Minggu, 13 Sep 2026
light_mode

Total Uang Akil Mochtar yang Disita KPK Senilai Rp 7,2 M

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Jumat, 4 Okt 2013
  • print Cetak

Jakarta, – KPK telah menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Dari dua penggeledahan itu, KPK total menyita uang dengan jumlah Rp 7,2 miliar.

Dari data yang dihimpun detikcom, Jumat (4/10/2013), pada saat operasi tangkap tangan terhadap Akil di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra, Rabu (2/10) sekitar pukul 22.00 WIB, penyidik berhasil menyita uang sekitar Rp 4 miliar. Uang tersebut terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22 ribu dolar Amerika.

“Dan uang dalam travel bag biru dengan total Rp 1 miliar,” ujar Ketua KPK Abraham Samad saat konpers di Gedung KPK, Kamis (3/10). Samad menyebut jika ditotal secara keseluruhan uang itu berjumlah Rp 3 miliar dari Pilkada Gunung Mas dan Rp 1 miliar dari Pilkada Lebak.

Tidak selesai disitu, penyidik KPK kembali menggeledah rumah dinas Akil dan berhasil menemukan uang senilai Rp 2,7 miliar. Uang tersebut ditemukan di dalam dua tas yang berbeda.

Selain di rumah dinas, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di ruang kerja Akil di Gedung MK, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Dalam ruang kerja Akil, penyidik berhasil menyita Rp 500 juta.

“Nilainya lebih dari Rp 500 juta yang ditemukan di dua buah koper,” bisik sumber detikcom yang enggan disebutkan namanya. Uang itu kini diamankan KPK. Belum diketahui apakah uang itu terkait dengan Pilkada Lebak, Gunung Mas, atau kasus lainnya.(detik)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Setoran PAD Disnaker Madina Masih Nol. Ini Biaya Perjalanan Dinasnya Tahun 2024

    Setoran PAD Disnaker Madina Masih Nol. Ini Biaya Perjalanan Dinasnya Tahun 2024

    • calendar_month Senin, 2 Des 2024
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Dari Data Bapenda, Retribusi tenaga asing Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2024 belum ada terealisasi. Ada Sekitar 300jt target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Disnaker Madina bersumber dari Retribusi Tenaga Asing. Indikator target PAD itu dari data Bapenda yang terhitung sejak Januari hingga bulan November 2024 kemarin. “Belum ada realisasi […]

  • Anggaran Makan Minum Acara Rapat di Disdikbud Madina naik 2 Miliar dari Tahun 2024

    Anggaran Makan Minum Acara Rapat di Disdikbud Madina naik 2 Miliar dari Tahun 2024

    • calendar_month Sabtu, 12 Jul 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Fantastis, anggaran makanan dan minuman kegiatan rapat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ) tahun anggaran 2025 Senilai Rp. 2.435.883.300. Angka ini naik dibanding tahun 2024 lewat yang dialokasikan hanya senilai Rp.428.506.000. Data yang didapat menyebutkan tahun 2025 ini ada 26 item mata anggaran untuk kegiatan belanja […]

  • Isu Mutasi bergulir di Akhir Bulan Desember tahun 2012

    Isu Mutasi bergulir di Akhir Bulan Desember tahun 2012

    • calendar_month Sabtu, 27 Okt 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Pejabat di Paluta Kasak Kusuk Paluta,(MO). Mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bakal bergulir dalam waktu dekat ini. Sejumlah pejabat mulai kasak-kusuk mengamankan dan mencari posisi empuk. Beberapa di antaranya, sudah bolak-balik ke rumah Bupati Paluta baik di Padangsidimpuan maupun di rumah dinas Bupati Paluta, Gunung Tua, Kecamatan Padang Bolak. Ada […]

  • Terkait Smart Village, 2 Pejabat Pemkab Madina Tak Hadiri Panggilan Jaksa

    Terkait Smart Village, 2 Pejabat Pemkab Madina Tak Hadiri Panggilan Jaksa

    • calendar_month Kamis, 12 Jun 2025
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN ( Mandailing Online ): Kejaksaan Negeri Mandailing Natal (Kejari Madina) telah melakukan pemanggilan pertama terhadap 2 pejabat pemkab Madina terkait “Smart Village”, namun tidak dihadiri. Demikian penjelasan Kajari Madina, Dr Muhammad Iqbal, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Herianto, SH kepada wartawan, Kamis (12/06/2025). ”mereka belum datang, kemaren jadwalnya dan akan kita panggil ulang,”pungkas Kasi […]

  • Pantai Barat Mandailing dan Sumtra Berpeluang Jadi Daerah Persiapan

    Pantai Barat Mandailing dan Sumtra Berpeluang Jadi Daerah Persiapan

    • calendar_month Senin, 29 Feb 2016
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA (SUMUT POS) – Usulan pemekaran Sumatera Utara (Sumut) mendapat ‘angin segar’. Meski Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) telah mengusulkan moratorium, tapi bagi usulan pemekaran yang sebelumnya telah dibahas DPR pada 2009-2014, tetap terbuka kemungkinan ditetapkan menjadi daerah persiapan. Itu diungkap Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Sumarsono. Sebab, lanjutnya, dari […]

  • Kadisbun Madina: Pemberian Izin PT.ALN Sesuai Prosedur

    Kadisbun Madina: Pemberian Izin PT.ALN Sesuai Prosedur

    • calendar_month Rabu, 11 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pengakuan Bupati Mandailing Natal non aktif Hidayat Batubara bahwa dia tidak pernah mengeluarkan izin lokasi perkebunan kepada PT. Agro Lintas Nusantara (ALN), membuat Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Madina, Mara Ondak membela diri. Kepada wartawan di sela-sela pembahasan R.APBD Madina, Selasa (10/12/2013) Mara Ondak membantah pemberian izin kepada PT.ALN sebagai prosedur terburu-buru. […]

expand_less