Minggu, 22 Nov 2026
light_mode

THR Bukan Andalan Kesejahteraan

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 11 Apr 2022
  • print Cetak

Oleh: Novida Sari, S.Kom
Ketua Majelis Taklim Islam Kaffah Mandailing Natal

 

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah menggodok aturan detail mengenai pembayaran tunjangan hari raya atau THR pada tahun ini. Bahkan seiring dengan tren pemulihan industri domestik sebagai dampak pandemi dua tahun terakhir, pembayaran THR harus dilakukan secara penuh. Tidak diperbolehkan bagi para pengusaha untuk membayar THR dengan cara mencicil sebagaimana dua tahun belakangan (ekonomi.bisnis.com, 4 april 2022).

Bahkan kebijakan ini bersifat tegas, tak tanggung-tanggung, kebijakan pembayaran THR telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dan akan ada sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha jika pengusaha tidak mengeluarkan THR sesuai dengan Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kebijakan yang Seolah Menyegarkan

Bagi peradaban yang condong ke Barat, THR adalah salah satu pengobat impian kesejahteraan yang sulit diraih oleh para pekerja/buruh. Karena bagaimanapun, ekonomi kapitalisme senantiasa memberikan besaran gaji yang telah ditakar oleh pihak perusahaan tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja/buruh. Penekanan biaya produksi melalui upah telah menjadi mafhum, karena lebih mudah ditekan dibandingkan dengan modal, tanah, ataupun sumber daya alam.

Dari sini, lahirlah konsep upah besi ala kapitalisme dalam menekan biaya produksi. Sebagaimana besi yang sulit untuk berubah, pengupahan ala kapitalisme juga demikian. Pengupahan pada batas minimum (UMP) sudah ditetapkan sebagai pilihan terbaik. Nilai produksi yang ditekan sedemikian rupa yang berguna untuk kesejahteraan para pengusaha. Namun tidak untuk para pekerja/buruh. Karena pengusaha kebanyakan tidak mau tahu atas kesejahteraan para pekerjanya. Karena konsep upah besi telah dipertimbangkan sedemikian rupa, jika para pekerja ini tidak suka, maka perusahaan masih bisa melirik pada barisan panjang calon pekerja berikutnya yang berminat di perusahaannya.

Keadaan ini bertambah sulit dengan keberadaan negara yang hanya menjadi regulator. Lepas tangannya negara dengan menyerahkan keperluan masyarakat kepada pihak swasta, termasuk penguasaan sumber daya alam sepaket dengan lapangan pekerjaan, yang menjadi hajat hidup orang banyak. Swasta yang mendapatkan lahan basah ini tentu bersandar pada profit semata. Sehingga ketimpangan sosial khususnya di bidang ekonomi kian menganga. Para pekerja/buruh pun menjadi pihak yang dibuntungkan. Kata sejahterapun kian menjadi ilusi.

Di tengah kondisi ini, Pemerintah seolah berbangga dalam menekan perusahaan untuk mengeluarkan THR secara penuh untuk meningkatkan daya beli para pekerja/buruh di hari raya. Lupa akan peranannya sebagai pelindung, penjaga dan pengayomi setiap warga negaranya. Sikap asli yang sebenarnya sudah terang benderang dipertontonkan berulang ke tengah masyarakat. Pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ditengah gelombang protes berbagai kalangan menunjukkan bagaimana manutnya pemerintah pada pihak pengusaha daripada kepentingan rakyat, belum termasuk kasus kartel, minyak goreng dan sebagainya.

Melalui THR, Pemerintah berasumsi pertumbuhan daya beli masyarakat akan meningkat, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya ini hanyalah teori belaka. THR bukanlah solusi kesejahteraan pekerja/buruh. THR hanya solusi tambal sulam atas ketidakberpihakan sistem ekonomi pada pekerja/buruh. THR hanya memberikan sedikit kesempatan untuk sedikit menarik nafas di tengah sulitnya ekonomi dan lapangan pekerjaan. Tidak untuk sisa 11 bulan lainnya di sepanjang tahun. Apalagi di tengah naiknya harga kebutuhan pokok hidup di pasar.

Kesejahteraan dalam Islam

Berkaca secara runut atas permasalahan negeri ini, sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi tempat berpijak Pemerintah memimpin inilah akar masalahnya. Pemimpin dan pelindung warga negara hanya menjadi jargon khususnya saat pemilu menyapa. Karena kenyataannya, negara hanya sebagai regulator untuk pengusaha dan rakyat. Hal yang tidak aneh dalam sistem kapitalisme, karena ia berlandaskan pada pemisahan agama dari kehidupan. Tidak ada kaitannya agama dalam pengaturan hidup publik. Sehingga kepemimpinan dan perlindungan Negara sekian jauh, kata sejahterapun sekian sulit untuk diraih.

Islam telah meletakkan fungsi negara sebagai periayah/pengayom setiap urusan masyarakat. Melalui sistem Islam dalam bentuk pemerintahan Kekhilafahan, Khalifah sebagai kepala negara akan menjalankan perannya berdasarkan kepada hukum syara’. Fungsi negara akan dijalankan berdasarkan pada hukum syara’, termasuk dalam sistem ekonominya. Kepemilikan harta akan dikembalikan pada posisinya.

Sumber daya alam yang berlimpah ruah laksana air mengalir akan dikelola oleh negara, bukan swasta. Hasilnya akan dikembalikan dalam bentuk fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, teknologi, dan fasilitas umum lain yang terasa mahal oleh masyarakat pada hari ini. Sehingga tanpa THR sekalipun, para pekerja/buruh terjamin kesejahteraannya.

