Madina Terapkan e-KTP 2011

JAKARTA-; Mendagri Gamawan Fauzi mengingatkan bupati/wali kota di 197 daerah yang akan menerapkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau e-KTP pada 2011. Khusus untuk Sumatera Utara, ada 12 kabupaten/kota, yakni Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Asahan, Labuhanbatu, Mandailing Natal (Madina), Serdang Bedagai, Batubara, Labuhanbatu Selatan, Kota Pematangsiantar, Tanjung Balai, dan Binjai.

Melalui Surat Edaran (SE) tertanggal 13 Oktobe 2010, Gamawan mengingatkan daerah-daerah tersebut untuk mempersiapan diri. Antara lain, menyediakan genset di tempat pelayanan KTP bagi yang belum memiliki listrik dan yang sering mengalami pemadaman listrik. Selain itu, mempersiapkan dan menyediakan tenaga teknis pelayanan penerbitan e-KTP minimal empat orang di setiap tempat pelayanan.

“Menjaga akurasi data base kependudukan dengan melakukan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil,” ujar Gamawan dalam surat edarannya itu. Sementara, Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemdagri, Irman, menjelaskan, e-KTp merupakan bagian dari proyek kependudukan. Jika proyek ini kelar, maka Indonesia akan memiliki data base kependudukan yang tingkat akurasinya bisa dipertanggungjawabkan.

Saat ini, Indonesia belum memiliki data base tersebut. Selain itu, dengan data base yang baik dan terintegrasi dari pusat hingga daerah, akan berguna bagi penertiban dokumen kependudukan, yang menjadi dasar bagi pembuatan dokumen lainnya.

“Salah satunya KTP, tanpa KTP orang tak bisa buat ATM, tak bisa buat sertifikat, tak bisa keluar negeri dan lainnya. Padahal sekarang, banyak KTP ganda atau palsu. Nanti kalau penertiban dokumen kependudukan sudah dilakukan, tak ada lagi yang bisa dipalsukan atau digandakan,” ujar Irman di Jakarta, kemarin (29/10).

Kalau data sudah akurat, kata Irman, yang namanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) mungkin tak diperlukan lagi. Sebab sudah ada KTP elektronik (e-KTP), dimana didalamnya menampung tentang sidik jari pemegangnya. Jadi tak mungkin ada pemalsuan atau penggandaan KTP.

Di masa datang, kalau proyek e-KTP kelar, pemilu tak memerlukan lagi Daftar Pemilih Tetap (DPT), tapi menggunakan e-KTP sebagai kartu pemilih. Bahkan itu kian mempersempit gerak teroris dan pelaku kriminal lainnya, yang kerap menggunakan modus KTP palsu atau ganda.

“Dengan e-KTP, teroris tak bisa lagi sembunyi, selama ini mereka kalau berpindah, menggunakan KTP palsu. Dengan e-KTP tak mungkin lagi,” kata Irman. (sam)
Sumber : metro tabagsel