Rabu, 15 Apr 2026
light_mode

DPRD Madina Fokuskan Pembebasan Warga Batahan I dari Tahanan Polisi

  • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
  • calendar_month Rabu, 30 Mar 2016
  • print Cetak
RDP Komisi II dengan warga Batahan dipimpin Ketua DPRD Madina, Hj.Leli Hartati

RDP Komisi II dengan warga Batahan dipimpin Ketua DPRD Madina, Hj.Leli Hartati

PANYABUNGAN (Mandailing Online) – DPRD Madina saat ini memprioritaskan mengeluakan 13 warga Batahan I dari tahanan polisi.

Itu dikatakan Ketua DPRD (Mandailing Natal ) Madina, Hj. Leli Hartati menjawab wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II yang dihadiri warga Batahan I Kecamatan Batahan, Rabu (30/3/2016).

Mengenai nasib rekomendasi Pansus DPRD Madina tentang pencabutan izin PT.Palmaris, menurut Leli akan terus diseriusi. “Hanya saja, kita fokuskan dulu menangguhkan penahanan warga yang ditahan polisi sebagai prioritas utama,” katanya.

Dikatakannya, jika perlu DPRD Madina akan memberikan jaminan agar warga bisa keluar dari tahanan.  Dan sebisa mungkin DPRD dan Pemkab Madina sama-sama memberikan jaminan bagi kebebasan warga.

“Sebab, keluarga mereka juga sejauh ini telah berkoordinasi dengan Sekda Madina, makanya kita akan memperkuat permohonan kebebasan warga,” katanya.

Sekedar diketahui, sebanyak 13 warga Batahan I telah ditahan polisi pada Maret ini yang diadukan PT. Palmaris atas tuduhan mencuri buah sawit ketika warga melakukan pemanenan di lokasi kebun yang diklaim PT. Palmaris sebagai lahannya.

Sementara warga Batahan I mengatakan bahwa lahan itu masih status stanpass sebagai akibat konflik lahan antara warga Batahan versus PT. Palmaris. Dan warga menyatakan bahwa pihak PT. Palmaris juga melakukan pemanenan di lokasi sengketa, tetapi ketika giliran warga yang memanen justru ditangkap.

Konflik lahan itu telah lama berlangsung antara PT.Palmaris dengan 6 desa di Kecamatan Batahan. Pada tanggal 3 Januari 2013 DPRD Madina telah mengeluarkan rekomendasi pencabutan Izin PT. Palmaris menindaklanjuti hasil penyelidikan dan investigasi Panitia Khusus DPRD Madina. Selain itu, Hidayat Batubara sewaktu menjabat bupati Madina juga telah menerbitkan surat penghentian aktivitas PT. Palmaris.

Hanya saja, hingga saat ini tak diketahui nasib rekomendasi DPRD itu, sebab, tak pernah terdengar Pemkab Madina melakukan eksekusi menjalankan rekomendasi DPRD Madina itu. Justru, saat ini warga Batahan harus berurusan dengan hukum dan ditahan polisi karena diadukan PT. Palmaris.

Peliput  : Maradotang Pulungan

Editor    : Dahlan Batubara

  • Penulis: Dahlan Batubara (Redaksi)

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kegiatan Jambore Harus Kontinu

    Kegiatan Jambore Harus Kontinu

    • calendar_month Sabtu, 11 Jun 2022
    • account_circle Roy Adam
    • 0Komentar

    TAMBANGAN (Mandailing Online) – Jambore Pramuka harus diselenggarakan secara kontinu untuk meningkatkan peran generasi muda dalam memajukan Mandailing Natal. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution saat membuka jambore Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Madina tahun 2022 di Payabulan, Desa Maga Lombang, Kecamatan Lembah Sorik Marapi. “Gerakan Pramuka memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan […]

  • Pangdam: Penembakan di Aceh tak ganggu pilkada

    Pangdam: Penembakan di Aceh tak ganggu pilkada

    • calendar_month Selasa, 3 Jan 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    MEULABOH – Panglima Kodam Iskandar Muda (IM) Mayjen TNI Adi Mulyono menegaskan bahwa aksi penembakan yang menewaskan warga Aceh di malam pergantian tahun baru 2012 tidak terkait unsur politik pemilukada. “Saya tegaskan aksi penembakan yang terjadi selama ini sama sekali tidak mengarah untuk menganggu berlangsungnya pemilukada di Aceh,” katanya tadi malam. Pernyataan tersebut menanggapi adanya […]

  • Tunggu Sikap Presiden, Sumut Pecah jadi 4 Provinsi

    Tunggu Sikap Presiden, Sumut Pecah jadi 4 Provinsi

    • calendar_month Jumat, 15 Nov 2013
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    JAKARTA – Pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum melakukan penyisiran terhadap berkas persyaratan usulan pembentukan Provinsi Tapanuli, Provinsi Sumatera Tenggara (Sumteng), dan Provinsi Kepulauan Nias. Kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi itu masih menunggu petunjuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait 65 RUU pembentukan daerah baru yang disodorkan DPR, yang tiga diantaranya pembentukan provinsi baru yang […]

  • Puluhan Pegawai PLN Curhat Soal Korupsi

    Puluhan Pegawai PLN Curhat Soal Korupsi

    • calendar_month Jumat, 20 Des 2013
    • account_circle Redaksi Abdul Holik
    • 0Komentar

    JAKARTA – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru saja meluncurkan buku anti korupsi berjudul ‘Saatnya Hati Bicara jilid 2’. Buku setebal 342 ini merupakan kelanjutan dari buku dengan judul yang sama yang diluncurkan pada Maret 2013 lalu. Sesuai dengan judulnya, buku ini berisi kumpulan 59 tulisan pegawai dari berbagai level jabatan tentang pengalamannya dalam menghadapi […]

  • Pahala Investasi dan Dosa Investasi

    Pahala Investasi dan Dosa Investasi

    • calendar_month Rabu, 4 Agt 2021
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

      Oleh: Alfisyah Ummu Arifah, S.Pd Guru dan Pegiat Literasi Islam Medan Ini adalah bahasan yang adil. Bukan hanya mengenai pahala yang kita wariskan pada orang lain tetapi juga dosa yang terus mengalir untuk orang yang mengikuti kita. Demikianlah Allah tidak cacat dalam persoalan catat mencatat terhadap perkara amal yang dilakukan seorang hamba dan yang […]

  • Kebocoran Rp170 M Bukti Inspektorat Tidak Profesional

    Kebocoran Rp170 M Bukti Inspektorat Tidak Profesional

    • calendar_month Senin, 23 Jul 2012
    • account_circle Dahlan Batubara (Redaksi)
    • 0Komentar

    Medan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara menyoroti kebocoran keuangan Pemerintah Provinsi Sumut sebesar Rp170 miliar. Sorotan kali ini dialamatkan kepada mantan Inspektur Provinsi Sumut H Nurdin Lubis SH yang saat ini menjadi orang nomor satu di kalangan PNS Pemprov Sumut. Sorotan tersebut berasal dari Anggota DPRD Sumut H Syamsul Hilal yang juga Wakil Ketua DPD […]

expand_less