Selasa, 21 Jul 2026
light_mode

Kuota LPG Yang Rendah Hingga Permainan Harga

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 13 Apr 2017
  • print Cetak

Dua pekerja sedang memindahkan tabung Elpiji 3 kg

 

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Persoalan kuota ditengarai menjadi penyebab seringnya gas Elpiji atau LPG bersubsidi langka di pasaran Mandailing Natal (Madina).

Ketika terjadi kelangkaan, maka kaum ibu rumah tangga bukan saja harusberlari dari warung yang satu ke warung yang lain mencari LPG yang ukuran 3 Kg itu, tetapi juga harus menghadapi harga yang meninggi secara mendadak.

Seperti dilansir Mandailing Online, pekan lalu, harga gas LPJ bersubsidi ukuran 3 Kg mencapai 22.000 rupiah per tabung dari 16.000 rupiah Harga Eceren Tertinggi, itu terjadi ditengah kelangkaan bahan bakar itu.

Persoalan kuota ini bukan saja dialami Madina, tetapi terjadi secara nasional setelah pemerintah menggulirkan kebijakan radikal mengkonversi minyak tanah ke gas.

Berdasar informasi yang diperoleh dari Bagian Perekonomian Madina, hingga kini kuota tabung gas LPG ukuran 3 kg bersubsidi untuk Madina masih sekitar 123.000-an per bulan.

“Sebenarnya itu masih kurang,” kata Kabag Perekonomian Madina,  Herman Gafar Nasution menjawab Mandailing Online, Selasa (11/4/2017) di ruang kerjanya.

Kuota itu hanya mampu memenuhi 1 tabung per kepala keluarga. Padahal normalnya, tiap kepala keluarga itu membutuhkan 2 tabung per bulan. Kepala keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang secara ekonomi berada di kategori persyaratan mendapat subsidi, bukan keluarga mampu.

Menurut Herman, Pemkab Madina telah beberapa kali mengajukan penambahan kuota, tetapi hingga kini kuota tak jua bertambah.

“Satu-satunya peluang menghadapi kelangkaan itu adalah ekstra droping,” ujar Herman. Ekstra droping adalah melakukan drop tambahan oleh pihak Pertamina jika terjadi kelangkaan LPG di pasaran. Volume yang di drop juga tak lah banyak, hanya sebanyak satu trip pengiriman.

Menurutnya, kelangkaan bisa terjadi dimungkinkan akibat terjadinya pembelian secara bersamaan dalam waktu bersamaan sehingga berakibat menipisnya stok. Dan kondisi itu terlambat diketahui.

“Sebab, jika terjadi kelangkaan, maka kita langsung meminta dilakukan Ekstra Doping,” ungkapnya.

Herman Gafar Nasution

Di sisi lain, Herman menyatakan, bahwa banyak rumah tangga berkategori mampu dan kaya justru ikut-ikutan membeli gas LPG 3 kg bersubsidi, termasuk unit usaha yang bukan usaha mikro. Sebab, LPG bersubsidi itu diperuntukkan khusus kepada keluarga kurang mampu dan unit usaha mikro.

Bagaimana mencegah agar keluarga mampu dan usana non mikro tak membeli LPG bersubsidi? Ini yang masih menjadi problem pemerintah. Masih sulit mengawasinya, karena penjualan LPG bersubsidi memakai mekanisme pasar.

“Dan pengecer juga tentunya tak mungkin bertanya kepada pembeli “apakah anda keluarga mampu atau bukan”?,” imbuh Herman.

Sejauh ini, Pemkab Madina hanya sebatas menghimbau agar keluarga mampu janganlah membeli LGP bersubsidi, sebab yang bersubsidi itu diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu.

“Seperti kata Pak Bupati, qolbu. Yakni menggunakan qolbu dan bertanya dalam hati apakah saya keluarga mampu atau bukan. Apakah saya termasuk yang berhak membeli yang bersubsidi atau bukan?,” kata Herman.

 

Permainan Harga

Lalu, mengapa harga meninggi di tengah kelangkaan itu? Apakah itu akibat permainan pihak pengecer? Berdasar penelusuran Mandailing Online, sejauh ini tak ditemukan adanya permainan harga oleh pedagang pengecer. Sebab, pihak pengecer mengaku mereka membeli sekitar 21.000 per tabung sehingga harus menjual 22.000 rupiah.

