Kamis, 16 Apr 2026
light_mode

Inspektorat : Perobohan Kantor Kepala Desa Gunung Tua Jae Melanggar Hukum

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 19 Feb 2020
  • print Cetak

Rahmad Daulay

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Perobohan gedung kantor kepala desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyangan dinilai melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dalam rangkaian pemeriksaan menyimpulkan bahwa kepala desa Gunung Tua Jae tidak menempuh prosedur saat merobohkan gedung tersebut tahun 2019 lalu.

“Jelas melanggar. Prosedur tidak dilalui kepala desa,” ujar Ketua Tim Pemeriksa Inspektorat Kabupaten Madina, Rahmad Daulay menjawab Mandailing Online di ruang kerjanya, Rabu (19/2/2020).

Hanya saja, Kepala Desa Gunung Tua Jae, Mardan Tangkuti di hadapan pemeriksa Inspektorat Madina mengaku tak menyangka tindakannya melanggar hukum ketika merobohkan gedung itu.

“Kepala desa mengakui tak tahu bahwa dia salah. Karena tak ada pembinaan kepadanya,” imbuh Rahmad.

Bukankah kepala desa Gunung Tua Jae sudah beberapa kali mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sehingga memiliki banyak pengetahuan tentang peraturan perundangan ?

“Kami tidak sempat mengejar pertanyaan itu (kepada kepala desa),” jawab Rahmad.

Inspektorat Madina juga tak menemukan adanya Musyawarah Desa resmi sebelum pembongkaran gedung kepala desa itu.

Inspektorat pun tak menemukan adanya musyawarah resmi perangkat desa sebelum kebijakan perobohan gedung itu dilakukan kepala desa.

Meski begitu, Rahmad Daulay menyatakan bahwa pihaknya kemungkinan akan menempuh pembinaan kepada kepala desa Gunung Tua Jae.

Opsi pembinaan itu didasarkan pada materi pengakuan kepala desa yang
mengaku tak menyangka tindakannya melanggar hukum ketika merobohkan gedung itu.

Menurut Rahmad, tindakan hukum adalah pilihan terakhir selama pembinaan masih dapat tertempuh.

Kasus perobohan gedung kantor kepala desa Gunung Tua Jae ini mencuat setelah warga mengadukannya kepada bupati Madina, Inspektorat Madina dan Polres Madina awal Pebruari lalu.

Sebelumnya pihak polisi dan Inspektorat dan Ketua DPRD Madina Erwin Efendi Lubis telah meninjau puing-puing robohan gedung itu tahun 2019.

Gedung jenis parmanen itu baru berumur beberapa tahun yang pembangunannya bersumber dari bantua Pemprovsu.

Oleh pemerintah Desa Gunung Tua Jae gedung itu dirobohkan tahun 2019 untuk diganti dengan bangunan baru yang bertingkat, dananya bersumber dari Dana Desa.

Peliput : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Drg Bidasari Dikukuhkan Sebagai Direktur RSU Panyabungan

    Drg Bidasari Dikukuhkan Sebagai Direktur RSU Panyabungan

    • calendar_month Rabu, 5 Apr 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Drg. Bidasari dikukuhkan kembali sebagai Direktur Direktur RSU (Rumah sakit Umum) Panyabungan, Rabu (5/4/2017). Pengukuhan itu bersemaan dengan pengukuhan dan pelantikan sejumlah pejabat eseleon III dan IV di RSU Panyabungan. Termasuk pelantikan dr Ahmad Ikhsan Nasution sebagai Direktur RSU Natal. Pelantikan dilakukan Wakil Bupati Madina, Ja’far Sukhairi Nasution di aula […]

  • Warga Sipolu-polu Dukung Saparuddin Haji-Miswaruddin Daulay

    Warga Sipolu-polu Dukung Saparuddin Haji-Miswaruddin Daulay

    • calendar_month Kamis, 12 Nov 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dengan tujuan membangun kembali rasa kekeluargaan yang erat dan menambah rasa cinta terhadap kampung halaman, Rabu malam (11/11), pasangan calon bupati dan wakil bupati Madina Saparuddin Haji-Miswaruddin Daulay mengadakan silaturahim dengan warga Kelurahan Sipolu-Polu di kediaman Saparuddin Haji, Jl. Williem Iskandar No. 209. Para tokoh masyarakat dan hatobangon hadir di silaturrahim […]

  • Pembanguanan Di Madina Timpang Antar Desa

    Pembanguanan Di Madina Timpang Antar Desa

    • calendar_month Senin, 20 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO) – Masyarakat menilai pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) selama ini tidak merata. Antara satu desa dengan desa lain seperti anak tiri dan anak kandung. Itu terungkap di acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Siabu, Senin (20/2). Kepincangan ini dinilai masyarakat akibat pola pengambilan keputusan di instansi tingkat kabupaten lebih pada pendekatan […]

  • Sudah Harga Karet Murah, Padi Pula Gagal Panen

    Sudah Harga Karet Murah, Padi Pula Gagal Panen

    • calendar_month Kamis, 8 Des 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Sudah menjerit akibat harga komoditas karet alam yang murah, kini diperparah bakalan gagal panen padi akibat sawah direndam banjir. Itu nasib yang menimpa penduduk Desa Hutapuli dan Hutaraja Kecamatan Siabu, Mandailing Natal. Mayoritas hamparan sawah di dua desa itu digasak banjir dalam sepekan terakhir menyebabkan tanaman padi yang telah menguning alias […]

  • Cairkan Tunjangan Profesi Guru!

    Cairkan Tunjangan Profesi Guru!

    • calendar_month Jumat, 7 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Tapsel, Keresahan kalangan guru di Kabupaten Tapanuli Selatan atas belum direalisasikan Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun Anggaran 2010 memperoleh perhatian dari DPRD setempat. Anggota DPRD Ikbal Halid Siregar kepada wartawan di Padangsidimpuan, Kamis (30/12/2010), meminta pemerintah daerah untuk segera merealisasikan pencairan dana tersebut. “Tunjangan profesi dan tambahan penghasilan itu adalah wujud perhatian […]

  • Ketua DPRD Terdakwa, APBD Binjai Terbengkalai

    Ketua DPRD Terdakwa, APBD Binjai Terbengkalai

    • calendar_month Kamis, 5 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    BINJAI- Status tersangka Ketua DPRD Binjai, Ir Haris Harto, mulai menggangu kinerja wakil rakyat dan pemerintahan kota Binjai. Sementara pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2012 belum dilakukan, khawatir dibatalkan di kemudian hari bila Haris berstatus terpidana. Usulan penonaktifan Ketua DPRD Binjai itu diterima Biro Otonomi Daerah (Otda) Pemprovsu dari unsure pimpinan DPRD Binjai melalui […]

expand_less