Rabu, 21 Okt 2026
light_mode

SBY akui kesenjangan kaya dan miskin makin lebar

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Selasa, 22 Jan 2013
  • print Cetak

JAKARTA, (MO) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar sidang kabinet bersama dengan Komite Ekonomi Nasional (KEN) dan Komite Inovasi Nasional (KIN) di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, hari ini.

Dalam rapat ini, KEN diberikan kesempatan untuk mempresentasikan tentang dinamika dan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini.

SBY menilai KEN, yang beranggotakan para ekonom dan pelaku bisnis, selama ini telah memberikan rekomendasi yang berguna bagi pemerintah. Rekomendasi tersebut berupa penetapan kebijakan maupun pelaksanaan program-program aksi di berbagai bidang dan wilayah perekonomian.

“Ada tiga isu utama yang akan dikedepankan pada sidang kabinet paripurna ini. Pertama adalah tentang APBN, atau kebijakan fiskal, yang sesuai dengan apa yang ditelaah oleh KEN, ada sesuatu yang ingin dikomunikasikan kepada kita,” ujar SBY.

Menurut SBY, APBN sangat penting untuk memastikan jalannya pemerintahan umum dan pembangunan bisa mendapatkan anggaran yang tepat. Ini terkait dengan persoalan alokasi dan distribusi anggaran. “Menghadapi resesi global sekarang ini, pengelolaan anggaran yang tepat adalah sebuah keharusan,” kata Yudhoyono.

SBY juga meminta KEN untuk membahas isu yang berkaitan dengan tata kelola perdagangan. Isu ini, SBY melanjutkan, memiliki implikasi langsung pada kehidupan rakyat.

“Perdagangan tentu bukan hanya urusan komoditas pangan, masih banyak lagi. Apa pun tentunya, negeri ini perlu memiliki tata kelola perdagangan yang baik, di satu sisi ada market mechanism, di sisi lain ada regulasi,” ujar Presiden.

SBY mengatakan, krisis global yang terjadi pada 2008-2009, dampaknya masih dirasakan hingga kini, karena melewatkan pentingnya hukum-hukum pasar.

“Dengan demikian, akses yang buruk dari suatu pasar tidak merusak perekonomian pada tingkat dunia maupun negara-negara. Kami ingin dengarkan nanti dari KEN, apa yang dia lihat menyangkut urusan tata kelola perdagangan di negeri ini,” tutur Presiden.

Sementara itu, isu ketiga yang akan dibahas adalah upaya mengurangi kemiskinan yang dikaitkan dengan langkah mengurangi kesenjangan di Indonesia. SBY menilai isu yang terakhir ini sangat penting, karena terkait dengan isu ketidakadilan.

“Beberapa kali saya katakan cost atau harga yang harus dipikul dari sebuah negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, high growth economy, adalah tanpa disadari makin melebarkan kesenjangan di antara yang kaya, katakanlah dengan yang miskin,” kata SBY.

“Untuk itu, dengan berbagai kebijakan, program aksi dan kepemimpinan yang tepat, pengurangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik,” ujar Yudhoyono.(viva)
Comments

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Apresiasi Rencana Pendirian ITS Madina, MPC PP: Akan Melahirkan SDM Unggul dan Kompetitif

    Apresiasi Rencana Pendirian ITS Madina, MPC PP: Akan Melahirkan SDM Unggul dan Kompetitif

    • calendar_month Senin, 10 Jan 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Mandailing Natal (MPC PP Madina) mengapresiasi rencana pendirian Institut Teknologi dan Sains (ITS) di Desa Pidoli Lombang, Panyabungan. Pendirian ITS ini nantinya akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pendidikan dan Litbang SDM Masnah, S.Pd kepada Mandailing Online, […]

  • RAPBD Madina 2011 Diajukan

    RAPBD Madina 2011 Diajukan

    • calendar_month Senin, 20 Des 2010
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan, Pj Bupati Mandailing Natal Aspan Sofian Batubara menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBD) Madina Tahun Anggaran 2011 dalam Rapat Paripurna DPRD dipimpin Ketua DPRD As Imran Khaitami Daulay di Gedung Dewan Komplek Perkantoran Payaloting, Jumat (17/12/2010). Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD TA 2011 yang disampaikan sebesar Rp 574 152 038.000. RAPBD […]

  • PT. Inanta Jangan Diberi Izin

    PT. Inanta Jangan Diberi Izin

    • calendar_month Selasa, 14 Feb 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Panyabungan (MO) – Bupati Madina Hidayat Batubara diminta tegas, jangan memberikan izin kepada PT. Inanta karena dinilai akan membawa bencana kepada masyarakat sekitar Kecamatan Batang Natal. Kordintor ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) wilayah Sumut dan NAD, Syahrir Nasution SE kepada Mandailing Online melalui telpon selulernya, Selasa (14/2) menyatakan, lokasi yang diminta PT Inanta berlokasi pada […]

  • Ajak Warga Awasi ADD, Pemkab Madina Sediakan SMS

    Ajak Warga Awasi ADD, Pemkab Madina Sediakan SMS

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2015
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      PANYABUNGAN (Mandailing Online) – Terkait peningkatan Anggaran Dana Desa (ADD) pada tahun 2015 di Madina, yaitu 16 milyar dari APBD Madina dan Dana Desa 99,3 milyar dari APBN, Pemkab Madina mengajak warga melakukan pengawasan. Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Madina telah menyediakan sarana telekomunikasi (SMS) melalui nomor 081214055800 bagi warga yang hendak memberikan laporan dan […]

  • Surat Pengunduran Diri Jadi BPD Tak Digubris Berakhir Pencoretan Nama di DCT. Paizal Akan Tempuh Jalur Hukum

    Surat Pengunduran Diri Jadi BPD Tak Digubris Berakhir Pencoretan Nama di DCT. Paizal Akan Tempuh Jalur Hukum

    • calendar_month Jumat, 15 Des 2023
    • account_circle Muhammad Hanapi
    • 0Komentar

    SIABU, ( Mandailing Online )-Paizal Warga Desa Sinonoan, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal merasa kecewa pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal ( Madina ), pasalnya surat keteranagan dari Pemerintah Daerah menyangkut dirinya yang menyatakan mundur dari keanggotaan BPD ( Badan Permusyawatan Desa ) karena alasan mencalonkan diri jadi anggota legislatif tidak diterbitkan oleh yang berwenang di […]

  • DPRD Madina Dapat Mengusulkan Pemberhentian Hidayat Batubara Secara Permanen

    DPRD Madina Dapat Mengusulkan Pemberhentian Hidayat Batubara Secara Permanen

    • calendar_month Rabu, 12 Feb 2014
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Mandailing Natal (Madina) dapat mengusulkan pemberhentian secara permanen Hidayat Batubara dari jabatannya sebagai bupati non aktif menyusul vonis penjara 5,5 tahun kepada Hidayat oleh Pengadilan Negeri Medan. Jika menunggu sampai putusan perkara Hidayat Batubara inkracht atau berkekuatan hukum tetap, maka Dahlan Hasan Nasution akan menjabat sebagai Pelaksanan tugs (Plt) bupati […]

expand_less