Minggu, 30 Agu 2026
light_mode

Mantan Bupati Palas segera diperiksa

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Senin, 27 Agt 2012
  • print Cetak

MEDAN- (MO), Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat (Dit) Reserse Kriminal Khususu (Reskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut), dalam waktu dekat ini akan segera melakukan pemeriksaan terhadap mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis.

Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Sadono Budi Nugroho menjelaskan, bahwa pemanggilan terhadap Basyrah Lubis ini akan dilakukan setelah Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Pemkab. Padang Lawas, Chairul Windu dilimpahkan ke kejaksaan. ” BAP Kadis PU Pemkab Palas, Chairul Windu yang ditangani oleh penyidik Polres Tapanuli Selatan sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan,” jelas Sadono, tadi malam.

Dalam pesan singkat tersebut, Sadono juga menuliskan, bahwa penanganan tersangka, Basyrah Lubis dan Ketua DPRD Palas, HM Ridho penyidikannya akan ditangani oleh Dit. Reskrimsus Polda Sumut setelah dilimpahkan oleh Polres Tapanuli Selatan.

Menurut Sadono, pelimpahan ini dilakukan karena melihat situasi dan kondisi di wilayah Polres Tapsel yang dipenuhi oleh nuansa politik, baik dari DPRD Palas dan juga Pemerintahan Kabupaten yang terlibat dan menjadi tersangka dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum (DAK/DAU) tahun 2009 di Pemerintahan Kabupaten Palas.

Dikatakanya, surat izin pemeriksaan anggota DPRD Palas aktif, HM Ridho, sudah mendapatkan izin dari Gubernur. HM Ridho juga segera dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan di Polda Sumut.

Sebelumnya Sadono mengatakan, pembangunan prasarana perkantoran (proyek multi years) yang dibangun diatas tanah seluas 5 hektare. Dari audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ditemukan kerugian negara sebesar Rp 6.048.827.227,73 yang hilang dari DAK/DAU. Sementara itu, temuan lainnya adalah, pembayaran alat berat untuk proyek pelaksanaan proyek tersebut juga masih nunggak.

Untuk mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis, lanjut Sadono, pihaknya sudah melayangkan pemanggilan pertama untuk diperiksa, namun tersangka tidak memenuhi panggilan penyidik Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut. “Dalam waktu dekat ini kita akan layangkan lagi pemanggilan kedua, kalau tidak datang juga, akan dilanjutkan dengan surat pemanggilan dengan penjemputan paksa,” jelas Sadono.

Lanjut Sadono, berkas yang di sidik dan hasil gelar perkara atas kasus tersebut telah menetapkan lima orang tersangka, yakni mantan Bupati Palas, Basyrah Lubis, mantan Kadis PU Palas, Chairul Windu, Abdul Hamid Nasution yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Paruhum Daulay sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Ketua DPRD Palas, HM Ridho Harahap, dimana berkas perkaranya sudah dilimpahkan seluruhnya ke Poldasu.

HM Ridho Harahap ditetapkan sebagai tersangka melalui gelar perkara dalam penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan prasarana perkantoran (proyek multi years) senilai Rp 6,7 miliar pada Rabu 25 Januari 2012 lalu di Mapolda Sumut.(waspada)

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Miniatur Gordang Sambilan

    Miniatur Gordang Sambilan

    • calendar_month Jumat, 14 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 3Komentar

    DUA MINIATUR MANDAILING – Dua gadis Mandailing memamerkan dua unit miniatur gordang sambilan yang tersusun di naungan bangunan berupa sopo, di base camp Kampoeng Kaos Madina, Mandailing Natal, Jum’at (14/6/2013). Kampoeng Kaos Madina sejauh ini tak henti mengembangkan industri kreatif berbasis kebudayaan. Selain pengembangan ekonomi kreatif, semangat yang disusung juga upaya mempopulerkan aksesoris-aksesoris kebudayaan Mandailing […]

  • Perekaman e-KTP di Asahan Baru Capai 56%

    Perekaman e-KTP di Asahan Baru Capai 56%

    • calendar_month Jumat, 6 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Kisaran. Sebelum Kementerian Dalam Negeri memperpanjang pelaksanaan pelayanan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di 197 kabupaten/kota di Indonesia, Kabupaten Asahan telah melakukan perekaman 56% e-KTP. Dengan demikian, masih akan dilakukan perekaan terhadap 44% wajib e-KTP bagi seluruh warga Asahan. “ Karena pelayanan masal e-KTP diperpanjng hingga 30 April 2012, maka Asahan hanya mengejar ketinggalan 44% […]

  • Doakan Saipullah, Jamaah Tahlilan Sahotom Berzikir 70 Ribu

    Doakan Saipullah, Jamaah Tahlilan Sahotom Berzikir 70 Ribu

    • calendar_month Minggu, 6 Okt 2024
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    SIABU (Mandailing Online) – Jamaah Tahlilan Sahotom di Lorong III, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menggelar tahlilan 70.000, Sabtu (5/10/2024) malam. Kegiatan ini diadakan sebagai bentuk dukungan spiritual kepada calon Bupati Madina nomor urut 2 Saipullah Nasution yang diundang secara khusus untuk menghadiri acara itu. Pengajian itu dipimpin tokoh agama setempat, Sobaruddin […]

  • SOSOK LUDFAN NASUTION (Kilasan Pasca Rekomendasi PKB)

    SOSOK LUDFAN NASUTION (Kilasan Pasca Rekomendasi PKB)

    • calendar_month Minggu, 18 Jun 2017
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Catatan : ASKOLANI NASUTION Budayawan   Saya mengenalnya tahun 2009 di radio Start 102.6 FM Panyabungan ketika masih di Lintas Timur, beliau penyiar di radio itu dan saya sering ke sana untuk sekedar minum kopi. Lalu dengan Pak Khoiruddin Faslah Siregar dan Romi Hidayat, kami juga sama-sama menulis buku biografi Amru Daulay. Saya bagian […]

  • Pemkab Godok Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah

    Pemkab Godok Pengalihan PBB Menjadi Pajak Daerah

    • calendar_month Selasa, 18 Jun 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 1Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai menyiapkan skema pengalihan pola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi Pajak Daerah. Ini merupakan tuntunan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana pemerintah pusat akan mengalihkan PBB P2 menjadi Pajak Daerah. “Mengingat waktu yang singkat, Pemkab […]

  • Kebijakan Pembangunan Desa Belum Nyambung Dengan Perencanaan Kabupaten

    Kebijakan Pembangunan Desa Belum Nyambung Dengan Perencanaan Kabupaten

    • calendar_month Senin, 16 Des 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Kebijakan pembangunan desa yang disusun para kepala desa sejauh ini belum singkron dengan perencanaan pembangunan yang disusun oleh pengambil kebijakan di tingkat kabupaten. Hal ini terjadi karena kebijakan desa yang terdokumen dalam Pembangunan Jangka Menengah Desa (PJMDes) belum sepenuhnya menjadi dokumen bagi setiap pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan desa. Dan ini […]

expand_less