Sabtu, 18 Jul 2026
light_mode

Honor Tak Cair 3 Bulan, Pegawai PU Unjuk Rasa

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 2 Agt 2013
  • print Cetak

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sekitar 50 pegawai negeri sipil (PNS) dan tenaga honorer Dinas Pekerjaan Umum (PU) Mandailing Natal (Madina) melakukan unjuk rasa ke kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah, Jum’at (2/8/2013) terkait tunjangan dan honor yang tak dibayar 3 bulan.

“Dana tunjangan tidak cair sudah 2 bulan,” ujar salah seorang PNS. Sementara para tenaga honorer mengaku bahwa honor mereka belum dibayar sudah tiga bulan.

Menurut para pengunjuk rasa, mentoknya pencairan dana tunjangan jabatan dan honor para tenaga honorer itu akibat ketidakberesan manajemen di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Aksi itu sempat berlangsung sekitar satu jam, setelah akhirnya pihak Bagian Keuangan Dinas PU yang berada di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan itu menjamin akan segera mencairkan dana tunjangan dan honor para honorer tersebut. (dab)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Tak Ada Alasan Pemda Tunda THR dan Gaji ke-13

    Tak Ada Alasan Pemda Tunda THR dan Gaji ke-13

    • calendar_month Rabu, 20 Apr 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      JAKARTA (Mandailing Online) – Kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2022. Maka tidak ada alasan lagi adanya penundaan.  Pemberian Tunjangan THR dan gaji ke-13 pegawai daerah dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang sumbernya antara lain berasal dari Dana Alokasi […]

  • Mahasiswa Malikulssaleh Kelompok 187 Sosialisasi Prokes di TK

    Mahasiswa Malikulssaleh Kelompok 187 Sosialisasi Prokes di TK

    • calendar_month Selasa, 23 Nov 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    ACEH TAMIANG (Mandailing Online) – Mahasiswa memiliki peran dalam memberhasilkan kampanye pencegahan sebaran virus corona. Hal ini yang melandasi para mahasiswa KKN-PPM Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Kelompok 187 mensosialisasikan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19, pekan ini. Sosialisasi dilakukan kepada murid TK AMALIA di Dusun Bukit Suling, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang,  […]

  • Kajatisu Resmikan Kantor Kejari Panyabungan

    Kajatisu Resmikan Kantor Kejari Panyabungan

    • calendar_month Selasa, 2 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) : Kepala Kejaksaan Negeri Sumatera Utara, Muhammad Husni,SH.MH meresmikan kantor Kejaksaan Negeri Panyabungan, Mandailing Natal, di Panyabungan, Selasa (2/2). Bangunan kantor kejaksaan ini telah berdiri sebelum Kabupaten Mandailing Natal berdiri, dan telah mendapat beberapa kali pemugaran, pertambahan bangunan terakhir dilakukan pada akhir tahun 2015. Peresmian ini merupakan salah satu agenda kunjungan kerjanya […]

  • 500 Ha Pengembangan Kacang Kedelai

    500 Ha Pengembangan Kacang Kedelai

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    KOTANOPAN (Mandailing Online) – Pengembangan kacang kedelai di Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2015 mencapai 500 hektar. Pengembangan itu melibatkan 50 kelompok tani  tersebar di berbagai desa dan kecamatan. Untuk Kecamatan Kotanopoan digarap 12 kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Mandailing Natal, Taufik Zulhendra Ritonga, kemarin, menyatakan program ini dilaksanakan dalam rangka menyahuti Program Gerakan Tanam PAT-PIT, […]

  • Hindari Penyadapan, PNS Pakai E-mail Seragam

    Hindari Penyadapan, PNS Pakai E-mail Seragam

    • calendar_month Jumat, 3 Jan 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pemerintah memberlakukan aturan baru untuk aktivitas berkirim e-mail atau surat elektronik bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Mulai kemarin (2/1) seluruh PNS wajib menggunakan e-mail dengan domain @pnsmail.go.id. Aturan tersebut merupakan upaya mempercepat reformasi birokrasi dan antisipasi penyadapan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden 81/2010. Aturan itu dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan […]

  • Naposo Bulung, BPD, LPM, PKK dan Kopdes di Madina dalam Ancaman Nihilisme!

    Naposo Bulung, BPD, LPM, PKK dan Kopdes di Madina dalam Ancaman Nihilisme!

    • calendar_month Rabu, 6 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum   Lembaga sosial level desa, seperti Naposo Nauli Bulung (NNB), BPD, LPM, PKK dan Kopdes nampaknya masih ada. Akan tetapi, kalau dilihat dari geliat dan vitalitasnya, semunya dalam kondisi yang lemah. Di momen 5 Mei ini, perlu memunculkan kecurigaan. Kuat dugaan, organisasi desa (ordes) itu terjebak dan dikhawatirkan kontribusinya jadi […]

expand_less