Meski Pemda Tawarkan Pengangkatan Tanpa Tes, Pengunjuk Rasa Tetap Minta Pembatalan Pengumuman PPPK Madina

Aksi saling dorong antara petugas dan pengunjuk rasa terjadi sesaat sebelum Wakil Bupati Madina mendatangi pengunjuk rasa Rabu 27/12/2023

PANYABUNGAN ( Mandailing Online )- Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dari kalangan pelamar PPPK yang menganggap terzolimi dengan petugas Satpol PP dan Polisi sempat terjadi karena 30 menit massa berorasi di depan pintu masuk kantor bupati, tak satupun pejabat menemui pengunjuk rasa. Rabu 27/12/2023.

Kedatangan para pelanar PPPK yang dinyatakan kalah ke Kantor Bupati Madina guna meminta agar Bupati menyurati Mendikbudristek untuk pembatalan pengumuman seleksi PPPK Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) karena terendus adanya kecurangan.

Setelah 30 menit pengunjuk rasa berorasi dan meminta Bupati menemui pengunjuk rasa, akhirnya Wakil Bupati Atika Azmi Utammi mendatangi pengunjuk rasa sembari menawarkan perwakilan pengunjuk rasa berdialog dengan Pemerintah Daerah. Namun tawaran tersebut di tolak dan akhirnya dialog dilakukan di depan pintu masuk gedung kantor Bupati Madina.

Wakil Bupati Madina Atika Azmi Utammi saat berdialog dengan para guru pelamar PPPK Madina Rabu 27/12/2023.

Dalam dialog tersebut, salah seorang pelamar Syarifuddin didepan Wakil Bupati  menuturkan, ia telah honor selama 17 tahun, namun dia kalah saat mengikuti seleksi PPPK madina karen nilai SKTT yang tidak diikutinya rendah. Sebaliknya ada tenaga honor yang baru 3 bulan masuk kerja justru diloloskan dan menang saat pengumuman seleksi PPPK Madina.

Ia menilai ini tidak adil karena banyak teman temannya yang mengalami hal yang sama san meminta agar Pemda Madina membatalkan hasil seleksi PPPK madina.

Sementara itu, Wakil Bupati Atika Azmi Utammi didepan para pengunjuk rasa mengatakan bahwa hasil pengunuman tersebut telah sesuai aturan. Namun Atika menyebut ada solusi yang sudah di bahas bagi pelamarbyang belum dinyatakan lulus.

Ia Atika membacakan surat permohonan tersebut didepan pengunjuk rasa. inti surat yang dibacakan itu bermohon pada Menpan RB untuk mengangkat non ASN di Pemkab Madina yang masa kerjanya lama menjadi Pengawai Pemerintah Dengam Perjanjian Kerja ( PPPK ) tanpa tes tahun 2024 depan.

” saya sudah nekat bacakan surat Bupati ke Menpan RB terkait permohonan pengangkatan ini meaki belum ditanda tangani Bupati,” kata Atika.

Terkait pengajuan pembatalan, Atika jelas mengatakan bahwa perlu kajian karena jelas pengumuman seleksi PPPK Madina ssudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menanggapi pernyataan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi, Kordinator aksi  Andi Nova mengaku tetap dalam tuntutan agar SKTT dibatalkan dan pengumumam hasil rekrutmen  PPPK juga dibatalkan. ( napi/ fikri )