Rakyatlah Yang Selalu Salah

Oleh: Siti Khadijah Sihombing

Pemerintah mengatakan anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tidak akan bertambah hingga akhir tahun walaupun kasus positif Covid-19 saat ini semakin banyak dengan jumlah penambahan rata-rata per hari di atas 1000 kasus.

Melalui Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan kasus positif saat ini memang semakin tinggi karena tes yang semakin banyak, namun rasio kasus sebenarnya sama. Dia juga mengatakan bahwa anggaran tersebut juga sudah mempertimbangkan jumlah pasien yang harus dirawat di rumah sakit untuk penambahan kasus yang mungkin saat ini belum terdeteksi.

Rincian alokasi anggaran kesehatan penanganan Covid-19 yang sebesar Rp87,55 triliun tersebut antara lain untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp65,8 triliun, insentif tenaga medis Rp5,9 triliun, santunan kematian Rp0,3 triliun, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional (JKN) Rp3 triliun, anggaran Gugus Tugas Covid-19 Rp3,5 triliun, dan insentif perpajakan di bidang kesehatan Rp9,05 triliun.

Namun katanya realisasi anggaran tersebut masih tersalurkan antara lain insentif tenaga medis baru tersalurkan Rp0,1 triliun dari jumlah Rp5,9 triliun, bantuan iuran JKN belum terealisasi dari jumlah Rp3 triliun, kemudian anggaran Gugus Tugas Covid-19 sudah terserap Rp2,9 triliun dari jumlah Rp3,5 triliun, serta insentif perpajakan di bidang kesehatan baru terserap Rp1,3 triliun dari jumlah Rp9,05 triliun. Berarti melihat pengeluaran tersebut dapat kita simpulkan masih banyak lagi dana yang belum tersalurkan.q

Tetapi ini tidak terlalu penting untuk rakyat. Rakyat hanya ingin penanganan Covid-19 ini ditangani dengan baik dan mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Sebab pada kenyataannya untuk penanganan dan pemeriksaan rakyat masih dibebankan uang yang begitu banyak oleh pihak rumah sakit. Jadi hal ini sangat membuat rakyat bingung tentang kemana sebenarnya dana Covid-19 ini disalurkan. Sebab para pekerja medis juga banyak mengeluh karena tidak mendapatkan upah yang setimpal.

Belum lagi pemerintah berdalih bahwa naiknya kasus hanya karena tes yg semakin massif, bukan karena TIDAK diputusnya rantai sebaran. Ini membuktikan kepada rakyat bahwa pemerintah ingin berlepas diri dan menyalahkan rakyat karena sudah melakukan tes. Jadi sebenarnya, lagi-lagi rakyatlah yang salah karena begitu banyak melakukan tes dan ini yang membuat angka terlularkan Covid-19.

Tidakkah pemerintah hari ini sadar bahwa kebijakan program pelonggaran PSBB lah yang justru seharusnya dievaluasi. Dan pemerintah harusnya segera membuat terobosan penanganan termasuk meningkatkan anggaran penanganan. Karena seperti kita lihat kenyataan dimasyarakat bahwa begitu banyak rakyat yang masih harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya walaupun situasi sudah sangat mengancam hidupnya mereka tetap berjuang diluar sana.

Iya memang begitulah jika kita hidup dalam sistem kapitalisme hari ini. Sebab mau bagaimana lagi yang harus diperbuat oleh rakyat, karena jikalau berdiam diri di rumah maka keluarga tidak akan terpenuhi kebutuhannya. Jadi, semua rakyat itu serba salah dengan semua kebijakan pemerintah hari ini.

Hal ini haruslah membuat kita sadar sebagai rakyat yang sudah tidak punya harapan dalam sistem kapitalisme ini segera bergerak maju untuk mengganti sistem kufur ini dengan sistem islam. Sebab hanya sistem islam kaffah lah yang mampu untuk mengatasi persoalan ini sampai ke akar masalahnya.

Kita lihat saja sejarah yang membuktikan bahwa di zaman pemerintahan islam pada saat terjadi wabah khalifah langsung mengambil kebijakan :

1. lockdown di wilayah wabah, tujuannya untuk mengisolasi penyebaran wabahbagar tidak meluas dan seluruh kebutuhan rakyat ditanggung oleh pemerintah;

2. Mencari tahu mekanisme penyakit serta antisipasi pencegahan penyakit berbasis bukti, tujuannya untuk mengobservasi khasiat (qadar) yang telah Allah tetapkan pada spesifisitas virus seperti dampak kematian dan kesakitannya sehingga akan dilakukan langkah-langkah pengobatan;

3. Pengembangan dan produksi vaksin untuk pencegahan virus serta penyalurannya dilakukan secara gratis. Dan dizaman kekhilafahan rakyat tidak pernah diberikan beban pembiayaan saat dirumah sakit, semuanya diberikan secara gratis.

Semua pembiayaan ini dibebankan kepada negara melalui baitul mal. Dan dalam baitul mal ada 3 pos pemasukan yaitu fa’i dan kharaj, hasil kepemilikan umum dan shodaqoh.

Jadi pada saat khilafah dilanda bencana seperti wabah keperluan masyarakat akan dibiayai oleh pos fa’i dan kharaj serta hasil kepemilikan umum. Sedangkan untuk biaya pelayanan kesehatan dan pengembangan teknologi seperti vaksin akan dibiayai melalui hasil kepemilikan umum dan wakaf rakyat.

Begitulah sistem islam kaffah menyelesaikan persoalan wabah yang melanda negerinya. Dan pemimpinnya akan senantiasa memikirkan kemaslahatan rakyatnya dan tidak akan pernah pemimpin dalam sistem islam menyalahkan rakyatnya. Karena sejatinya untuk menyelesaikan persoalan negeri hanya bisa diselesaikan oleh kebijakan pemimpinnya saja. Kalah kebijakannya pro rakyat maka seluruh rakyat akan sejahtera.

Wallahu’alam bishowab.***

Penulis tinggal di Tapanuli Tengah