Jika demikian, maka permainan harga itu bisa jadi dilakukan di tingkat Agen atau pihak Pangkalan. Sebab, hirarki distribusi gas LPG ini hanya 3 tangga setelah lepas dari tangan Pertamina, yakni Agen-Pangkalan-Pengecer.

Apakah permainan harga ini tidak bisa dikendalikan pemerintah? Menurut Herman, memainkan harga di atas HET adalah pelanggaran dan berpotensi pidana. Sebab, tiap tingkatan distribusi sudah ditetapkan margin keuntungan masing-masing.

 

Peliput  : Dahlan Batubara

 

 

 

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPAID Sumut Sesalkan Ucapan Kadis

    KPAID Sumut Sesalkan Ucapan Kadis

    • calendar_month Selasa, 1 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumatera Utara Zahrin Piliang kepada METRO, Kamis (24/2) malam, sangat menyesalkan pernyataan Pj Kadisdik Madina Imron SPd MM yang akan memberhentikan Aura dari sekolahnya. “Jika itu terjadi, berarti korban ‘diperkosa’ untuk kedua kalinya. Pertama, dia diperkosa abangnya, kedua dia diperkosa dalam artian diberhentikan dari sekolahnya,” kata Piliang. Dijelaskannya, […]

  • Sorikmas Mining Harus Patuhi Keputusan Muspida Madina
    Tak Berkategori

    Sorikmas Mining Harus Patuhi Keputusan Muspida Madina

    • calendar_month Selasa, 30 Apr 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pihak PT. Sorikmas Mining (SM) harus mematuhi keputusan muspida plus Madina tentang penghentian sementara kegiatan perusahaan itu di areal kontrak karya. Demikian dikatakan Ketua PERADI Tabagsel, Ridwan Rangkuti SH.MH, Selasa (30/4/2013) terkait keluarnya rekomendasi muspida plus Madina ke pemerintah pusat untuk renegosiasi kontrak karya PT. SM. “Perusahaan harus menghormati keputusan muspida, […]

  • Madina Lagi-lagi Mutasi: Sinergi Birokrasi atau Kolaborasi Kekuasaan?

    Madina Lagi-lagi Mutasi: Sinergi Birokrasi atau Kolaborasi Kekuasaan?

    • calendar_month Kamis, 21 Mei 2026
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Tim Mandailing Epicentrum   Mutasi sebanyak 166 pejabat di lingkungan Pemkab Mandailing Natal, Rabu (20/5/2026) bukan lagi sekadar berita pelantikan. Reposisi ini sudah naik kelas menjadi pesan politik birokrasi. Mutasi terlalu besar untuk disebut rutinitas. Terlalu luas untuk dianggap sekadar penyegaran. Dan, terlalu cepat untuk dilepaskan dari agenda konsolidasi kekuasaan pemerintahan baru. Di […]

  • Atika Wakili Indonesia di Internasional Economic Developmen di Amerika Serikat

    Atika Wakili Indonesia di Internasional Economic Developmen di Amerika Serikat

    • calendar_month Kamis, 18 Apr 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Wakil Bupati Mandailing Natal, Sumatera Utara, Atika Azmi Utammi Nasution terpilih sebagai perwakilan Indonesia dalam forum Internasional Economic Development and the Environment for ASEAN Municipal Leaders yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Forum yang berlangsung di kota Washington DC, Boise, dan Seattle ini diikuti satu perwakilan dari masing-masing negara ASEAN. Atika mengaku […]

  • Gaji SBY naik, daerah bangkrut

    Gaji SBY naik, daerah bangkrut

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana menaikkan gaji presiden dipandang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anggaran keuangan daerah. Kenaikan gaji presiden yang akan diikuti dengan kenaikan sekitar 8000 pejabat negara lainnya hingga ke daerah akan menguras anggaran daerah. “Kalau presiden naik gaji, pejabat naik juga, akan bebani APBD karena kepala daerah juga akan ikut naik,” ujar Koordinator Investigasi […]

  • Kini Bisa Pinjam 100 Juta dari KUR Tanpa Jaminan

    Kini Bisa Pinjam 100 Juta dari KUR Tanpa Jaminan

    • calendar_month Kamis, 8 Apr 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Ini kabar gembira bagi pelaku UMKM. Pemerintah akan mengerek plafon KUR tanpa jaminan menjadi Rp 100 juta. Sebelumnya meminjam dari KUR (Kredit Usaha Rakyat) hanya bisa maksimal Rp 50 juta bagi peminjam tanpa jaminan. Itu dikatakan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas di Kantor Presiden, kompleks Istana […]

expand_less