Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

Mahasiswa Tak Digubris Kadisdik, Ketua Komisi I: Aspirasi Masyarakat Saja Tak Ditanggapi

  • account_circle Roy Adam
  • calendar_month Rabu, 22 Jun 2022
  • print Cetak

Ketua Komisi I DPRD Madina Zubaidah Nasution (Depan)/Mandailing Online.

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Aksi unjuk rasa organisasi mahasiswa PC PMII Mandailing Natal (Madina) yang tidak digubris Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Lis Mulyadi Nasution mendapat tanggapan dari Ketua Komisi I DPRD Zubaidah Nasution.

“Aspirasi masyarakat saja yang kita sampaikan melalui lembaga yang sah dan sebagai mitra pemerintah yang diamanahkan undang-undang tidak digubris,” kata Zubaidah ketika dihubungi Mandailing Online, Rabu (22/6).

Ketua KPPG ini pun mengerti kegeraman mahasiswa dengan tindak-tanduk Lis Mulyadi yang juga menjabat Kasatpol PP Madina.

“Jadi, kita paham perasaaan adek-adek mahasiswa yang geram terhadap sikap dinas yang menjadi harapan kita dapat membina dan menghasilkan aset dan generasi penerus putra-putri Madina,” sebutnya.

Zubaidah menambahkan, seharusnya para pejabat menerima dan mendengar aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa atau masyarakat karena hal itu merupakan bentuk perhatian terhadap pembangunan di Madina.

“Kadis seharusnya menyahuti mahasiswa karena ketidakberesan kinerja di Dinas Pendidikan harus segera dihentikan,” terangnya

Anggota fraksi Partai Golkar ini menilai, dengan banyaknya persoalan di dinas yang seharusnya mengangkat mutu dan kualitas pendidikan itu sudah seharusnya Bupati H. M. Ja’far Sukhairi Nasution mengambil tindakan tegas.

“Sebagai komisi yang bermitra dengan Dinas Pendidikan, ada beberapa hal yang pernah kita sampaikan kepada Disdik, tapi seperti anjing menggonggong kafilah berlalu,” imbuhnya.

Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam PC PMII Madina menggelar unjuk rasa di Dinas Pendidikan. Namun, orasi mahasiswa hanya dianggap angin lalu oleh kadisdik. Lis Mulyadi enggan menerima dan menjumpai mahasiswa.

“Kami menduga Dinas Pendidikan ini tidak trasparan kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang telah dibuat,” kata juru bicara mahasiswa Sammir.

Sementara itu kordinator lapangan Abdul Malik berharap Kadisdik Lis Mulyadi Nasution agar menyerahkan jabatannya atau tidak rangkap jabatan.

“Kami berharap kepada bapak kadis untuk bisa menemui kami dan bertukar pikiran. Kalau tidak bisa menjadi Kadis, jangan merangkap jabatan,” serunya.

 

Peliput: Roy Adam

  • Penulis: Roy Adam

Rekomendasi Untuk Anda

  • Januari-Juni, Indonesia Impor Cabai 27,8 Ribu Ton

    Januari-Juni, Indonesia Impor Cabai 27,8 Ribu Ton

    • calendar_month Sabtu, 14 Agt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (Mandailing Online) – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sepanjang Januari-Juni 2021 terjadi peningkatan impor cabai, jika dibandingkan dengan impor periode yang sama tahun lalu. Dilansir dari CNBC Indonesia, berdasarkan data BPS, impor cabang sepanjang Semester I-2021 sebanyak 27.851,98 ton dengan nilai US$ 59,47 juta. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan realisasi impor pada Semester […]

  • Gunakan Sepeda Motor Modifikasi, Petugas Antar Logistik Pemilu ke Desa Terpencil di Panyabungan Timur

    Gunakan Sepeda Motor Modifikasi, Petugas Antar Logistik Pemilu ke Desa Terpencil di Panyabungan Timur

    • calendar_month Selasa, 13 Feb 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN TIMUR (Mandailing Online)- Untuk mendistribusikan logistik pemilu ke dua desa terpencil di Kecamatan Panyabungan Timur, Mandailing Natal, Petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan ( PPK ) terpaksa menggunakan sepeda motor yang di modifikasi agar mampu melewati jalan yang medannya extrim untuk menuju Desa Aek Nabara dan Banjar Lancat. ” Desa Aek Nabara merupakan desa terjauh […]

  • KPK luncurkan buku antikorupsi untuk anak

    KPK luncurkan buku antikorupsi untuk anak

    • calendar_month Selasa, 20 Nov 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Jakarta, (MO) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan buku bacaan anak “Tunas Integritas” sebagai upaya menanamkan nilai anti korupsi pada anak usia dini. Buku yang diluncurkan di acara Indonesia Book Fair 2012 di Istora Senayan Jakarta, Senin, itu terdiri dari enam seri itu tidak diperjualbelikan. Ketua KPK, Abraham Samad, mengatakan, buku tersebut gratis. Sekolah-sekolah bisa […]

  • Penerimaan CPNS Sarat KKN?

    Penerimaan CPNS Sarat KKN?

    • calendar_month Jumat, 7 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Fraksi Hanura DPRD Kabupaten Mandailing Natal menyoroti penerimaan CPNS Madina Formasi Tahun 2010 sebanyak 280 orang. Proses penerimaan CPNS diduga sarat KKN dan dugaan adanya sogok menyogok puluhan hingga ratusan juta rupiah dalam penetapan pemenang, juga mencuatnya nama-nama pemenang yang didominasi orang luar Madina. Demikian ditegaskan Fraksi Hanura dalam pandangan akhirnya terhadap RAPBD 2011 […]

  • Peran Penting Trio Anak Mandailing, Sebelum Soekarno Pembacakan Teks Proklamsi

    Peran Penting Trio Anak Mandailing, Sebelum Soekarno Pembacakan Teks Proklamsi

    • calendar_month Minggu, 18 Agt 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    Peranan trio anak Mandailing (Adam Malik, Pangulu Lubis, Rahmat Nasution) dalam menyiarkan berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia jarang dipublikasi. Padahal berita itu sangat vital dan disiarkan satu setengah jam sebelum Soekarno membacakan teks Proklamasi di Pengangsaan Timur 56, Jakarta. (Dikutip dari buku Madina Madani ditulis Basyral Hamidi Harahap) Perlu dicatat peranan anak Mandailing: Adam Malik, Pangulu […]

  • Ini Tujuan Mendagri Haruskan Anak-anak Miliki KTP

    Ini Tujuan Mendagri Haruskan Anak-anak Miliki KTP

    • calendar_month Jumat, 12 Feb 2016
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan tujuan dari kebijakan mengharuskan seluruh anak yang belum berusia 17 tahun untuk mempunyai kartu identitas semacam KTP. Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menyebut dengan istilah Kartu Identitas Anak (KIA). “Pertama, Kemendagri ingin mempunyai data valid mengenai jumlah penduduk, kami kategorikan penduduk dewasa yang sudah harus punya e-KTP dan anak-anak. Sehingga […]

expand_less