Minggu, 22 Nov 2026
light_mode

Pers di Daerah Tidak Mati, Tapi Banyak yang Bunuh Diri Pelan-Pelan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 4 Mei 2026
  • print Cetak

 

Oleh: Muhammad Ludfan Nasution*

 

Selamat Hari Kebebasan Pers. Saya sempat lupa, kemarin (3 Mei 2026) adalah hari kebebasan pers dunia. Banyak orang bicara tentang itu. Salah satunya, budayawan yang punya latar belakang jurnalistik, Askolani Nasution menurunkan artikel pendek: “Pers Kontekstual”.

Dia menggali fakta: “Kalau lembaga pers tidak ada, apakah langit akan runtuh? Ya, kalau itu sebelum era medsos. Sekarang? Siapa peduli. Selama konten berita hanya berorientasi update informasi, semua ada di medsos.”

Lalu, pers di banyak daerah, memperlihatkan kebebasan itu seperti formalitas saja — hidup di spanduk, mati di ruang redaksi.

Mari kita bicara apa adanya:
Di tingkat daerah, relasi antara pers dan kekuasaan bukan lagi sekadar kedekatan — ia sudah berubah jadi ketergantungan struktural.

Skemanya sederhana, semua orang tahu, tapi pura-pura tidak melihat:

APBD mengalir → jadi belanja publikasi → masuk ke kantong media → lalu kembali dalam bentuk pemberitaan yang “aman”.

Tidak perlu rapat gelap.
Tidak perlu konspirasi.
Cukup mekanisme anggaran dan sedikit “pengertian bersama”.

Seperti apa hasilnya?

Berita memang kehilangan daya gigit. Kritik berubah jadi klarifikasi. Investigasi berubah jadi liputan seremoni.

Headline diisi kegiatan pejabat dari pagi sampai sore — seolah-olah fungsi utama pers adalah mendokumentasikan rutinitas kekuasaan.

Dalam eskalasi seperti itu, bermunculan berita: “Bupati membuka….” “Wakil menghadiri….” “Kadis menyampaikan….” Dan lain-lain sejenis.

Dalam sehari, bisa saja tayang puluhan berita. Tapi, tidak satu pun yang benar-benar penting.

Ini bukan karena wartawan tidak mampu. Melainkan karena sistemnya memang tidak mengizinkan mereka untuk terlalu tajam.

Coba bayangkan dilema di ruang redaksi: hari ini menulis kritik keras, besok kontrak iklan dari dinas tertentu dipertimbangkan ulang (putus?).

Kalau hari ini membongkar proyek bermasalah, bulan depan kerja sama publikasi bisa “dievaluasi”.

Dalam situasi seperti ini, yang bekerja bukan lagi kode etik, tapi insting bertahan hidup.

Akhirnya, sensor tidak datang dari negara (Pemda). Pembatasan justru mencuat dari dalam diri redaksi sendiri. Kontrol internal seperti itu memang lebih halus, lebih rapi.

Tapi, sesungguhnya jauh lebih berbahaya.
Karena ketika pers mulai menyensor dirinya sendiri, para jurnalis tidak lagi perlu ditegur atau dibungkam.

Pers di daerah sudah jinak?

Lebih ironis lagi, praktik seperti ini sering dibungkus dengan istilah “kemitraan”. Seolah-olah pers dan pemerintah adalah dua pihak setara yang bekerja untuk kepentingan publik.

Padahal, faktanya?
Yang satu membayar, yang lain menyesuaikan. MoU?

Dan, bagaimana dengan publik, pemilik sesungguhnya dari pers itu?

Ditinggalkan di tengah informasi yang steril dari konflik dan miskin makna.

Betul sindiran seperti yang dilontarkan Askolani Nasution itu, tidak heran kalau masyarakat beralih ke media sosial. Bukan karena di sana lebih benar, tapi karena di sana masih ada keberanian untuk bicara.

Di sisi lain, media di daerah sibuk mengejar kuantitas: puluhan berita per hari, ringan, cepat, dangkal.

Klik naik, tapi martabat turun.

Jurnalisme berubah jadi industri konten. Dan konten terbaik bukan lagi yang paling penting — tapi yang paling aman dan paling laku.

Pertanyaannya sekarang: Masih adakah ruang untuk jurnalisme yang benar-benar independen di daerah?

Ada. Tapi sempit. Dan tidak nyaman.
Biasanya datang dari mereka yang tidak terlalu terikat, seperti: jurnalis freelance, media kecil atau individu yang masih cukup nekat untuk bertanya lebih jauh.
Risikonya jelas: akses bisa tertutup, relasi bisa renggang, bahkan bisa dianggap “tidak kooperatif”.

Tapi tanpa itu, pers hanya akan jadi perpanjangan tangan kekuasaan dengan wajah yang lebih rapi.

