KEMAUAN MENUNTASKAN POLEMIK
- account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
- calendar_month Minggu, 16 Jun 2013
- print Cetak
Di triwulan pertama 2013 dua hal yang yang bisa dicatat di Madina. Pertama penghentian sementara aktivitas PTPN IV. Kedua peristiwa amuk massa di Naga Juang terkait tambang rakyat.
Meski tak terkait, benang merahnya ada. Yakni, dilema antara kenyamanan investor dan melindungi rakyat. Pemerintah daerah tentu harus mampu berada di antara kedua kutup ini.
PTPN IV dirundung kekacauan data lahan, sementara rakyat pemilik lahan dan peserta plasma membutuhkan kepastian hak-haknya. Kasus Naga Juang, kekhawatiran PT.Sorikmas Mining pada gangguan terhadap wilayah kontrak karya-nya si satu sisi, harapan bertambang legal bagi rakyat di sisi lain.
Di sini pemerintah daerah dituntut untuk lebih peka, lebih resfon penuh dengan pengayoman, agar peroalan-persoalan yang muncul dapat dengan mudah dituntaskan.
Hanya saja, dari kasus-kasus yang muncul justru memperlihatkan betapa selama ini pemerintah daerah masih kurang sinergis pada tahap-tahap proses yang ada, menyebabkan banyak masalah yang muncul setelahnya.
Kasus PTPN IV mislanya, lahan-lahan yang diusung 4 koperasi serta data keanggotaan begitu rancu. Gambaran ini menunjukkan adanya proses pembiaran di lapangan, menyerahkan begitu saja kepada koperasi-koperasi bekera sendiri. Begitu masalah mencuat, pemerintah daerah baru berbuat.
Sangat disadari, ada investor yang nakal, ada rakyat yang nakal. Tetapi, jika setiap tahapan proses dikawal dan penuh dengan perhatian, tentu masing-masing pihak setidaknya berfikir untuk melakukan penyimpangan.
Kasus-kasus yang muncul sangat merugikan citra Madina di mata luar, baik di mata investor maupun publik. Ini berdampak pada kesinambungan pertumbuhan investasi di daerah ini.
OIeh karenanya, kita berharap kepada pemerintah daerah untuk lebih menseriusi penuntasan masalah. Jika ada keseriusan penuh dan tingkat sinergi gerakan dan niat baik, tentu pihak PT. Sorikmas Mining bukan tidak mau memberikan lahan konsesi, pemerintah pusat juga pasti masih mau urun rembuk.
Kuncinya hanya pada pemerintah daerah, serta kemampuan melakukan pendekatan-pendekatan kepada semua unsur terkait dalam upaya menyamakan tujuan, menyatukan kata.
Dan kita berharap Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution-yang kemungkinan akan menjadi pimpinan tertinggi di Pemkab Madina-lebih mampu dan lebih memiliki kepekaan terhadap masalah ini sehingga lebih mumpuni mengurai masalah dalam menyelesaikan perosoalan.***
- Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)
