LUKA SEJARAH YANG BELUM SEMBUH DI TANAH RENCONG

Oleh : Moechtar Nasution*

…

Kemarin, persis tanggal 15 Agustus 2026, suasana di sekitar pekarangan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, mendadak berubah jadi sangat mencekam. Padahal, awalnya massa berkumpul buat zikir dan doa bersama memperingati 21 tahun damai MoU Helsinki. Tapi situasi di lapangan langsung lepas kendali ketika puluhan bendera Bulan Bintang—yang sarat sejarah pergerakan Aceh merdeka—secara sporadis dikibarkan oleh kepungan massa aksi yang bergemuruh di tengah lapangan. Keadaan bertambah getir kala ada aksi nekat menurunkan bendera Merah Putih dari tiang utamanya. Tidak lama setelah itu, bentrokan fisikpun pecah. Kepalan tangan massa aksi bahkan sempat membuat barisan aparat kepolisian terdesak mundur .

Kejadian ini jelas bukan cuma soal anarkisme jalanan yang biasa kita lihat di berita, atau kriminalitas biasa tanpa arah. Kalau mau jujur melihatnya, insiden berdarah tepat di ambang fajar perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus ini adalah sebuah jeritan eksistensial. Ini bentuk protes visual yang teramat berani sekaligus perih dari rakyat kecil, yang ingin memperlihatkan kalau di bawah karpet perdamaian Aceh yang selama dua dekade ini dipuji-puji dunia, sebetulnya masih ada bara konflik yang sama sekali tidak benar-benar padam.

Di sana, ada trauma sejarah antar generasi yang belum selesai dibasuh oleh keadilan, ada janji kesejahteraan yang menguap entah ke mana, dan ada status hukum kultural yang dibiarkan menggantung begitu saja dalam labirin status quo ketatanegaraan nasional. Kericuhan hari ini adalah bukti nyata kalau raga konflik mungkin sudah lama dikubur, tapi jiwanya yang terluka masih berjalan telanjang menuntut sebuah penuntasan yang tuntas .

Jiwa yang Tak Pernah Dijajah

Kita tidak bisa melihat Aceh dari  yang kelihatan hari ini saja untuk bisa memahami kenapa emosi di tanah rencong ini gampang sekali tersulut. Kita harus terlebih dahulu masuk lebih dalam ke bentangan sejarah mereka yang amat sangat panjang, berliku, dan penuh air mata. Jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara, Aceh itu sebuah ruang kultural dan spiritual yang sudah tegak berdiri di atas kakinya sendiri. Marwah kemerdekaan di sini bukan konsep politik hafalan namun itu adalah oksigen yang dihirup rakyatnya sejak berabad-abad lalu, mengalir di darah, lalu diwariskan lewat cerita-cerita pengantar tidur tentang keberanian, tentang perjuangan, dan tentang kedaulatan.

Dalam catatan sejarah kolonial dunia, Aceh punya predikat yang terkenal sebagai satu-satunya wilayah di Nusantara yang secara de jure dan de facto tidak pernah bisa dijajah total sama bangsa asing. Waktu kerajaan-kerajaan lain di Nusantara perlahan tumbang dan tunduk di bawah kuasa VOC atau Hindia Belanda, Aceh milih jalan yang ekstrem: yakni membakar seluruh hidupnya demi menolak berlutut.

Perang Aceh (1873–1904) itu palagan yang paling melelahkan, paling mahal, dan paling mematikan bagi serdadu Belanda di Asia. Berapa banyak jenderal-jenderal terbaik mereka mati di sini, mematahkan mitos kalau orang Eropa itu tidak bisa dikalahkan. Bagi manusia Aceh, tanah itu bukan komoditas bumi atau materi untuk diperjualbelikan. Tanah adalah sajadah datar titipan Tuhan. Sebuah ruang suci di mana kehormatan iman dan harga diri wajib dibela sampai napas terakhir ke liang lahat. Jadi, ketika Batavia secara sepihak menyatakan perang sudah selesai karena istana sudah dikuasai, bagi rakyat Aceh itu cuma lelucon yang menggelikan. Perang sama sekali tidak pernah usai, ia cuma pindah rupa jadi gerilya yang sunyi, dingin, tapi mematikan di dalam hutan-hutan lebat. Karakter inilah yang membuat manusia Aceh memiliki sensitivitas yang tinggi  kepada segala bentuk penindasan, dominasi, atau pengingkaran janji oleh kuasa mana pun.