Kalau pola APBD–iklan–pemberitaan ini terus dibiarkan, maka kita tidak sedang merawat demokrasi lokal.

Kita sedang memelihara ilusi keterbukaan.
Dan dalam ilusi itu, semua tampak baik-baik saja — sampai suatu hari publik benar-benar berhenti percaya.

Saat itu tiba, yang runtuh bukan hanya media.

Yang runtuh adalah satu-satunya jembatan antara rakyat dan kebenaran.

Di sana, jantung pers memang masih berdetak. Tetapi, keadaan itu tampak seperti bunuh diri pelan-pelan.

Muhammad Ludfan Nasution adalah Jurnalis Freelance. Alumni Fakultas Komunikasi – Jurnalistik IISIP Jakarta.
(Jurnalis Freelance: Seseorang yang up kapasitas jurnalistik (liputan, verifikasi, menulis), tidak terikat kontrak tetap dengan satu media karena itu dapat mengirim karya ke banyak media dalam ranah berita dan opini).

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tim Teknis Telusuri Batas Tapsel-Madina

    Tim Teknis Telusuri Batas Tapsel-Madina

    • calendar_month Kamis, 8 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tim teknis mulai melakukan penelusuran area perbatasan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal. Kegiatan ini menindaklanjuti MoU (Memorandum Of Understanding) yang ditandatangani bupati kedua kabupaten. Tapal batas antar kabupaten bertetangga ini menjadi polemik selema beberapa tahun terakhir terutama polemik di tingkat warga desa di perbatasan. Tim teknis dipimpin Kabag Tapem […]

  • PKS: Gatot sering diabaikan Syamsul

    PKS: Gatot sering diabaikan Syamsul

    • calendar_month Selasa, 8 Feb 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Hubungan Gubernur Sumatera Utara, Syamsul Arifin dengan wakilnya, Gatot Pujo Nugroho, dikabarkan tidak harmonis. Apalagi, sejak ditahan di Rutan Salemba Jakarta, Gubsu ternyata tidak pernah dapat berhubungan dengan Wagubsu baik via telepon maupun pesan singkat (SMS). Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara (Sumut) menyatakan, hubungan Wakil Gubernur Sumut Gatot Pujo […]

  • Penyebar surat pemecatan Prabowo dilaporkan ke Polri

    Penyebar surat pemecatan Prabowo dilaporkan ke Polri

    • calendar_month Sabtu, 14 Jun 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Aliansi Advokat Merah Putih Jumat (13/6) siang mendatangi Mabes Polri untuk melaporkan penyebar foto surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) tentang pemecatan Prabowo Subianto yang beredar luas di masyarakat. Setelah menjalani proses pelaporan sekira tiga jam, seorang saksi yang dibawa aliansi tersebut, Tonin Tahta Singarimbun, mengatakan bahwa aksi menyebarkan surat rahasia negara merupakan […]

  • Ketika Pengadilan Merestui Nikah Beda Agama

    Ketika Pengadilan Merestui Nikah Beda Agama

    • calendar_month Rabu, 29 Jun 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Oleh: Novida Sari, S.Kom Ketua Majelis Taklim Islam Kaffah Mandailing Natal Pengadilan Negeri (PN) Surabaya mengabulkan permohonan pernikahan beda agama yang diajukan oleh pasangan Islam dan Kristen, berinisial RA dan EDS. Hakim mengabulkan permohonan pernikahan beda agama tersebut untuk menghindari praktik kumpul kebo dan memberikan kejelasan status anak (sindonews.com, 23 Juni 2022). Berita pernikahan beda […]

  • Kualitas Pembangunan Jalan Setapak Sangat Rendah

    Kualitas Pembangunan Jalan Setapak Sangat Rendah

    • calendar_month Jumat, 19 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Sejumlah warga Desa Sundutan Togo, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) meminta Kepala Dinas Pekerjaan Umum Madina meninjau pembangunan jalan setapak sepanjang 180 meter yang mempunyai kualitas yanga sangat rendah sebab campuran semen dan pasir sudah bias dicakar ayam. “Harapan warga atas sebuah pembangunan dari Pemkab Madina selama ini dengan terbangunnya sebuah jalan setapak […]

  • DPRD Madina Masih Bergolak

    DPRD Madina Masih Bergolak

    • calendar_month Selasa, 7 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Konstalasi politik di tubuh DPRD Madina masih panas. Dampaknya, draf Perhitungan APBD 2011 yang sudah sebulan diajukan pemkab ke gedung dewan itu, hingga kini nasibnya terkatung-katung belum dibahas lembaga legislatif itu. Ini mengindikasikan DPRD Madina masih bergolak. Kabar yang hangat di gedung dewan, bahwa terjadi “perang dingin” yang rumit antara dua kelompok di DPRD Madina. […]

expand_less