Bupati Ancam Pengusaha

Jika Bermasalah Izin Dicabut
Bupati Madina, HM Hidayat Batubara SE ancam pengusaha di wilayah Madina apabila tak mau diatur dan selalu memunculkan masalah dengan masyarakat. Sanksinya, Bupati akan mencabut seluruh izin usaha.
Hal itu ditegaskan Hidayat di hadapan ratusan masyarakat yang terdiri dari 3 kecamatan sebagai lokasi perusahaan perkebunan di Madina, yakni Kecamatan Natal, Batahan dan Muara Batang Gadis yang bertempat di pasar Natal, Kamis (11/8) kemarin.
Dikatakan Hidayat, Pemkab Madina tak akan ragu dan tak akan pernah takut kepada perusahaan manapun untuk memberikan tindakan dan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI.
”Bagi siapapun dan perusahaan manapun kalau melanggar dan menyalahi aturan hukum akan kita tindak tegas. Kita tak akan pernah takut untuk menjalankan aturan tersebut apalagi perusahaan yang bermasalah dengan masyarakat.Hal ini akan saya inventarisir dulu perusahaan mana saja yang bermasalah di Madina, kalau perusahaan tersebut tak mau diatur maka izinnya akan kita cabut,” tegas Hidayat disambut teriakan dan semangant apresiasi dari ratusan masyarakat .
Penegasan Hidayat ini diawali dengan keluhan dari seorang tokoh masyarakat kecamatan Muara Batang gadis yang didampingi puluhan masyarakat lainnya saat menghadiri safari ramadan rombongan Bupati Madina yang dipusatkan di Masjid Raya Pasar Natal.
Adalah Hilman Parinduri, disampaikannya kepada Bupati, masyarakat saat ini sedang dihadapkan dengan persoalan batas lahan dengan perusahaan perkebunan PT Rendi yang beroperasi di Muara Batang Gadis. Dikatakannya, sampai saat ini belum ada penyelesaian dan tak tertutup kemungkinan akan terjadi konflik masyarakat dengan perusahaan.
”PT Rendi sudah sangat meresahkan masyarakat mengenai tak adanya kejelasan batas lahan perusahaan dengan masyarakat, ini sangat menyentuh hati kami karena kami setiap hari di hadapkan dengan rasa kekhawatiran,” sebut Hilman diamini warga Muara Batang Gadis.
Penegasan ini memeroleh dukungan dari aktifis Mahasiswa yaitu Ketua Pantai Barat Mandailing Foundation, Kobol Nasution, kepada METRO Jumat (12/8). Dikatakannya, masyarakat sangat mendukung apabila sengketa terselubung antara masyarakat dengan perusahaan diselesaikan dengan segera mungkin, karena pantai barat merupakan wilayah perusahaan perkebunan di Madina yang luasnya ratusan ribu hektar dan terdiri dari puluhan perusahaan.
”Sebenarnya bukan hanya PT Rendi saja yang bermasalah namun mayortitas perusahaan perkebunan di Pantai Barat Madina ini bermasalah dan penyelesaiannya hanya dengan sikap positif dari Pemkab Madina. Jikalau tidak konflik akan terus terjadi seperti yang pernah terjadi antara PT PSU dengan masyarakat Natal dan Linggabayu yang telah mengalami kerugian yang besar.
Kami harap Pemkab Madina jangan hanya pandai berbicara, warga ingin ada action yang jelas dan jangan sepeti pemerintahan sebelumnya yang tak pernah ada kejelasan” sebut Kobol yang juga Ketua PC PMII Tapsel-Psp ini. (wan/mer)
Sumber : Metro_Tabagsel