Minggu, 13 Sep 2026
light_mode

Lebih baik PSMS ke LPI

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
  • print Cetak


MEDAN – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan yang digunakan untuk bantuan kepada PSMS melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan senilai Rp6 miliar untuk berlaga di kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia harus dipertimbangkan lagi.

Pasalnya, masih banyak cabang-cabang olahraga yang memerlukan “suntikan” anggaran dari Pemko dan bukan hanya untuk PSMS saja.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, Juliandi, mengatakan Pemko Medan harus menghentikan bantuan yang diberikan lewat APBD kepada PSMS. Apalagi, menurutnya PSMS hanya “beban” bagi Pemko Medan, yang senantiasa menggunakan APBD.

“Meskipun dikatakan bantuannya berstatus hibah, tetap saja anggaran itu membebankan Pemko Medan, “ tegas Juliandi, tadi malam.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, jika PSMS tetap menggunakan APBD Kota Medan, ditambah dengan tidak adanya prestasi yang didapat, lebih baik PSMS masuk saja ke Liga Primer Indonesia (LPI). “Yang mungkin sebagai alternatif untuk mengurangi penggunaan APBD,” katanya.

“Toh, PSMS hanya berlaga di level ke II. Jadi, lebih bagus PSMS gabung saja ke LPI. LPI kan juga ajang professional sepakbola tanpa menggunakan APBD, “ ujarnya.

Sementara Sekretaris Daerah Kota Medan, Syaiful Bahri Lubis, mengatakan untuk menghentikan bantuan kepada klub profesional itu tahun depan harus ada petunjuk teknis (juknis) dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Kami menunggu petunjuk teknis dari Mendagri. Setiap tahun disampaikan dan itu jelas terlampir apa saja yang dibenarkan atau tidak. Makanya, saya tidak bisa katakan tidak diberi lagi melalui KONI,” katanya.

Bantuan itu diberikan melalui KONI Medan, kata Syaiful, bentuknya hibah. Laporan pertanggungjawabannya pun diserahkan kepada KONI sebagai pemberi dana. “Pemko tidak lagi mencampuri masalah implementasi anggaran tersebut,” kata Syaiful.

Sebelumnya, bantuan diberikan kepada KONI Medan tidak sebesar saat ini yakni Rp14 miliar. Saat KONI Medan diketuai Abdillah (mantan Walikota Medan) bantuan KONI Medan hanya Rp500 juta.

Sebab, bantuan untuk PSMS masih bisa mengalir langsung dari APBD dengan status hibah. Artinya, saat ini KONI hanya sebagai perantara mengalirkan dana untuk PSMS.

“Kami tidak mau terlalu maju dulu dalam hal ini. Kami tetap menunggu petunjuk dari Mendagri. Penyetopan kami jadikan masukan saja dulu,” ungkapnya
Sumber : Waspada

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kepdes Mompang Julu Mundur

    Kepdes Mompang Julu Mundur

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2020
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

        PANYABUNGAN UTARA (Mandailing Online) – Hendri Hasibuan akhirnya mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Mompang Julu, Kecamatan Panyabungan Utara, Mandailing Natal. Surat pengunduran diri itu dibacakan Camat Panyabungan Utara, Ridho Fahlevi Senin malam (29/6/2020) di masjid Riyadus Solihin disaksikan ratusan warga yang memenuhi ruangan hingga halaman masjid. Sejumlah unsur Muspika Panyabungan Utara hadir […]

  • Pasca Pengesahan Perda Perampingan SKPD

    Pasca Pengesahan Perda Perampingan SKPD

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Isu Mutasi Pejabat Eselon Mulai Merebak MADINA- Pasca pengesahan perda tentang perampingan SKPD, isu mutasi pejabat eselon di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai merebak. Informasi yang diterima METRO dari sejumlah instansi membenarkan isu mutasi pejabat itu terjadi, Hal itu dipicu adanya penyesuaian dengan Susunan Organisasi Tata Pemerintahan (Suorta) atau perampingan sejumlah Satuan Kerja […]

  • Atika Larang Wartawan Meliput Pertemuan Wabup dan Mahasiswa

    Atika Larang Wartawan Meliput Pertemuan Wabup dan Mahasiswa

    • calendar_month Rabu, 18 Okt 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online)- Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Mandailing Natal (Madina) sejak pagi melakukan aksi demontrasi untuk mempertanyakan program pengentasan Stunting di Kabupaten Madina, Rabu (18/10/2023). Puluhan mahasiswa ini pun menuntut untuk bertemu dengan Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanganan Stunting di Madina. Walaupun akhirnya […]

  • Rusdi Kirana Setujui Wings Air Hadir di Bandara Mandailing Natal

    Rusdi Kirana Setujui Wings Air Hadir di Bandara Mandailing Natal

    • calendar_month Minggu, 23 Jul 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    JAKARTA ( Mandailing Online ) Sesuai target Kementerian Perhubungan Republik Indoneaia, Bandar Udara Mandailing Natal akan rampung pengerjaannya pada akhir tahun 2023 ini dan tahun 2024 akan bisa di operasikan. Langkah Gercep tim TP2D Mandailing Natal pun tidak main main, Jum’at 27/7/2023 kemaren, Tim Percepatan Pembangunan Mandailing Natal menemui pemilik maskapai penerbangan terbesar di Nusantara […]

  • Kecurangan CPNS diusut

    Kecurangan CPNS diusut

    • calendar_month Rabu, 5 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Kalangan DPRD Kota Medan menunjukkan keseriusannya mengusut dugaan permainan dalam penerimaan CPNS Kota Medan 2010. Sejumlah anggota dewan mulai mengumpulkan tandatangan dukungan untuk menjalankan hak angket terhadap permasalah ini. Salah seorang inisiator hak angket DPRD Kota Medan, Ahmad Arif, mengatakan langkah ini dilakukan untuk memudahkan dilakukan investigasi atas dugaan kecurangan seleksi CPNS. “Hak […]

  • Gubsu Didesak Tuntaskan Batas Madina-Tapsel

    Gubsu Didesak Tuntaskan Batas Madina-Tapsel

    • calendar_month Rabu, 11 Sep 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 10Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Belasan tahun sudah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) berdiri hasil pemekaran dari kabupaten induk Tapanuli Selatan (Tapsel) tepatnya tahun 1998 lalu, toh hingga kini tapal batas antar dua kabupaten ini belum selesai. Dan konflik antar penduduk desa dari masing-masing kabupaten ini pun sudah nyaris berdarah-darah akibat saling klaim soal lahan pertanian. Pun […]

expand_less