Luka di Balik Janji Jakarta

Romantisme sejarah sebagai bangsa yang merdeka inilah yang pada akhirnya menggabungkan Aceh untuk mendukung berdirinya Republik Indonesia tahun 1945. Begitu republik baru ini lahir ini dan dikepung agresi militer Belanda, rakyat Aceh pun ikhlas melucuti perhiasan mereka. Mereka mengumpulkan emas untuk modal perjuangan dan membeli dua pesawat terbang pertama (Seulawah RI-001 dan RI-002), serta menyediakan dana obligasi supaya napas Indonesia tidak mati di awal kelahirannya. Aceh itu rahim yang ”menyusui” bayi republik ini di masa-masa kritisnya.

Tapi, lembaran sejarah pasca-kemerdekaan malah menorehkan luka ironis yang perih sekali. Janji-janji politik dari Jakarta—soal hak otonom menerapkan syariat Islam yang kaffah dan pengakuan kekhususan budaya Serambi Mekkah—perlahan melarut dan menguap dalam arus besar sentralisasi kekuasaan gaya baru. Aceh yang sudah berkorban banyak merasa perlahan disisihkan dari meja perundingan nasib, direduksi cuma jadi daerah pengeruk kekayaan alam, sementara manusianya dipaksa seragam dalam narasi tunggal pusat.

Kekecewaan yang menumpuk bertahun-tahun di bawah permukaan ini akhirnya pecah jadi gerakan Darul Islam (DI/TII) di bawah pimpinan Teungku Daud Beureueh tahun 1953. Saat rekonsiliasi sempat tercapai, akar ketidakpuasan sosial dan ekonomi yang belum tuntas kembali melahirkan perlawanan yang lebih radikal yakni lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dideklarasikan Hasan di Tiro tanggal 4 Desember 1976. Konflik bersenjata selama hampir tiga dekade setelahnya bukan cuma urusan bagi hasil migas di Lhokseumawe. Secara filosofis, konflik berdarah itu adalah jeritan eksistensial dari sebuah bangsa pemilik memori merdeka yang merasa marwahnya direndahkan oleh janji-janji politik Jakarta yang datang dan pergi bersama pergantian rezim.

Baiturrahman dan Jangkar Ulama

Di Aceh, politik, perlawanan, dan spiritualitas itu tidak pernah bisa dipisahkan; ketiganya terikat kuat dalam napas kehidupan masyarakat. Makanya, kericuhan yang kemarin pecah di pelataran Masjid Raya Baiturrahman memiliki dampak psikologis yang sangat dalam. Baiturrahman itu bukan cuma bangunan batu berpilar megah dengan kubah hitam. Bagi orang Aceh, masjid ini adalah episentrum kesadaran kolektif mereka. Jangkar spiritual terakhir. Di sinilah tempat para syuhada bersumpah sebelum berangkat perang, di sinilah ruang paling aman waktu tsunami melumat daratan, dan di sinilah kedamaian dicari pas dunia luar terasa bising oleh ketidakadilan.

Waktu suara tembakan peringatan menyalak di halaman masjid dan gas air mata mengaburkan pandangan di antara pilarnya, ada batas sakral yang dirasa telah dilanggar, di titik kritis ini, peran Ulama dan tokoh adat menjadi krusial. Ulama di Aceh bukan cuma pembaca doa di podium, tapi jangkar sosial dengan otoritas moral tertinggi. Ketika negara kehilangan kata-kata yang bisa dipercaya rakyat, suara teduh para ulama dari dalam masjid adalah satu-satunya yang bisa menembus bisingnya amarah. Mereka bergerak bukan pakai bayonet, tapi pendekatan sosio religius yang memanusiakan lagi manusia yang sedang marah.

Warisan Darah Anak Syuhada

Aktor utama yang menggerakkan tiang-tiang bendera kemarin itu bukan para mantan kombatan tua yang sekarang sudah duduk nyaman di kursi pemerintahan. Mereka adalah generasi baru yang memikul beban psikologis berat yakni “Anak Syuhada”—anak-anak dari pejuang GAM yang gugur di hutan selama masa konflik. Mereka generasi transisi yang lahir atau tumbuh besar pasca-MoU Helsinki tahun 2005. Secara fisik, mereka memang tidak pernah merasakan sembunyi di bawah kolong kasur dan bergerilya di tengah hutan lebat saat DOM (Daerah Operasi Militer) diberlakukan, tapi secara psikologis, mereka adalah pewaris sah dari intergenerational trauma—trauma antar generasi yang mengalir lewat air mata ibu mereka dan cerita sunyi tentang ayah yang tidak pernah pulang.

