Jumat, 5 Jun 2026
light_mode

Hakim Tolak Eksepsi Hendro, Sidang Gugatan Calon Komisioner KPID Sumut Berlanjut

  • account_circle Roy Adam
  • calendar_month Jumat, 26 Agt 2022
  • print Cetak

MEDAN (Mandailing Online) – Hakim Pengadilan Negeri Medan Sayed Tarmizi menolak eksepsi yang diajukan anggota DPRD Sumut Hendro Susanto atas kasus dugaan melawan hukum dalam seleksi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Sumut periode 2021-2024.

Dengan demikian sidang kasus tersebut akan berlanjut dan masuk tahap penyerahan bukti-bukti dari penggugat. Sidang kabarnya akan dilanjutkan pada pekan depan.

“Sudah dibacakan hakim, bahwa putusan sela permohonan tergugat dari Hendro Susanto dalam perkara ini ditolak hakim. Artinya, sidang tetap dilanjut,” ujar Kuasa Hukum Penggugat Ranto Sibarani SH kepada wartawan usai sidang di Ruang Cakra III Pengadilan Negeri Medan, Kamis (26/8).

Ranto pun mengapresiasi putusan hakim dan berharap ada efek jera dari kejadian ini kepada tergugat.

Ranto menjelaskan, sejak awal Hendro Susanto telah jelas melawan hukum dengan memutuskan komisioner terpilih dipilih dengan cara-cara yang melanggar hukum.

“Ada videonya tersebar di media sosial. Sudah ada teguran dari fraksi PDI Perjuangan dan ada teguran dari Ombudsman karena malaadministrasi. Tapi, penetapan anggota KPID Sumut tetap dilanjutkan mereka,” jelasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Hendro Susanto yakni Dodi Chandra, Khairul Anwar Hasibuan, Muheri, Ramlan Damanik, dan Muhamad Salim mengajukan permohonan agar gugatan para calon anggota KPID Sumut periode 2021-2024 dibatalkan.

“Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang tergugat, maka Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo (kewenangan absolut), maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan para tergugat tidak dapat diterima,” jelas Kuasa Hukum Hendro.

Peliput: Roy Adam/Rls

  • Penulis: Roy Adam

Rekomendasi Untuk Anda

  • Era Tranparansi Madina Dimulai

    Era Tranparansi Madina Dimulai

    • calendar_month Rabu, 15 Des 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Salah satu ciri pemerintahan yang baik adalah transparansi. Dengan transparansi publik lebih bisa mengawasi kinerja pemerintah. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) akan memasuki era transparansi. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution saat membuka acara launching Digitalisasi Transaksi Penerimaan Daerah Kabupaten Mandailing Natal di gedung serbaguna […]

  • Satuan Narkoba Polres Madina Tangkap 3 Pembawa 20 Kg Ganja

    Satuan Narkoba Polres Madina Tangkap 3 Pembawa 20 Kg Ganja

    • calendar_month Senin, 26 Okt 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Tiga orang membawa ganja kering 20 kg ditangkap Satuan Norkoba Polres Madina, Minggu (25/10). Ketiga tersangka yang di tangkap adalah AL (29) warga Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan, MRS (20) warga Kecamatan Padang Sidimpuan Utara dan LCPohan (22) warga Kecamatan Padang Sidimpuan Selatan. Mereka tertangkap di simpang perumahan Cemara, Desa […]

  • Kebijakan Tahan Bayi Oleh RSU Panyabungan, Menuai Sorotan

    Kebijakan Tahan Bayi Oleh RSU Panyabungan, Menuai Sorotan

    • calendar_month Kamis, 18 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Sikap RSU Panyabungan yang menahan bayi dan ibunya gara-gara tak punya uang Rp. 300.000 biaya persalinan, mendapat rekasi dari partai politik. Ketua PDI Perjuangan Madina, Iskandar Hasibuan kepada Mandailing Online, Kamis (18/2) menyayangkan kebijakan manajemen RSU Panyabungan yang notabene rumah sakit milik pemerintah kabupaten Mandailing Natal (Madina). “Jika benar gara-gara 300.000 […]

  • Dicekal, Syamsul Arifin mau coba kabur?

    Dicekal, Syamsul Arifin mau coba kabur?

    • calendar_month Rabu, 13 Okt 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEDAN – Syamsul Arifin, Senin (11/10) kemarin, tidak menghadiri panggilan pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi APBD Kabupaten Langkat TA 2000-2007 sebesar Rp102,7 miliar. Ketidak hadiran itu karena Syamsul Arifin ada rapat paripurna dengan DPRD Sumut terkait penyampaian nota keuangan RAPBD Sumut TA 2011. Isu beredar mantan Bupati Langkat itu akan […]

  • Rugi Rp300 Miliar, NII Gencar Rekrut Anggota

    Rugi Rp300 Miliar, NII Gencar Rekrut Anggota

    • calendar_month Senin, 2 Mei 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA- Maraknya gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9) akhir-akhir ini diduga sebagai upaya untuk menutupi kerugian gerakan tersebut. Sebab, pasca Bank Century kolaps pada 2008 silam, NII pimpinan Panji Gumilang itu merugi Rp300 miliar. Karena itu, rekrutmen digencarkan untuk menutupi kerugian tersebut. Peneliti sejarah Darul Islam Negara Islam Indonesia Solahudin mengungkapkan, […]

  • Gaji SBY naik, daerah bangkrut

    Gaji SBY naik, daerah bangkrut

    • calendar_month Kamis, 27 Jan 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Rencana menaikkan gaji presiden dipandang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap anggaran keuangan daerah. Kenaikan gaji presiden yang akan diikuti dengan kenaikan sekitar 8000 pejabat negara lainnya hingga ke daerah akan menguras anggaran daerah. “Kalau presiden naik gaji, pejabat naik juga, akan bebani APBD karena kepala daerah juga akan ikut naik,” ujar Koordinator Investigasi […]

expand_less