Oleh: Susi Ummu Ameera
Pegiat literasi tinggal di Medan
“Iklim demokrasi pasti mati” begitulah ungkapan Muslim Arbi sebagai pengamat sosial politik dalam menanggapi hasil survey Indikator Politik Indonesia yang memperlihatkan bahwa 53,7 persen anak muda setuju UU ITE direvisi. Ungkapan seperti ini adalah wajar. Kita bisa melihat semakin banyak masalah yang muncul dan demokrasi tidak mampu menyelesaikannya, bahkan ruwetnya kondisi hari ini menyibakkan tabir demokrasi yang sebenarnya.
Batalnya revisi UU ITE ini dapat dianggap salah satu kegagalan Pemerintah menyerap aspirasi rakyat dan aspirasi publik,”ujar Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (22/3).
Dengan batalnya revisi ini, menunjukkan bahwa pembungkaman dengan cara memaksa untuk tunduk pada syahwat penguasa semakin jelas. Masyarakat tidak bisa main-main dan harus ekstra hati-hati dalam mengungkapkan masukan dan mengkritik penguasa. Harusnya ada edukasi yang mesti disampaikan prihal esensi UU ITE ini.
Kegagalan pemerintah dalam hal ini juga menunjukkan bahwa sistem demokrasi tidak bisa menjamin keadilan bagi rakyatnya. Angin segar yang diwacanakan Jokowi untuk merevisi UU ITE hanya peredam amarah semata. Kekecewaan dan harapan rakyat tidaklah menjadi prioritas utama untuk dipertimbangkan, yang terlihat malah sebaliknya, yaitu pemerintah anti kritik dan arogan.
Manusia tempatnya khilaf dan salah tak terkecuali penguasa, yang pasti membutuhkan masukan dan kritikan dari rakyatnya. Agar menjadi negara yang adil, damai dan sentosa seperti yang terkandung dalam teks UUD 1945.***
