Kamis, 23 Jul 2026
light_mode

Perkara korupsi, Kejati Sumut dikritik

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 7 Jul 2011
  • print Cetak


MEDAN –
Kinerja Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) khususnya dalam penangangan perkara korupsi di Sumatera Utara kembali dikritik. Kejati Sumut dinilai tidak memiliki atensi dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi, termasuk penyidikan kasus-kasus korupsi.

Bahkan, lembaga Adhiyaksa di Sumut ini terkesan tidak punya nyali dalam mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat dan mantan pejabat yang dindikasikan melakukan korupsi.

Seperti kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh Walikota Medan, Rahudman Harahap yang telah dijadikan tersangka oleh Kejati Sumut sejak 25 Oktober 2010 lalu dan sampai saat ini belum juga diperiksa lembaga hukum ini.

Kritikan pedas dilontarkan Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gebrak-Sumut). Menurut juru bicara Gebrak Sumut, Ahmadi, seharusnya Kejati Sumut harus memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang melibatkan para pejabat dan mantan pejabat.

Ia mencontohkan kasus di Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dan Medan. Di Pemko Binjai adalah korupsi pada mata anggaran KONI Kota Binjai 2007 yang diduga melibatkan Ketua DPRD Binjai, Haris Harto.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Syamsul Hilal menyikapi permintaan Gebrak mengatakan, pihaknya sangat mendukung upaya Gebrak untuk penuntasan kasus dugaan korupsi tersebut. Pihaknya akan membawa permasalahan itu ke rapat Komisi A, termasuk akan memanggil Kejati dan Polda Sumut.

“Kami sangat mendukung. Jangan takut, maju terus,” katanya.

Sebelumnya kritikan serupa juga pernah dilontarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Medan (KAMMED) dengan melakukan aksi di Kejatisu yang menyoroti perkara korupsi mantan Sekdakab Tapanuli Selatan, Rahudman Harahap yang saat ini Walikota Medan.

“Tidak ada alasan tidak memproses penyidikannya. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat intelektual untuk secara zohir memantau dan menyikapi permasalahan yang dapat merugikan negara,” ungkap Agus Umri, kordinator KAMMED.
Sumber : waspada.co.id

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gubsu lantik Hasban Ritonga jadi Sekda

    Gubsu lantik Hasban Ritonga jadi Sekda

    • calendar_month Kamis, 15 Jan 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Rabu, melantik H Hasban  Ritonga menjadi Sekretaris Daerah Provinsi setelah Surat Keputusan  Presiden Joko Widodo atau Jokowi No 214/M Tahun 2014yang dikeluarkan 29 Desember 2014. "Hasban diharapkan bisa mengemban tugas membantu Pemerintah Provinsi membawap  Sumut ke arah lebih baik.Peran Sekda sangat strategis," kata Gubernur Sumut H Gatot […]

  • Pemda Harus Libatkan Pelaku Usaha di Penyusunan Kebijakan Daerah

    Pemda Harus Libatkan Pelaku Usaha di Penyusunan Kebijakan Daerah

    • calendar_month Jumat, 20 Sep 2019
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah daerah harus melibatkan kalangan pelaku usaha dalam setiap perumusan kebijakan pembangunan daerah, terutama sektor ekonomi. Kebijakan dan program pembangunan daerah yang hanya berdasar asumsi birokrat semata akan berakibat tidak singkronnya kebijakan dengan kondisi rill yang dihadapi masyarakat. Sebaliknya, jika setiap perumusan kebijakan ekonomi berdasar dari masukan para pelaku usaha maka […]

  • Alumni SMA Plus Silaturrahim ke Redaksi Mandailing Online

    Alumni SMA Plus Silaturrahim ke Redaksi Mandailing Online

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Ikatan Alumni SMA Negeri 2 Plus Panyabungan melakukan silaturrahim kepada redaksi Mandiling Online di Panyabungan, Mandailing Natal, Senin (27/7). Banyak yang didiskusikan dalam pertemuan itu, mulai dari wacana SMA Plus terkini hingga dinamika perjalanan Kabupaten Mandailing Natal. Rombongan Alumni diterima Pemimpin Redaksi Mandailing Online, Dahlan Batubara didampingi Komisaris CV.C-Media, Holik […]

  • Kuasa Hukum Pemkab Tapteng Desak KPK Usut Ketua DPRD

    Kuasa Hukum Pemkab Tapteng Desak KPK Usut Ketua DPRD

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2015
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Hubungan Pemkab Tapanuli Tengah (Tapteng) dengan Ketua DPRD Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani, memanas. Dari persoalan proyek, berpotensi merembet ke kasus suap sengketa pilkada Tapteng yang sudah menyeret Bonaran Situmeang. Kuasa Hukum Pemkab Tapteng, Roder Nababan, berencana segera mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak agar Bakhtiar diusut dalam dugaan keterlibatan dia dalam kasus […]

  • Ketua DPD Hanura Sumut Tersandung Kasus Asusila

    Ketua DPD Hanura Sumut Tersandung Kasus Asusila

    • calendar_month Jumat, 11 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIANTAR- Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Utara H Zulkifli Siregar (ZS) tersandung kasus asusila. Pria 56 tahun itu diadukan ke Mapolresta Siantar Sabtu (5/3) malam dengan sangkaan melakukan pelecehan seksual kepada Ade Trianingsih (19) di Hall Laponta Siantar Hotel, Sabtu (26/2) sekira pukul 02.00WIB. Informasi yang berhasil di peroleh dari berbagai sumber menyebutkan, Zulkifli berada […]

  • Pendapatan Angkutan Pedesaan Turun 75 Persen

    Pendapatan Angkutan Pedesaan Turun 75 Persen

    • calendar_month Selasa, 7 Apr 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) -Penurunan pendapatan angkutan pedesaan menurun sekitar 75 persen dalam 3 pekan terakhir. Itu diungkap Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Mandailing Natal, Palit Nasution menjawab Mandailing Online di Panyabungan, Selasa (7/4/2020). “Kondisi itu sudah sekitar 3 pekan,” ujar Palit. Menurutnya, faktor penurunan itu akibat penurunan perekonomian masyarakat dampak pendemi Corona dan […]

expand_less