Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

DPP Ima Madina Minta Keberadaan PT SMGP Ditinjau Ulang

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 17 Mei 2011
  • print Cetak


|Panyabungan,

Rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi di kaki Gunung Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP) perlu ditinjau ulang kembali.

Karena dampak lingkungan yang akan ditimbulkan PT SMGP dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (Ima Madina) Ahmad Irwandi Nasution didampingi Wakil Sekretaris Rahmad Riski Rangkuti kepada wartawan melalui telepon, Kamis (12/05/2011).

Dikatakan, pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun PT SMGP di Madina diperkirakan nantinya akan mempengaruhi kestabilan tanah di beberapa daerah.

Hal ini terjadi ketika air diinjeksikan ke lapisan batuan kering ketika di sana tidak ada air sebelumnya. Uap kering dan uap dalam skala kecil juga membebaskan dalam level rendah gas karbon dioksida, nitrit oksida dan sulfur. Meskipun lapisan geothermal dapat menghasilkan panas dalam beberapa dekade akan tetapi secara spesifik beberapa lokasi akan mengalami pendinginan karena pembangunan sumber yang terlalu luas sementara hanya sedikit energi yang tersedia, jelasnya.

Timbulnya keresahan masyarakat, terjadinya gangguan kamtibmas, menurunnya kesehatan masyarakat dan kekhawatiran menjalani kehidupan di bawah bayang-bayang ancaman bencana longsor, gas beracun, amblasan, kekeringan, kebakaran dan serba ketidakpastian tanpa akhir akan menambah penderitaan masyarakat Mandailing Natal nantinya, paparnya.

Masih kata Irwandi, setelah dipelajari, bukan hanya itu penderitaan yang dialami rakyat Kabupaten Mandailing Natal. Hutan perlahan gundul. Menanam sayuran kerap tidak aman karena pada musim hujan daerah pebukitan rawan longsor. Sebelumnya tidak begitu.

Sikap optimisme bahwa energi panas bumi bisa menjadi pemain utama perubahan signifikan karena dorongannya terhadap berbagai proses dalam industri, pertanian, kesehatan, dan lain-lain dianggap mestinya diterima sebagai titipan (amanah) untuk kemaslahatan generasi mendatang di Kabupaten Mandailing Natal, jika dikelola sesuai dengan prosedur.

“Dalam tahap pengelolaan proyek geothermal di Madina kami menduga kerap terjadi tiga kejahatan sekaligus yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan keuangan dan kejahatan lingkungan. Fakta ini tidak mengesampingkan apakah policy pengelolaan ada di tangan orang lokal ataupun multinational corporations,” ucapanya.

Lanjut Irwandi, DPP Ima Madina sampai saat menganggap PT SMGP masih belum sanggup memberi penjelasan tuntas kepada seluruh masyarakat Madina tentang resiko lingkungan sebagai dampak yang mengiringi eksploitasi energi panas bumi.

“Karena sepengetahuan kami PT SMGP belum pernah mensosialisasikan dampak yang lingkungan yang akan ditimubulkan setelah PT SGMP beroperasi di Madina. Yang kami tau PT SGMP mensosialisasikan yang baik-baiknya saja,” tandasnya. (BS-026)
|Sumber |: Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Paskibra Dairi dan Madina Dikukuhkan

    Paskibra Dairi dan Madina Dikukuhkan

    • calendar_month Rabu, 17 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Sidikalang. Sebanyak 40 personel pasukan pengibar bendera (Paskibra) Kabupaten Dairi 2011 dikukuhkan Bupati KRA Johnny Sitohang Adinegoro, di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Senin (15/8). Sebelum dikukuhkan, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Dairi Drs Bonar Butar-butar membacakan pengantar pengukuhan yang memuat janji paskibraka, dilanjutkan dengan pemasangan kendit oleh Bupati. Bonar melaporkan bahwa […]

  • Mau Tahu Kenapa Demokrat `Goyang` Sultan?

    Mau Tahu Kenapa Demokrat `Goyang` Sultan?

    • calendar_month Senin, 20 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Partai Demokrat memiliki alasan kuat mengusung mekanisme pemilihan melalui DPRD untuk posisi Gubernur DI Yogyakarta. Bukan semata-mata menjadi penyokong pemerintahan SBY-Boediono, Partai Demokrat mendukung pemilihan untuk gubernur DI Yogyakarta lantaran keberadaan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia Denny JA. Berbekal hasil survei LSI, masyarakat Yogyakarta menghendaki pemilihan sebesar 67 persen. “Survei dari LSI Denny […]

  • Tabagsel Harus Siap Ketika Moratorium Dicabut

    Tabagsel Harus Siap Ketika Moratorium Dicabut

    • calendar_month Rabu, 22 Jun 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kawasan Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) harus menyiapkan diri tatkala moratorium pemekaran daerah dicabut pemerintah Indonesia. Dari banyak sisi, Tabagsel memenuhi banyak syarat menjadi satu provinsi pemekaran dari Sumatera Utara. Hingga kini posisi Tabagsel merupakan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Sumatera Utara. Namun, kucuran APBD Sumut justru tak sampai […]

  • Arus Balik Terganggu Akibat Premium Langka di Madina

    Arus Balik Terganggu Akibat Premium Langka di Madina

    • calendar_month Rabu, 15 Sep 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Bahan bakar minyak jenis premium langka di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sejak Senin memasuki arus balik Lebaran, sementara sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) kehabisan stok akibat meningkatnya kebutuhan pengguna kendaraan. Kondisi ini dikhawatirkan akan mengganggu arus balik Lebaran yang mulai mendekati puncaknya H+5, meski Pertamina sudah menambah pasokan BBM, namun kebutuhan konsumen belum […]

  • DPRD Simalungun Setujui 12 Ranperda

    DPRD Simalungun Setujui 12 Ranperda

    • calendar_month Selasa, 16 Agt 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIMALUNGUN : DPRD Simalungun melalui fraksi-fraksi, menyetujui usulan 12 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda), serta memberikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Simalungun tahun 2010, Senin 15 Agustus 2011. Ini ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama tentang Ranperda menjadi Perda antara Pemkab dan DPRD Simalungun. Penandatanganan tersebut langsung dilakukan Bupati Simalungun, […]

  • Mantan Wagubsu: KPK dan Polri Harus Periksa Bupati Madina

    Mantan Wagubsu: KPK dan Polri Harus Periksa Bupati Madina

    • calendar_month Kamis, 10 Sep 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      MEDAN (Mandailing Online) – Mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Lundu Panjaitan meminta KPK dan Mabes Polri segera turun menelusuri keputusan Bupati Mandailing Natal (Madina) yang dinilai mengangkangi putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) yang dikeluarkan Mahkamah Agung (MA). Ia juga mendorong pengurus KP USU untuk mengambil langkah hukum dengan melaporkan Bupati Dahlan Hasan Nasution ke […]

expand_less