Senin, 2 Mar 2026
light_mode

Bupati Madina Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung SLTA

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 29 Okt 2015
  • print Cetak

 

Bupati Madina, Drs Dahlan Hasan Nasution melakukan peletakan batu pertama pembangunan gedung SMA Negeri 2 Kecamatan Muara Batang Gadis, pekan lalu.

Pembangunan gedung sekolah ini dalam menjawab kebutuhan infrastrukur sekolah menengah di daerah Sulang Aling yang selama ini merupakan kawasan terisolir.

Foto: Hendri Pulungan

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bupati Sukhairi: Idealnya Pemerintah Memangkas Jumlah Honorer

    Bupati Sukhairi: Idealnya Pemerintah Memangkas Jumlah Honorer

    • calendar_month Rabu, 11 Mei 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Idealnya Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) melakukan pemangkasan jumlah honorer (TKS) untuk percepatan pembangunan. Hal itu disampaikan Bupati H. M. Ja’far Sukhairi Nasution saat memberikan sambutan pada acara halalbihalal Pemkab Madina tahun 2022 di Masjid Agung Nur Alan Nur, Panyabungan. Sukhairi menyampaikan, saat ini pemerintah harus menganggarkan Rp 80 miliar […]

  • Menunggu “Pepesan Kosong” Dari Panwaslu Madina?

    Menunggu “Pepesan Kosong” Dari Panwaslu Madina?

    • calendar_month Senin, 11 Mei 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Akhiruddin Matondang   KEKHAWATIRAN banyak pihak terhadap terjadinya kecurangan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara Desember mendatang adalah sesuatu yang lumrah. Masyarakat sudah lebih dulu menyimpan rasa pesimis terwujudnya pilkada yang bersih, langsung, aman, rahasia, jujur dan adil seperti diamanatkan undang-undang. Tantangan untuk menjadikan pilkada demokratis sepertinya […]

  • Madina WDP Sejak 2014

    Madina WDP Sejak 2014

    • calendar_month Senin, 24 Agt 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Enam tahun sudah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Pemkab Madina dalam kategori WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Itu terungkap dalam laporan pertanggungjawaban (LPj) bupati Kabupaten Mandailing Natal (Madina) di DPRD Madina, Senin (24/8/2020). Dalam nota pengantar LPj tahun anggaran 2019 yang dibacakan Bupati Madina, Dahlan Hasan Nasution di sidang paripurna DPRD itu […]

  • Pemkab Madina Diminta Kendalikan Harga

    Pemkab Madina Diminta Kendalikan Harga

    • calendar_month Rabu, 19 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah daerah diminta melakukan antisipasi terkait harga kebutuhan pokok yang mulai merangkak naik dua hari terakhir di Mandailing Natal (Madina). Arman Tanjung, konsumen yang ditemui di pasar lama Panyabungan, Rabu (19/6/2013) mengatakan dua hari ini harga kebutuhan pokok terus merangkak. (berita terkait di http://mandailingonline.com/harga-naik-di-panyabungan/) Asiah, seorang pedagang, mengungkapkan ada dua faktor […]

  • Pemkab Madina Lamban Pemicu Warga Batahan I Panen Sawit di Lahan Sengketa

    Pemkab Madina Lamban Pemicu Warga Batahan I Panen Sawit di Lahan Sengketa

    • calendar_month Senin, 18 Apr 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kelambanan pemerintah daerah menyelesaikan konflik antara warga Batahan I dengan PT. Pamaris diduga memicu aksi pemanenan buah sawit yang berujung penangkapan 12 warga Batahan I. Di hadapan anggota Komisi II DPRD Madina, Senin (18/4/2014), Kepala Desa Batahan I, Sobirin menjelaskan bahwa aksi pemanenan buah sawit oleh warga Batahan I di lahan […]

  • Halangi Pilkada ulang dipenjarakan

    Halangi Pilkada ulang dipenjarakan

    • calendar_month Kamis, 14 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Irham Buana Nasution menegaskan, siapapun yang menghalang-halangi pelaksanaan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pilkada ulang di Madina, Tebingtinggi dan Tanjungbalai dapat terancam sanksi pidana. “Itu jelas diatur dalam undang-undang. Artinya keputusan MK itu harus dilaksanakan, bila dilanggar maka dipenjarakan” katanya, pagi ini. Ditegaskan, kalau putusan MK […]

expand_less