Buat anak-anak muda ini, bendera Bulan Bintang bukan cuma selembar kain komoditas politik yang diperdebatkan di Kemendagri. Kain itu adalah kafan suci yang membungkus memori tentang ayah mereka. Waktu Jakarta melarang bendera itu berkibar lewat aturan formal PP Nomor 77 Tahun 2007, mereka tidak membacanya sebagai tertib hukum. Mereka membacanya dengan hati yang terluka, sebuah upaya sistematis untuk menghapus pengorbanan nyawa orang tua mereka dari sejarah. Kericuhan yang mereka sulut adalah wujud frustrasi sosial yang akut, mereka merasa dikhianati oleh janji damai yang sering mereka dengar waktu kecil, tapi tidak kunjung kelihatan wujud nyatanya saat mereka dewasa.

Paradoks Triliunan Dana Otsus

Tapi kalau mau jujur melihat cermin sejarah, amarah yang meledak di Baiturrahman kemarin tidak bisa cuma disalahkan ke Jakarta saja.  Di balik kabut gas air mata dan kibaran bendera Bulan Bintang, ada ironi dan paradoks kehidupan domestik yang sangat tidak logis.

Pasca-damai 2005, Aceh itu diguyur Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang nilainya fantastis berupa ratusan triliun rupiah. Uang sebanyak itu harusnya bisa menyembuhkan luka kemiskinan sisa perang.

Tapi sejarah malah mencatat paradoks yang menyakitkan. Di tengah guyuran dana raksasa itu, Aceh berkali-kali tetap menyandang predikat sebagai salah satu provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Angka kemiskinan tetap tinggi, lapangan kerja sempit, dan pembangunan lambat. Ini memperlihatkan kalau triliunan uang damai itu menguap sebelum menyentuh tanah petani dan nelayan di pesisir. Kericuhan bendera kemarin, pada tingkat yang paling mendasar adalah puncak gunung es dari frustrasi ekonomi warga yang merasa ditinggalkan oleh kemakmuran perdamaian. Ketika piring makan di rumah masih sering kosong, simbol perjuangan masa lalu berubah jadi satu-satunya bahasa perlawanan yang tersisa bagi rakyat kecil untuk meneriakkan rasa lapar mereka.

Kemewahan Elit vs Kemiskinan Desa

Ketimpangan ekonomi ini akhirnya melahirkan sekat sosial baru yang tidak pernah dibayangkan waktu perang dulu. Terjadi jurang pemisah yang lebar antara “Elit Eks-Kombatan” dan “Kombatan Akar Rumput”. Dua dekade setelah senjata diletakkan, struktur sosial Aceh mengalami pergeseran psiko-sosial yang drastis. Sebagian kecil mantan pimpinan tertinggi gerilya sudah sukses bertransformasi jadi politisi subur, penguasa partai lokal yang dominan, pejabat daerah, anggota DPRD sampai pengusaha kelas atas yang menikmati fasilitas mewah dan memiliki rumah megah. Panggung kekuasaan sudah mengubah gaya hidup mereka.

Sebaliknya, pemandangan kontras terjadi di gampong-gampong terpencil. Para mantan gerilyawan garis depan yang dulu bertaruh nyawa di bawah rimbunnya hutan, janda korban konflik, dan anak syuhada masih harus bergelut dengan kerasnya hidup, pengangguran, serta kemiskinan yang mencekik. Waktu anak-anak syuhada itu bergerak maju memukul mundur aparat di halaman masjid kemarin, amarah mereka sesungguhnya bercabang dua. Mereka tidak hanya  menuntut janji legalitas identitas ke Jakarta, tapi di saat yang bersamaan mereka juga menagih janji kesejahteraan dan kesetaraan ke pemimpin mereka sendiri—para elit eks-GAM yang sekarang sudah duduk di kursi kekuasaan sebagai eksekutif atau legislatif, tapi dinilai perlahan melupakan nasib anak-anak dari kawan seperjuangan mereka yang sudah gugur.

Sengketa Simbol Tanpa Akhir

Lebih dari dua dekade lalu konfrontasi itu terjadi yang kemudian narasinya diambil alih alam. Tragedi gempa dan tsunami maha dahsyat tanggal 26 Desember 2004 membasuh tanah Aceh dengan duka yang luar biasa. Di atas puing kehancuran dan air mata kolektif itulah, ego kedua belah pihak melunak. Senjata diturunkan demi kemanusiaan, melahirkan dokumen kesepakatan damai MoU Helsinki tanggal 15 Agustus 2005. Dokumen ini berhasil menghentikan perang fisik, melucuti bedil, dan membawa gerilyawan dan kombatan menyatu lagi ke masyarakat. Tapi, perdamaian yang tertulis di atas kertas putih sering kali menyisakan ruang gelap yang susah diterjemahkan di lapangan terutama soal simbol identitas kultural.

