Sabtu, 29 Agu 2026
light_mode

Hari Ini, Perkembangan Kasus Gayus Dilaporkan ke Presiden

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 4 Feb 2011
  • print Cetak


Jakarta, Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan, perkembangan penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus Halomoan Tambunan akan dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (4/2).

“Kemungkinan Jumat siang, kami serahkan seluruh perkembangan penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak, ke presiden,” katanya kepada Antara usai mengikuti rapat terbatas bidang hukum yang dipimpin Wakil Presiden Boediono di Jakarta, Jumat.

Djoko menambahkan, laporan penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak seharusnya dilaporkan ke Presiden setiap dua minggu sekali. “Namun, karena pekan lalu Presiden berada di luar negeri, maka baru kami laporkan Jumat (4/1) siang,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam rapat yang diselenggarakan di kediaman dinas Wapres itu, masing-masing institusi hukum kembali melaporkan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mendukung penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak tersebut. “Seluruh laporan dari masing-masing instansi itu tadi kami gabungkan dan kami susun secara lengkap untuk diserahkan kepada Presiden,” katanya.

Tentang perkembangan baru penuntasan kasus mafia hukum dan mafia pajak, Djoko mengatakan, tidak ada yang baru. “Masih sama, termasuk jumlah oknum dari masing-masing instansi yang oknumnya diduga terkait kasus mafia hukum dan mafia pajak. Kami memantapkan langkah yang sudah diambil dari masing-masing instansi terhadap oknumnya yang terkait kasus Gayus,” ungkapnya. Sesuai instruksi Presiden, Wapres ditunjuk untuk memimpin koordinasi penuntasan kasus Gayus dengan institusi terkait dengan mengeluarkan 12 instruksi.

Hadir dalam rapat yang berlangsung hampir empat jam itu Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, Wakil Jaksa Agung Darmono, Kepala Polri Jenderal Pol Timur Pradopo, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo, serta sejumlah anggota Satgas Mafia Hukum. (Ant)
Sumber : Analisa

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ketika Koruptor dan Kapitalisme Berdisco di Atas Penderitaan Rakyat Batahan (bagian 3-selesai)

    Ketika Koruptor dan Kapitalisme Berdisco di Atas Penderitaan Rakyat Batahan (bagian 3-selesai)

    • calendar_month Rabu, 20 Jul 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Esai : Dahlan Batubara Pemimpin Redaksi Mandailing Online Jika saya seorang bupati, saya tidak akan membiarkan perusahaan itu mengadukan belasan warga Batahan itu kepada polisi, karena belasan warga Batahan itu tidak layak dituduh sebagai pencuri buah sawit, karena pohon-pohon sawit itu bukan milik perusahaan, melainkan dimiliki oleh “stanpass” dan dimiliki oleh rangkaian kerumitan demi kerumitan […]

  • Tembok Penahan Arus Sungai Bilah Rubuh

    Tembok Penahan Arus Sungai Bilah Rubuh

    • calendar_month Sabtu, 14 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Rantauprapat. Bronjong, penahan arus agar tidak terjadi erosi, di Sungai Bilah, Lingkungan Sioldengan, Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu rubuh. Panjang bronjong yang rubuh sekitar 100 meter, padahal baru selesai dikerjakan. Di lokasi terlihat, dari ratusan meter panjang bronjong yang dibangun, sebagian sudah anjlok hingga tenggelam ke dalam sungai. Sementara sebahagian lainnya sudah […]

  • BDB Untuk Pendidikan Tidak Ada Masalah

    BDB Untuk Pendidikan Tidak Ada Masalah

    • calendar_month Selasa, 11 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kepala Dinas Pendidikan Mandailing Natal (Madina), Imron Lubis, S.Pd. MM mengungkapkan anggaran Bantuan Daerah Bawahan (BDB) yang diposkan pada Dinas Pendidikan Madina sampai saat ini tidak ada persoalan. Itu dikatakannya menjawab wartawan, Selasa (11/6/2013) menyusul batalnya pembangunan RSU Panyabungan yang juga bersumber dari BDB terkait tertangkapanya bupati Madina oleh KPK atas […]

  • IPB Telah Diperoleh, PT SMGP Memulai Kembali Kegiatannya

    IPB Telah Diperoleh, PT SMGP Memulai Kembali Kegiatannya

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Menteri ESDM Republik Indonesia, Sudirman Said telah mengeluarkan Izin Panas Bumi untuk PT Sorik Marapi Geothermal Power, Selasa (21/4) sebagai bagian dari penerapan Undang-Undang Panas Bumi yang terbaru untuk memulai kembali kegiatan pengusahaan panas bumi di Sorik Marapi, Mandailing Natal. Hal ini memantapkan hak PT SMGP’s untuk melakukan pengusahaan panas di […]

  • Kata Kabul Vonis Rahudman, Berarti Pasti Dihukum

    Kata Kabul Vonis Rahudman, Berarti Pasti Dihukum

    • calendar_month Selasa, 1 Apr 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Hasrul Benny Harahap, selaku kuasa hukum Rahudman dalam perkara TPAPD Tapsel, juga mengaku belum menerima salinan putusan. Benny menjelaskan belum dapat berkomentar lebih jauh saat ditanya apakah pihaknya akan menempuh jalur PK. “Belum ada saya terima salinan putusan. Jadi belum ada mengambil sikap. Belum bisa mengambil sikap, karena isinya (salinan putusan) juga belum […]

  • Tambang Emas Ilegal di Huta Bargot Madina ‘Bom Waktu’

    Tambang Emas Ilegal di Huta Bargot Madina ‘Bom Waktu’

    • calendar_month Selasa, 1 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Keberadaan tambang emas ilegal di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), diprediksi bakal menjadi “bom waktu”. Selain limbah tambang yang sangat berbahaya, kondisi areal tambang emas juga sudah semakin membahayakan. Pantuan beritasumut.com, Senin (28/02/2011), wajah para pekerja Galundung mulai pucat dan matanya kuning seperti kurang darah diduga akibat limbah air raksa (merkuri). Galundung […]

expand_less