Negara akan menindak para pengusaha nakal yang mangkir dalam tanggung jawabnya memenuhi hak para pekerja. Upah yang diberikan harus sepadan dengan manfaat yang disalurkan para pekerja/buruh. Sehingga jika upah pekerja/ buruh belum memenuhi kebutuhan mereka, maka ini menjadi tanggung jawab penguasa. Sehingga kata sejahtera bukanlah sebuah ilusi.

Seperti yang terjadi di masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz, dalam 2 tahun pemerintahannya, tidak ada ditemukan satupun rakyatnya yang berhak menerima zakat. Khalifah menjalankan tanggung jawabnya berlandaskan pada ketakwaan, dengan mengikatkan diri pada hukum syara’, karena sesungguhnya Islam adalah sistem paripurna yang mengatur semua aspek kehidupan.

Seabad sudah usia kapitalisme memimpin dunia, semakin menunjukkan kegagalan demi kegagalannya dalam mewujudkan kesejahteraan pada pekerja dan masyarakat. Sudah saatnya sistem ekonomi kapitalisme diganti dengan sistem Islam. Sistem yang bersumber dari Allah SWT dzat yang mahabenar. Wallahu a’lam bishsawab

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ilegal, Polisi Harus Tutup Tong Pengolahan Limbah Tambang Emas

    Ilegal, Polisi Harus Tutup Tong Pengolahan Limbah Tambang Emas

    • calendar_month Rabu, 24 Sep 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    MADINA-Mandailing Online: Ternyata tak satupun keluar izin operasional tong raksasa pengolah batuan mengandung emas yang beroperasi di daerah Mandailing Natal ( Madina ). Tercatat salah satu tong raksasa yang menggunakan bahan kimia berbahaya itu adalah milik ND yang beralamat di desa panyabungan jae, kecamatan panyabungan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPSTP […]

  • Didemo Mahasiswa, Kejari Madina Akui Kegiatan Garda Desa Kegiatan Kejaksaan Namun Tidak Tau Anggaran Ditampung di APBDes

    Didemo Mahasiswa, Kejari Madina Akui Kegiatan Garda Desa Kegiatan Kejaksaan Namun Tidak Tau Anggaran Ditampung di APBDes

    • calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) –Jupri Wandry Banjarnahor, S.H., M.H., selalu Kepala Seksi Intelijen Kejari Madina mengakui  kegiatan garda desa yang dilaksanakan di setiap desa di Madina merupakan kegiatan Kejaksaan Negeri Madina. Namun ia mengaku tidak tahu bahwa kegiatan itu ditampung di APBDes tahun 2025. “Benar itu memang kegiatan kami, tapi soal ditampung di APBDes kami tak […]

  • Nasib Aura Siswi SMP Negeri 1 Sinunukan Diperkosa Abang Kandung Dikeluarkan dari Sekolah

    Nasib Aura Siswi SMP Negeri 1 Sinunukan Diperkosa Abang Kandung Dikeluarkan dari Sekolah

    • calendar_month Minggu, 6 Mar 2011
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MADINA- Aura (15), korban pemerkosaan abang kandung yang kemudian melahirkan bayi perempuan di kebun sawit belakang sekolahnya, dikeluarkan dari sekolahnya SMP Negeri 1 Sinunukan, Jumat (25/2). Pemberhentian Aura dari sekolahnya ini, langsung disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Sinunukan, A Suryadi SPd, kepada METRO melalui telepon seluler, Jumat siang (4/3) sekira pukul 14.00 WIB. Menurut Suryadi, […]

  • Mandailing Natal Awal Tahun 1900

    Mandailing Natal Awal Tahun 1900

    • calendar_month Selasa, 7 Jun 2022
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Catatan: Askolani Nasution Budayawan Tanggal 11 Januari 1859, Asisten Residen Mandailing Angkola, A.P. Godon pensiun. Ia kemudian digantikan oleh B. Zellner. Tanggal 13 Juni 1860, Zelner digantikan oleh W.A. Henny. Mr. Henny kemudian digantikan oleh P. Severijn pada tanggal 10 Desember 1860. Pergantian itu karena Henny diangkat sebagai sekretaris Gubernur Militer Sumatera. Tanggal 29 April […]

  • KPU Tetapkan Nomor Urut Capres-Cawapres Besok

    KPU Tetapkan Nomor Urut Capres-Cawapres Besok

    • calendar_month Sabtu, 31 Mei 2014
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya menetapkan pasangan calon presiden (capres) Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Hal ini tertuang dalam PKPU No 453/KPTS/KPU/2014 tentang penetapan Capres dan Cawapres 2014. Keputusan dibuat setelah kedua kubu dinyatakan memenuhi 26 dokumen yang menjadi persyaratan pasangan calon. […]

  • Jelang Tasyakuran, DPD Golkar Madina Berbagi Rezeki dengan Masyarakat

    Jelang Tasyakuran, DPD Golkar Madina Berbagi Rezeki dengan Masyarakat

    • calendar_month Sabtu, 30 Okt 2021
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    DALAN LIDANG (Mandailing Online) – Menjelang tasyakuran ulang tahun ke-57 Partai Golkar, DPD Golkar Madina (Mandailing Natal) berbagi rezeki dengan masyarakat di Desa Pidoli Lombang dan Dalan Lidang, Panyabungan. Giat berbagi rezeki ini dimulai dengan salat Subuh berjamaah di Masjid Al-Abshor Aek Galoga dilanjutkan pembagian bingkisan sarapan kepada jamaah. Usai sarapan bersama, pengurus DPD Golkar […]

expand_less