Dalam butir kesepakatan itu, Aceh dikasih hak konstitusional untuk mempunyai dan memakai simbol wilayah sendiri, termasuk bendera, lambang, dan himne daerah. Hak ini kemudian dikunci secara legal ke dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Di atas kertas, kepemilikan simbol ini bukan cuma urusan estetika visual kain berwarna, tapi bentuk penghormatan negara terhadap martabat, luka, dan sejarah panjang masyarakat Aceh pasca-konflik. Bendera bagi orang Aceh adalah medium penyembuhan, penanda kalau identitas mereka diakui dalam rumah besar bernama Indonesia.

Tapi, dalam labirin hukum ketatanegaraan kita, pasal soal simbol daerah ini malah memicu benturan regulasi yang sangat pelik dan menggantung tanpa kepastian sampai sekarang. Tahun 2013, DPRA mengesahkan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 yang menetapkan bendera Bulan Bintang sebagai bendera resmi Provinsi Aceh. Jakarta langsung bereaksi keras dengan membatalkan qanun itu, membenturkannya dengan aturan nasional PP Nomor 77 Tahun 2007 yang melarang keras simbol daerah menyerupai simbol gerakan separatis. Dampaknya, selama lebih dari satu dekade, bendera Bulan Bintang terjebak dalam status status quo yang membingungkan: dianggap sah secara politik oleh parlemen lokal di Aceh, namun dinilai ilegal dan provokatif oleh otoritas nasional di Jakarta. Ruang abu-abu inilah yang terus memelihara api prasangka di kedua belah pihak.

Penutup

Kericuhan yang pecah di pelataran Masjid Raya Baiturrahman kemarin menjadi pertanda dan alarm keras yang membuyarkan kenyamanan sekaligus memantik pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk kita semua. Peristiwa ini membuktikan kalau ketidakpastian hukum yang dibiarkan berlarut-larut, berpadu dengan pengabaian memori sejarah dan tuntutan perut yang nyata, adalah bom waktu yang sewaktu-waktu siap meledak terlebih lagi ketika momentum masa lalu diperingati.

Bagi kelompok massa aksi, terutama generasi Anak Syuhada mengibarkan bendera Bulan Bintang itu tindakan spiritual, sebuah pembuktian kalau perjuangan air mata pendahulu mereka tidak sia-sia. Sebaliknya, bagi aparat keamanan (TNI dan Polri), berdiri tegak menjaga Merah Putih berkibar tunggal adalah tugas suci konstitusional yang sama sekali tidak bisa ditawar demi menjaga keutuhan NKRI.

Bentrokan fisik, gas air mata, dan motor yang terbakar di pekarangan masjid suci kemarin menegaskan sebuah kebenaran filosofis bahwa perdamaian sejati tidak akan pernah bisa dicapai jika hanya dengan merawat ingatan masa lalu lewat seremoni tahunan yang artifisial, pidato normatif yang hambar, atau sekadar jabat tangan hangat di antara para elit politik. Kebijakan yang diletakkan di bawah karpet politik demi stabilitas semu cuma bakal memperpanjang usia konflik laten.

Kedamaian yang mengakar menuntut adanya keberanian yang tulus dari semua pihak—baik Jakarta, elit politik lokal Aceh, maupun aparat—untuk duduk bersama sebagai manusia yang setara, menatap mata satu sama lain, dan menyelesaikan janji sejarah sekaligus membagikan keadilan ekonomi secara merata langsung di tingkat akar rumput. Selama polemik bendera Bulan Bintang ini tidak menemukan jalan keluar yang bermartabat, dan selama kemiskinan di gampong-gampong belum dientaskan, maka tiang bendera di tanah Serambi Mekkah akan terus-menerus menjadi poros ketegangan sosio politik yang rapuh.

Merawat masa depan setelah konflik memang membutuhkan energi empati, kebesaran jiwa, dan rasa hormat yang jauh lebih besar daripada sekadar kemampuan untuk memerintahkan penandatanganan gencatan senjat. Menjinakkan bom waktu sejarah memerlukan hati yang mau mendengar suara perut rakyat, bukan sekadar tangan yang siap memicu pelatuk.

Waallohu Aqlam Bisshawab

*Penulis adalah Koordinator Daerah ‘nBASIS (Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya)