Jumat, 17 Apr 2026
light_mode

DPP Ima Madina Minta Keberadaan PT SMGP Ditinjau Ulang

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 17 Mei 2011
  • print Cetak


|Panyabungan,

Rencana pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi di kaki Gunung Sorik Merapi, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) oleh PT Sorik Merapi Geothermal Power (PT SMGP) perlu ditinjau ulang kembali.

Karena dampak lingkungan yang akan ditimbulkan PT SMGP dianggap sangat berbahaya bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Ketua DPP Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (Ima Madina) Ahmad Irwandi Nasution didampingi Wakil Sekretaris Rahmad Riski Rangkuti kepada wartawan melalui telepon, Kamis (12/05/2011).

Dikatakan, pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun PT SMGP di Madina diperkirakan nantinya akan mempengaruhi kestabilan tanah di beberapa daerah.

Hal ini terjadi ketika air diinjeksikan ke lapisan batuan kering ketika di sana tidak ada air sebelumnya. Uap kering dan uap dalam skala kecil juga membebaskan dalam level rendah gas karbon dioksida, nitrit oksida dan sulfur. Meskipun lapisan geothermal dapat menghasilkan panas dalam beberapa dekade akan tetapi secara spesifik beberapa lokasi akan mengalami pendinginan karena pembangunan sumber yang terlalu luas sementara hanya sedikit energi yang tersedia, jelasnya.

Timbulnya keresahan masyarakat, terjadinya gangguan kamtibmas, menurunnya kesehatan masyarakat dan kekhawatiran menjalani kehidupan di bawah bayang-bayang ancaman bencana longsor, gas beracun, amblasan, kekeringan, kebakaran dan serba ketidakpastian tanpa akhir akan menambah penderitaan masyarakat Mandailing Natal nantinya, paparnya.

Masih kata Irwandi, setelah dipelajari, bukan hanya itu penderitaan yang dialami rakyat Kabupaten Mandailing Natal. Hutan perlahan gundul. Menanam sayuran kerap tidak aman karena pada musim hujan daerah pebukitan rawan longsor. Sebelumnya tidak begitu.

Sikap optimisme bahwa energi panas bumi bisa menjadi pemain utama perubahan signifikan karena dorongannya terhadap berbagai proses dalam industri, pertanian, kesehatan, dan lain-lain dianggap mestinya diterima sebagai titipan (amanah) untuk kemaslahatan generasi mendatang di Kabupaten Mandailing Natal, jika dikelola sesuai dengan prosedur.

“Dalam tahap pengelolaan proyek geothermal di Madina kami menduga kerap terjadi tiga kejahatan sekaligus yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan keuangan dan kejahatan lingkungan. Fakta ini tidak mengesampingkan apakah policy pengelolaan ada di tangan orang lokal ataupun multinational corporations,” ucapanya.

Lanjut Irwandi, DPP Ima Madina sampai saat menganggap PT SMGP masih belum sanggup memberi penjelasan tuntas kepada seluruh masyarakat Madina tentang resiko lingkungan sebagai dampak yang mengiringi eksploitasi energi panas bumi.

“Karena sepengetahuan kami PT SMGP belum pernah mensosialisasikan dampak yang lingkungan yang akan ditimubulkan setelah PT SGMP beroperasi di Madina. Yang kami tau PT SGMP mensosialisasikan yang baik-baiknya saja,” tandasnya. (BS-026)
|Sumber |: Beritasumut

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tiga Sektor Keuangan Negara Butuh Perbaikan Radikal

    Tiga Sektor Keuangan Negara Butuh Perbaikan Radikal

    • calendar_month Kamis, 16 Jan 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pendapatan negara dari sektor pajak, APBN yang bocor sekitar 25 persen dan subsidi yang tidak tahu kemana rimbanya, merupakan penyakit yang berdampak pada kerugian negara. Jika ketiga sektor ini diperbaiki secara radikal dipastikan akan sengat berdampak luar biasa bagi kemajuan negara dan capaian kesejahtraan rakyat. Itu diungkapkan Ketua DPD Partai Grindra […]

  • Mantan Bupati Palas segera diperiksa

    Mantan Bupati Palas segera diperiksa

    • calendar_month Senin, 27 Agt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN- (MO), Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat (Dit) Reserse Kriminal Khususu (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut), dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis. Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Sadono Budi Nugroho menjelaskan, bahwa pemanggilan terhadap Basyrah Lubis ini akan dilakukan setelah Berkas Acara […]

  • Atika: Relasi Penting Untuk Berkembang

    Atika: Relasi Penting Untuk Berkembang

    • calendar_month Selasa, 29 Jul 2025
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      DELI SERDANG (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal (Madina) Atika Azmi Utammi Nasution menyatakan pentingnya menjaga relasi karena seringkali jalan rezeki datang dari jejaring yang terbentuk. Itu disampaikan Atika saat menghadiri wisuda magister, sarjana, dan sarjana terapan mahasiswa Institut Kesehatan Deli Husada di auditorium kampus tersebut, Jl. Besar No 77 Deli Tua, Kabupaten […]

  • BPK Perwakilan Sumut: Madina Capai Kemajuan Pelaporan

    BPK Perwakilan Sumut: Madina Capai Kemajuan Pelaporan

    • calendar_month Jumat, 10 Mar 2023
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN (Mandailing Online) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  Perwakilan Sumatera Utara menyatakan Pemkab Mandailing Natal (Madina) mencapai banyak kemajuan dalam penyampaian laporan keuangan. Itu diungkap Kepala BPK Perwakilan Sumatera Utara Eydu Oktain Panjaitan dalam pernyataan sambutan usai menerima laporan keuangan tahun anggaran 2022 Pemkab Madina dari bupati Jafar Sukhairi Nasution di kantor BPK RI Perwakilan […]

  • Marga Nasution Dilantik Jadi Menteri Besar Negeri Perak, Malaysia

    Marga Nasution Dilantik Jadi Menteri Besar Negeri Perak, Malaysia

    • calendar_month Sabtu, 12 Mei 2018
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KUALA KANGSAR, Malaysia (Mandailing Online) – Ahmad Faizal bin Dato Azumu Nasution dilantik menjadi Menteri Besar Negeri Perak, Malaysia. Pria etnis Mandailing berusia 48 tahun ini dilantik oleh Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah di Istana Iskandariah, Sabtu (12/5/2018). Ahmad Faizal menjadi Menteri Besar Perak ke-12. Menteri Besar serupa dengan gubernur di Indonesia. Pelantikan dihadiri […]

  • Polwan Kenakan Jilbab, Sanksi Menanti

    Polwan Kenakan Jilbab, Sanksi Menanti

    • calendar_month Senin, 10 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Para Polwan muslim di Indonesia tampaknya masih harus menunggu untuk bisa mengenakan jilbab. Pasalnya, hingga kini aturan pakaian tersebut belum dibuat. Alhasil, hingga kini polwan yang beragama Islam belum diperbolehkan mengenakan jilbab sebagai bagian dari pakaian dinasnya. Aturan jilbab bagi polwan muslim hanya ada di Nangroe Aceh Darussalam. Itu pun bukan berasal dari […]

expand_less