinasti kekuasaan. Tidak heran jiika jabatan di negeri ini diisi oleh mereka dari kelompok partai yang turun-temurun begitu juga dengan anggota keluarganya. Meskipun bukan pada keahliannya masing-masing.

Maka tidak ada jalan lain untuk menghentikan praktik dinasti politik yang aji mumpung kecuali dengan mencabut sistem demokrasi dari akarnya dan mencampakkan kapitalisme. Kemudian menggantikannya dengan sistem Islam yang memuliakan ilmu dan keimanan seseorang dalam memimpin negara juga wilayah. Meskipun terkadang ada beberapa keluarga yang terlibat dalam jabatan, semata-mata hal tersebut karena memang keahliannya bukan asal diangkat untuk membangun dinasti apalagi sebab aji mumpung. Wallahu a’lam bissawab.***